Jakarta - Gerakan anti-Wall Street yang terjadi di Amerika Serikat (AS), ternyata menular secara meluas di berbagai negara. Mulai dari Eropa yakni Italia, Yunani, dan Portugal hingga Asia seperti Jepang, Filipina, Taiwan, Hongkong, Australia, dan Selandia Baru. Para pendemo turun ke jalan-jalan yang berawal di distrik finansial Wall Street, New York sejak September 2011.

NERACA

Para demonstran yang kebanyakan anak-anak muda itu berdemonstrasi menentang kapitalisme, kemiskinan, ketidaksetaraan, rasisme, tenaga nuklir dan sejumlah persoalan yang dianggap sebagai penyakit sosial masyarakat.

Menurut kepala Riset Universal Broker Indonesia Satrio Utomo, Indonesia diyakini tidak akan terkena dampak negatif dari krisis ekonomi global. Sebab fundamental perekonomian yang kuat karena dukungan konsumsi domestik. Meski begitu, Indonesia harus tetap mewaspadai serta mengantisipasi dampak gerakan anti-Wall Street tersebut.

“Peluang Indonesia untuk terjangkit wabah anti-Wall Street rasanya masih jauh,”katanya kepada Neraca di Jakarta, Kamis (20/10).

Kendati demikian, Indonesia dinilainya Belum terlepas dari krisis yang berimbas dari AS dan Eropa. Begitu juga dengan seluruh perusahaan BUMN yang harus diperbaiki, baik kinerja maupun manajemennya. Namun yang menjadi masalah justeru sebaliknya.

Satrio seakan menantang pertanyaan yang membuat investor terkaget-kaget. Beranikah orang Indonesia mendemo perusahaan Bakrie? “Perusahaan yang tergulung krisis di 2008 itu Bakrie. Tetapi mereka malah memaksakan untuk mendapat kuasi (reorganisasi). Saya rasa porsi untuk Bakrie yang terbesar, dan saya rasa tidak ada yang berani menggelar anti-Bakrie,” tegasnya.

Intinya, Satrio meminta agar masyarakat Indonesia tidak perlu ikut-ikutan  seperti yang terjadi diluar sana saat ini. “Saya rasa kita tidak perlu ikut-ikutan. Tapi saya optimis kejadian di luar tidak akan ada dampaknya bagi Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, kondisi di AS dan Indonesia berbeda dari sisi perekonomian. Di negeri Paman Sam itu lagi memburuk akibat harga pangan yang melonjak, sehingga memaksa mereka untuk mencetak uang ketimbang kondisinya lebih memburuk.

Sementara di Indonesia, usaha pemerintah untuk mencapai swasembada pangan sangat kencang. “Anda harus lihat juga usaha pemerintah swasembada seperti apa? Memang kita harus bekerja keras untuk menuju swasembada tersebut,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Edwin Sinaga, selaku analis PT Finan Corpindo Nusa. Menurut dia, tidak yakin demonstrasi anti-Wall Street akan terjadi di Indonesia. Pasalnya, jumlah investor Indonesia masih belum banyak dan pasar modal Indonesia tidak memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian global. “Kalaupun terjadi (demo), itu bisa dipastikan sewaan, bukan murni,” ujarnya kemarin. 

Dia menilai, munculnya gerakan anti-Wall Street ini disebabkan ketidakseimbangan keuangan dalam sistem ekonomi AS. "Meski begitu, kita tetap harus waspada terhadap gejolak krisis ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat," ungkap Edwin.

Ketimpangan sosial

Namun, pendapat yang berbeda justru diungkapkan Yanuar Rizky. Di tempat terpisah, managing partner Aspirasi Indonesia Research Institute ini menuturkan, apa yang terjadi di beberapa negara maju sekarang, intinya, masyarakat menginginkan adanya pekerjaan. Faktanya, yang menjadi biang keladi selama ini adalah dana stimulus yang digelontorkan pemerintah AS untuk pemulihan ekonomi ternyata bukan disalurkan ke sektor riil, namun diputar lagi di pasar keuangan global, salah satunya Wall Street.

“Masalah sebenarnya yang dialami AS dan Eropa ada dua hal. Pertama, membengkaknya dana pengangguran karena kalau orang menganggur ditanggung oleh negara dan ditanggung asuransi jaminan sosial. Nah, asuransi jaminan sosial ini terdiri dari perusahaan swasta dan gabungan pekerja di Eropa. Kedua, jika orang menganggur, tentunya, terjadi ledakan surat utang baru, namun surat utang lama sendiri sudah banyak yang jatuh tempo,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Yanuar kembali menjelaskan, apa yang terjadi di AS dan Eropa sekarang sebenarnya sudah dialami Indonesia pada 1997-1998 silam. Yanuar menegaskan gerakan ini bisa berdampak ke Indonesia sebab masyarakat sudah lama diperlakukan tidak adil, berbeda dengan negara di AS dan Eropa.

“Kalau pemerintah tidak bertindak, maka akan menyebar. Ini sudah lampu kuning. Tapi saya lihat mungkin sekarang baru terjadi kesadaran di kelas menengah saja, karena masih menikmati euforia pasar keuangan kita yang masih bagus. Artinya, meski upah kita rendah, tapi sebenarnya kita ‘dikhianati’ oleh sistem yang neoliberalisme,” ujarnya.

Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pendisiplinan pasar, khususnya pasar finansial. Cadangan devisa Indonesia, lanjut Yanuar, struktur terbesarnya sebagian besar dari dana asing masuk berupa surat utang negara (SUN) dan saham. Sementara SUN dan saham ‘digoreng’ untuk mendapatkan selisih nilai tukar.

“Walau kursnya menguat tapi biaya moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia tetap defisit. Artinya, kita mengandalkan devisa bergerak. Ini tentunya akan menyandera diri sendiri karena sangat ketergantungan sama asing,” kata Yanuar. iwan/ahmad/ardi/bani