100 Hari Tim Ekonomi

Jumat, 21/10/2011

Oleh: A Eko Cahyono

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Pasca reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II ada sejumlah tantangan berat yang siap menghadang Tim Ekonomi Kabinet hasil reshuffle. Beberapa tantangan 100 hari pertama itu antara lain, mempercepat realisasi penyerapan APBN 2011 yang masih di bawah 60%, terutama belanja modal yang baru 31% sampai akhir kuartal III. Alasanya sisa waktu anggaran harus digunakan untuk memaksimalkan penyerapan. Ini sangat krusial untuk menjadi stimulus perekonomian. SLA (subsidiary loan agreement) -nya tidak boleh terlalu besar.

Selain itu, tantangan lainnya adalah memetakan dampak FTA dan merumuskan ulang strategi perdagangan serta menerapakan perlindungan industi dan pasar domestik dari serbuan barang impor. Pemerintah harus serius menggunakan safe guard, anti dumping, dan standarisasi untuk produk impor dalam rangka melindungi pasar domestik. Selain itu, insentif pajak dan non-pajak juga perlu diberikan untuk UMKM.

Pun tak ketinggalan tantangan yang juga berat, yakni mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur baik melalui belanja APBN, pendanaan BUMN, proyek MP3EI serta proyek kerjasama pemerintah dan swasta. Ditambah lagi tantangan lain, yakni menjamin dan memastikan ketersediaan energi baik listrik, minyak, gas dan energi terbarukan lainnya untuk industri domestik. Tantangan terakhir, mampu memastikan stabilitas makro ekonomi dan sektor keuangan.

Masalahnya, untuk stabilitas ekonomi ini memerlukan koordinasi dengan bank sentral. Karena itu kebijakan harus saling mendukung secara sinergis. Setidaknya harus ada disain kebijakan yang berorientasi untuk mendorong pertumbuhan dan akselerasi sektor riil yang diharapkan dapat mereduksi pengangguran dan kemiskinan

Sementara di sector transportasi publik, juga mendesak untuk diperbaiki. Karena kinerja sistem transportasi di Indonesia dinilai sangat buruk. Harus dipahami faktor utama keberhasilan seorang pemimpin terletak pada kemauan kuat untuk melakukan perbaikan sistem yang ada di tubuh Kementerian Perhubungan.

Adapun masalah paling kronis di sektor transportasi adalah soal buruknya keselamatan. Karena itu segera melakukan pembenahan dalam sistem sertifikasi kelaikan di sektor penerbangan, pelayaran, kereta api, dan angkutan jalan raya. Buruknya sistem trasportasi ini ditambah lagi dengan kredibilitas lembaga sertifikasi yang selama ini berada di bawah Kementerian Perhubungan saat ini sudah berada di titik terendah.

Sektor tranportasi laut misalnya, terkait sertifikat laik layar yang menyangkut kondisi kapal dan muatan. Faktanya, kecelakaan kapal kerapkali terjadi. Mestinya, lembaga sertifikasi itu berada di luar badan Kementerian Perhubungan

Intinya, tugas Kementerian Perhubungan adalah menjadi regulator yang mengawasi dan mengevaluasi kinerja operator di semua sektor, seperti yang diamanatkan 4 Undang-undang Transportasi. Maka itu, perlu pemisahan fungsi regulator dan operator pada manajemen PT Kereta Api, PT Pelindo dan PT Angkasa Pura.