NERACA

Jakarta – Sekitar 20 perusahaan perbankan syariah UEA melakukan perbincangan guna penjajakan peluang tentang regulasi perbankan syariah di Indonesia untuk berinvestasi di sektor perbankan dan keuangan.

“Misi utama kunjungan delegasi UAE Islamic Financial Services antara lain potensi dan peluang investasi pada sektor perbankan dan keuangan syariah di Indonesia dengan tujuan membuka peluang bisnis bagi pengusaha investasi di Indonesia,” kata Sekretaris Pertama/Konsul fungsi Pensosbud KJRI Dubai, Adiguna Wijaya di Jakarta, Kamis (20/10).

Lebih jauh kata Adiguna, bukan hanya itu saja. Namun  delegasi ini juga akan bertatap muka dengan sejumlah pengurus asosiasi terkait finasial, seperti Asosiasi Bank Syariah Indonesia.

Ditempat terpisah, Ketua Umum Asosisasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), A. Riawan Amin mengaku kecewa karena pemerintah belum serius mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Karena itu, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia masih lambat. Akibatnya, perkembangan perbankan syariah tidak punya daya dorong untuk meningkat. “Paradigma BI itu mengerem, peran pemerintah yang jadi gasnya untuk pertumbuhan perbankan syariah tidak ada,” ujarnya

Menurut Riawan, pemerintah seharusnya mampu mendorong perluasan jaringan perbankan syariah dengan mengefektifkan office channeling. Dibandingkan dengan kantor cabang bank konvensional yang mencapai 15 ribu, jaringan bank syariah masih minim. Dengan hanya sekitar 1.600 cabang, bank syariah belum bisa akselerasi bisnis. “Pemerintah tidak dorong 15 ribu cabang konvensional itu untuk office channeling , justru malah mendorong spin off  yang membutuhkan modal lebih besar, “ ungkapnya.

Wacana merger bank syariah menjadi BUMN pun dinilai tidak akan meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah. Menurutnya, pertumbuhan perbankan syariah bisa lebih dipicu dengan konversi bank BUMN menjadi bank syariah. “Jika bank syariah dari bank-bank BUMN itu disatukan malah akan ciptakan masalah, tidak akan cepat berbisnis karena sibuk mengurusi merger, “ ujarnya.

Riawan menilai kinerja bank syariah telah terganjal berbagai kebijakan kontrol dari BI. Kebijakan pemisahan (spin off) akan menghambat bisnis bank syariah untuk mengembangkan usaha. “Bank syariah itu bisnisnya tidak bisa cepat jalan karena masih urusi spin off. Kalau masih mau dimerger, kapan fokus urusi bisnis, “ cetusnya

Perbankan syariah di Indonesia juga masih dibebani dengan pajak ganda. Penghapusan pajak ganda baru dilakukan untuk murabahah (jual beli). “Penghapusan double tax murabahah memang sudah keluar, tapi bagaimana dengan salam, ijaroh, istishna’, ini bisa rancu kalau semua tidak dihapuskan, “ tegasnya

Lantaran hal itu, perbankan syariah di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan Malaysia. Menurutnya, Malaysia telah memiliki Malaysian Islamic Financial Committee yang memiliki hak menghapuskan pajak ganda. Bahkan mereka mampu memberi insentif bagi bank syariah baru berupa penghapusan pajak korporasi selama sepuluh tahun. “Kita belum sampai kesana (pemberian insentif), “ pungkasnya. **cahyo