Selesaikan Utang Bakrie Life!

GRUP BAKRIE NIKMATI DIVIDEN NEWMONT

Kamis, 20/10/2011

NERACA

Jakarta - PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) telah menyetor dividen bersih sebesar US$ 40,8 juta atau Rp 346,8 miliar kepada PT Multi Daerah Bersaing (MDB), anak usaha PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS). Penerimaan dividen itu berdasarkan porsi kepemilikan usaha Grup Bakrie itu sebesar 24%.

Menurut Direktur Keuangan BRMS, Yuanita Rohali, sekitar 80% dari penerimaan dividen digunakan untuk pelunasan pinjaman pokok dan biaya bunga dari Credit Suisse. "Sedangkan sisanya digunakan untuk mendanai kebutuhan modal kerja, semuanya di level MDB," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, pekan ini.

Sebelumnya, Grup Bakrie secara resmi menguasai 24% saham tersebut setelah membeli tujuh persen saham divestasi NNT di awal tahun 2010 lalu. Sebelumnya, perseroan hanya memegang 17% saham di Newmont setelah pemerintah memilih menyerahkan saham jatah divestasinya ke grup Bakrie itu ketimbang kepada PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Saat ini, grup Bakrie juga masih berniat untuk menguasai tujuh persen saham Newmont divestasi tahun 2011. Saat ini, rencana tersebut masih dalam proses audit di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Agus Martowardojo, tak mau kecolongan lagi dengan memberikan jatah divestasi saham Newmont itu ke grup Bakrie. Menurut Agus, saham Newmont itu harus jatuh ke tangan pemerintah pusat.

Di tempat terpisah, akuntan senior Farid Prawiranegara menegaskan bahwa tarik-ulurnya kepemilikan divestasi saham PT NNT sebesar 7% antara pemerintah pusat dengan daerah, penyebabnya karena keengganan Grup Bakrie melepas saham tersebut.

Dia beralasan karena saham 7% tersebut karena sudah dimasukkan ke dalam prospektus keuangan Bumi Plc (dahulu bernama Vallar Plc) di London Stock Exchange. “Mana mau dia (Bakrie) lepas. Kalau sampai jatuh ke tangan pemerintah, maka Bumi dianggap melakukan kebohongan publik,” tegas Farid kepada Neraca, kemarin.

Sedikit informasi saja, Vallar Plc (public listed company) telah resmi berubah nama menjadi Bumi Plc karena saham milik pengusaha keturunan Yahudi, Nathaniel Rothschild, dimiliki oleh grup Bakrie melalui PT Bumi Resources Tbk (BUMI) pada 11 April 2011 lalu.

Perusahaan ini lalu terdaftar sebagai salah satu dari 100 perusahaan publik terbesar di Bursa Saham London (London Stock Exchange) atau lebih dikenal dengan istilah "FTSE100." Bumi Plc yang memiliki aset Kaltim Prima Coal, Arutmin, Berau Coal, dan Bumi Resources Mineral diharapkan menjadi global coal champion pertama asal Indonesia dengan target produksi batubara mencapai 140 juta ton pada 2013 mendatang, atau 20% dari total produksi batu bara dunia.

Menurut direktur eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara, antara NNT membayar dividen dengan penolakan renegosiasi kontrak karya oleh pemerintah, merupakan isu yang terpisah. Terkait bagi dividen, hal itu merupakan kewajiban internal sesama pemegang saham. Itu harus dilakukan dan jangan ditunda. “Kalau ditunda malah pelanggaran,” kata Marwan kemarin.

Sedangkan berbicara renegosiasi, urusan langsung dengan pemerintah pusat dengan mengacu pada Pasal 169 Ayat B UU No.4 Tahun 2009. Disitu dijelaskan, setelah satu tahun setelah undang-undang tersebut berlaku, kontrak karya harus segera disesuaikan. “Ada enam isu strategis antara lain luas wilayah, kewajiban divestasi dan smelting, jangka waktu kontrak, serta kewajiban menggunakan jasa dalam negeri. Tapi faktanya, sampai sekarang belum terealisasi,” tandasnya.

Marwan menambahkan, pembayaran dividen ini digunakan untuk membayar utang Grup Bakrie yang diantaranya Credit Suisse. “Mereka tambal-sulam utang. Makanya, kita harus melihat dengan jeli, mana perusahaan yang menguntungkan negara dan merugikan,” jelas direktur eksekutif IRESS ini.

Ekonom LIPI Latief Adam mengatakan, kebijakan grup Bakrie yang menerima dividen keuntungan sebesar Rp 328 miliar dari Newmont merupakan bertolak belakang dengan salah satu anak usahanya PT Bakrie Life yang mengalami tunggakan utang terhadap nasabahnya.

Menurut dia, perusahaan Bakrie bisa menopang keuntungan dari Newmont untuk membayar utang nasabah Bakrie Life. Pasalnya, dalam menjalankan roda bisnis tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata tetapi melihat etika,

“Etikanya perusahaan yang untung bisa mengcover perusahaan yang sedang sakit,”katanya kemarin.

Kendati secara hukum bisnis, lanjut Latif memiliki kebijakan terpisah dengan grup usaha lain tetapi tetapi perlu memperhatikan etika. Oleh karena itu, menjalankan bisnis tidak semata-mata berdasarkan hukum bisnis, tetapi perlu memperhatikan etika.

Kemudian, apakah usaha Bakrie sudah memenuhi etika, Latif belum menjawab tegas dan hanya menegaskan dalam bisnis perlu memperhatikan etika disamping berjalan sesuai aturan bisnis dalam satu grup.

Senada dengan Marwan, guru besar FE Univ. Brawijaya Prof. Ahmad Erani Yustika melihat terjadi pemisahan isu antara NNT memberika dividen dengan penolakan renegosiasi kontrak karya. Terkait renegosiasi, harus dibuka ke publik tim renegosiasi kontrak karya yang dibentuk pemerintah. “Jadi tidak hanya dengan NNT dan Freeport saja sehingga harus mengacu pada platform seperti apa bentuk renegosiasi itu,” ujar Erani kepada Neraca, kemarin.

Dia kemudian menjelaskan terdapat dua skema untuk memiliki saham NNT. Pertama, membeli saham mengikuti kemauan Pemda Sumbawa. “Kita tahu, yang sebenarnya menetapkan (beli saham) kan Bakrie,” katanya. Kedua, mengikuti skenario Menteri Keuangan maka seluruh saham diambilalih pemerintah pusat lalu dibagikan ke daerah. Setelah ini selesai, barulah membahas yang lain,” tegas guru besar FE Unibraw. ardi/bani