Makelar dan Oknum BPN Jadi Mafia Tanah?

KINERJA KEPALA BPN PERLU DIEVALUASI

Kamis, 20/10/2011

Jakarta - Pemerintah dinilai tidak mampu melawan mafia tanah. Karena itu wajar, banyak proyek infrastruktur vital terhambat. Kalu hal ini dibiarkan terus, hal ini bisa mengancam kelangsungan proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan Presiden SBY. Akibatnya, sejumlah proyek infrastruktur yang terhambat misalnya pembangunan 24 ruas jalan tol, pembangunan Bandara Kuala Namu, Medan dan proyek lainnya.

NERACA

Yang jelas Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memiliki kewenangan menyelesaikan masalah pertanahan dituding banyak pihak sebagai bagian dari mafia tanah. Kenapa? Karena BPN terlalu lemah dan tak mau mencanangkan perang terbuka dengan para malfioso ini.

“Saya melihat ada gelagat para mafia tanah ini bermain dengan oknum-oknum BPN. Sehingga memang sulit memberantas para calo dan mafia tanah ini,” kata kata anggota Panja Rancangan Undang-Undang Panja Pengadaan Tanah F-PKB, Abdul Malik Haramain kepada Neraca, Rabu (19/10)

Soal pemberantasan mafia tanah ini, menurut dia, tinggal menunggu keseriusan BPN. “Semua tergantung BPN, kalau mereka punya keberanian dan integritas bisa saja mafia pertanahan akan lenyap, tetapi kalau tidak ya sebaliknya. Seharusnya Presiden SBY mengevaluasi kinerja Kepala BPN Joyo Winoto, karena tak mampu mengatasi mafia tanah,” tegasnya

Menurut dia, mafia tanah memang memiliki andil besar terhadap lambatnya pembangunan infrastruktur. Karena itu diperlukan regulasi yang jelas dalam RUU Tanah ini. sehingga para mafia tanah ini tidak leluasa menguasai tanah. ”Ketika tanah akan ditetapkan jadi lokasi pembangunan, harus ada pasal yang melarang pergantian kepemilikan tanah, karena bisanya para mafia tanah ini bermain di sini,” tambahnya

Malik tak memungkiri adanya peran oknum pemerintah yang bermain dengan mafia tanah. Sehingga para mafia tanah ini lebih gesit dari pemerintah. ”Bagaimana mereka tahu lokasi itu akan dibangun kalau tidak punya link dengan oknum pemerintah,” tegasnya.

Dalam hal ini, maka perlu adanya tindakan hukum yang menyangkut kelegallan (sertifikasi) kepemilikan tanah. Dengan demikian para mafia tanah ini tidak bisa bertindak leluasa. “Dengan demikian tindakan mafia tanah ini nantinya pasti akan terkendala,” ucapnya

Bahkan pengamat kebijakan publik UI Andrinof Chaniago mengakui, memang tidak mudah menyelesaikan masalah tanah ini. Harusnya masalah kepemilikan tanah diubah dan dimasukkan dalam amandemen konstitusi. “Kalau di China begitu mudah membangun infrastruktur karena tanah dikuasai negara. Sementara di Indonesia tanah dikuasai swasta. Buntutnya, tanah menjadi komoditas,” ujarnya kemarin.

Presiden SBY sendiri, kata Direktur Center For Indonesian Regional And Urban Studies (Cirus) ini tak serius dan tak berani mencanangkan perang melawan mafia tanah. Mestinya Badan Pertanahan Nasional bisa mencegah agar tanah tidak jatuh ke tangan mafia. “Para mafia inilah yang melahirkan biaya tinggi pada setiap proyek infrastruktur. Harga dimanipulasi karena harga menjadi faktor daya tarik yang tinggi,”paparnya.

Andrinof setuju RUU Tanah perlu segera disahkan. Sehingga penerbitan administrasi tanah dan penegakan hukum bisa dicapai. Bahkan praktiknya, banyak tanah BUMN dikuasai swasta. “Kita lihat sudah enam tahun BPN dipimpin Joyo tapi mafia pertanahan tidak pernah diberantas secara serius,”ucapnya

Presiden SBY sendiri merasa kesal dan sekaligus geram terhadap kelakukan mafia tanah. Karena bukan hanya menghambat infrastruktur. Tapi juga menyengsarakan rakyat. "Saya melihat ada mafia, ada makelar-makelar. Masyarakat sudah mau diberi kompensasi, tapi makelar ini menghambat," kata SBY dalam pidatonya di Istana Negara, kemarin.

Jangan Dirugikan

Kepala Negara menambahkan macetnya pembangunan infrastruktur ini akan menghambat laju perekonomian negara. "Tidak akan tumbuh ekonomi kita kalau pembangunan infrastruktur kita terhambat karena hal itu," bebernya.

SBY juga menegaskan, dalam proses pengambialihan lahan itu, masyarakat tidak boleh dirugikan. "Tanah untuk infrastruktur macet karena hambatan-hambatan di daerah, yang penting masyaraat jangan dirugikan, masyarakat tidak boleh dirugikan," tegasnya

Di tempat terpisah, DirutPT Jasa Marga Frans Sunito tak terkejut dengan mafia tanah. Apalagi hingga kini RUU Tanah belum selesai. Buntutnya, realisasi target penambahan ruas tol baru di 2011 ini terhambat. Padahal target penambahan ruas jalan tol sepanjang 250 kilometer hingga 2014. "Tetapi kalau tanahnya tidak ada, kami tidak bisa membangun. Padahal pendanaan bisa dicari. Kan ruas tol itu nilainya kurang lebih Rp 250 triliun, dari 533 kilometer saat ini, dan melalui akuisisi ruas yang dimiliki perusahaan jalan tol lain," katanya

Lebih jauh kata Frans Sunito, meski pemerintah pusat ikut terlibat dalam proses pembebasan lahan. Namun masalah pembebasan lahan tetap sulit dilakukan. Pasalnya, terlalu banyak mafia-mafia lahan yang selalu menghambat proses tersebut.

Misalnya, kata Frans lagi, ketika pemerintah memutuskan untuk membangun suatu proyek infrastruktur di suatu wilayah, maka para spekulan yang berperan sebagai mafia lahan, akan segera memberikan informasi kepada masyarakat untuk menaikkan harga tanahnya.

“Akibatnya, rencana pembiayaan awal yang disusun investor menjadi membengkak. Implikasinya, investor menjadi tidak mau melanjutkan proyek itu. Yang jelas, dampak seriusnya adalah, perekonomian masyarakat di wilayah itu menjadi terhambat juga. Jadi bagi kami, pemerintah harus menuntaskan masalah mafia-mafia itu,” ujar dia.

Frans mendorong agar pemerintah dan DPR segera menyelesaikan Undang-Undang (UU) Pembebasan Lahan bagi kepentingan publik, sehingga memberikan kepastian bagi investor terhadap masalah lahan. “Kami harapkan,UU itu bisa segera terbit. Sehingga masalah tanah menjadi jelas bagi investor,” pungkasnya. munib/ahmad/iwan/cahyo