Bank DKI Kelola P2APST PLN

Jakarta – Dalam rangka meningkatkan pelayanan pembayaran tagihan listrik, Bank DKI kembali ditunjuk PT PLN (Persero) untuk menangani system P2APST (Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat).

Hal tersebut dituangkan dalam penandatanganan addendum perjanjian kerjasama penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono dan Direktur Keuangan PT. PLN (Persero), Setio Anggoro Dewo, bersama dengan Direksi Bank Mitra yang telah ditunjuk oleh PT. PLN (Persero) di Jakarta, Rabu.

P2APST tersebut merupakan suatu sistem pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya melalui bank dan atau/selain bank secara terpusat dengan sistem online realtime per transaksi pembayaran dan pelimpahan dana tersebut dilakukan dari bank kepada rekening induk PLN.

Bank DKI sendiri menerima kepercayaan dari PT. PLN (Persero) sebagai pengelola rekening induk PLN yang menerima pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat dari Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI) dan rekening pembayaran PLN lainnya. Dalam

addendum perjanjian kerjasama tersebut juga dicantumkan mengenai pengikutsertaan anak perusahaan PT. PLN (Persero) kedalam sistem P2APST, dan perpanjangan mekanisme penyetoran dana kepada rekening induk PT. PLN (Persero) serta layanan dan mitra bank melalui payment point operasional bank di bank mitra PT. PLN (Persero).

Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono menyebutkan bahwa pelanggan PLN dapat melakukan pembayaran tagihan listrik post paid dan pre paid PLN maupun tagihan lainnya non tagihan listrik seperti penambahan daya, pernyambungan baru, penerangan sementara, PPN atas tagihan listrik dan lainnya di Bank DKI secara online.

Pembayaran untuk tagihan listrik dapat dilakukan melalui loket teller Bank DKI maupun ATM. Pembayaran di loket teller dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1.500 dan untuk ATM dikenakan Rp1.000. Sedangkan untuk pembayaran non taglis dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1.500.

“Biaya administrasi yang dikenakan oleh Bank DKI kepada pelanggan PT. PLN (Persero) terbilang murah dibandingkan mitra bank lainnya” ujar Eko Budiwiyono.

Eko Budiwiyono juga menjelaskan bahwa penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnnya dapat mempermudah pelayanan kepada pelanggan PT. PLN (Persero) dan juga anak perusahaannya karena sistemnya sudah realtime online. Bank DKI juga menargetkan peningkatan pendapatan yang berasal dari fee based income.

BERITA TERKAIT

Pemprov DKI Lepas 26,25% Saham Delta Djakarta - Atas Nama Kepentingan Masyarakat

NERACA Jakarta – Komitmen pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk tidak berinvestasi yang tidak menyangkut pada kepentingan masyarakat dibuktikan dengan keseriusan…

Kejari-PLN Depok Jalin Kerja Sama Penanganan Persoalan Hukum

Kejari-PLN Depok Jalin Kerja Sama Penanganan Persoalan Hukum NERACA Depok - Kejaksaaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Jawa Barat, menjalin kerja…

Gubernur DKI Jakarta Luncurkan Renaksi Pemberantasan Korupsi

Gubernur DKI Jakarta Luncurkan Renaksi Pemberantasan Korupsi NERACA Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Penyaluran KUR Hingga April Capai 38%

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)…

Rupiah Bakal Tembus Rp15.000 Per Dolar?

      NERACA   Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar cenderung fluktuatif. Namun posisi rupiah masih rawan lantaran…

BI Naikkan Suku Bunga Acuan 25 Bps

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan "7-Day Reverse Repo Rate" sebesar 25 basis…