Bank DKI Kelola P2APST PLN

Jakarta – Dalam rangka meningkatkan pelayanan pembayaran tagihan listrik, Bank DKI kembali ditunjuk PT PLN (Persero) untuk menangani system P2APST (Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat).

Hal tersebut dituangkan dalam penandatanganan addendum perjanjian kerjasama penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono dan Direktur Keuangan PT. PLN (Persero), Setio Anggoro Dewo, bersama dengan Direksi Bank Mitra yang telah ditunjuk oleh PT. PLN (Persero) di Jakarta, Rabu.

P2APST tersebut merupakan suatu sistem pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya melalui bank dan atau/selain bank secara terpusat dengan sistem online realtime per transaksi pembayaran dan pelimpahan dana tersebut dilakukan dari bank kepada rekening induk PLN.

Bank DKI sendiri menerima kepercayaan dari PT. PLN (Persero) sebagai pengelola rekening induk PLN yang menerima pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat dari Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI) dan rekening pembayaran PLN lainnya. Dalam

addendum perjanjian kerjasama tersebut juga dicantumkan mengenai pengikutsertaan anak perusahaan PT. PLN (Persero) kedalam sistem P2APST, dan perpanjangan mekanisme penyetoran dana kepada rekening induk PT. PLN (Persero) serta layanan dan mitra bank melalui payment point operasional bank di bank mitra PT. PLN (Persero).

Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono menyebutkan bahwa pelanggan PLN dapat melakukan pembayaran tagihan listrik post paid dan pre paid PLN maupun tagihan lainnya non tagihan listrik seperti penambahan daya, pernyambungan baru, penerangan sementara, PPN atas tagihan listrik dan lainnya di Bank DKI secara online.

Pembayaran untuk tagihan listrik dapat dilakukan melalui loket teller Bank DKI maupun ATM. Pembayaran di loket teller dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1.500 dan untuk ATM dikenakan Rp1.000. Sedangkan untuk pembayaran non taglis dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1.500.

“Biaya administrasi yang dikenakan oleh Bank DKI kepada pelanggan PT. PLN (Persero) terbilang murah dibandingkan mitra bank lainnya” ujar Eko Budiwiyono.

Eko Budiwiyono juga menjelaskan bahwa penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnnya dapat mempermudah pelayanan kepada pelanggan PT. PLN (Persero) dan juga anak perusahaannya karena sistemnya sudah realtime online. Bank DKI juga menargetkan peningkatan pendapatan yang berasal dari fee based income.

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

PPATK Berhasil Mitigasi Pencucian Uang Senilai Rp10,39 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatatkan angka mitigasi pencucian uang yang berhasil…

Pemerintah Tambah Anggaran Subsidi FLPP Rp8,6 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyetujui permintaan dari tiga asosiasi pengembang perumahan, yaitu Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi…

BCA Syariah Telah Salurkan Pembiayaan UMKM Capai Rp1,01 Triliun

    NERACA   Jakarta - PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) mencatat pembiayaan untuk segmen UMKM sebesar Rp 1,01…