Polri Diminta Kejar Ralph Marshall - Kasus Astro TV

Jakarta – Mabes Polri didesak untuk terus memburu petinggi Grup Astro, Ralph Marshall, yang pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus biaya operasional Astro TV sebesar US$90 juta. Pasalnya, tersangka Ralph Marshall merupakan mantan direktur Astro yang pernah dilaporkan ke Mabes Polri dengan tuduhan melakukan rekayasa biaya pengeluaran biaya operasional oleh mitra bisnisnya PT Ayunda Prima Mitra.

Menurut kuasa hukum Ayunda Prima, Asido Panjaitan, pihaknya sudah berupaya menghubungi Ralph namun sulit sekali untuk menemuinya. “Diduga yang bersangkutan sudah kabur ke luar negeri,” ujarnya kepada pers di Jakarta, pekan lalu.

Adanya kasus yang menyeret Ananda Krishnan dan kaki tangannya, Ralph Marshall, di India bisa dijadikan momentum untuk mengejar buronan tersebut. Apalagi kerugian yang ditimbulkan di Indonesia cukup besar yaitu sekitar Rp 900 miliar.

Sebelumnya diberitakan Central Bureau Investigation (CBI), seperti lembaga KPK di India, mengajukan tuntutan kepada Ananda Krishnan karena diduga terlibat dalam kasus korupsi yang dilakukan Astro Network dan Maxis di India.

Bahkan CBI telah meminta bantuan hukum otoritas keamanan Malaysia untuk melacak keterlibatan pengusaha Ananda Krishnan dan Ralph Marshall dalam skandal Astro-Maxis. Astro Network dan Maxis merupakan grup usaha yang dikuasai oleh Ananda Grup Usaha Tegas Malaysia. Grup bisnis ini diketahui telah mengakuisisi beberapa perusahaan telekomunikasi di India.

Asido mendapat informasi bahwa pihak Mabes Polri telah memasukkan Marshall ke daftar pencarian orang (DPO). Karena dengan tersangkutnya Marshall dalam kasus di India, pencarian terhadap buronan itu diharapkan lebih mudah dilakukan, mengingat banyak pihak yang mencari Marshall.

“Bisa saja Polri bekerjasama dengan KPK India (CBI) untuk bersama-sama mencari keberadaan Ananda Krishnan dan Ralph Marshall dimana saat ini mereka berada,” ujarnya.

Dia mengatakan, penyelesaian kasus seperti ini dapat menjadi pelajaran bagi investor asing yang beroperasi di negeri ini, agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum di Indonesia. “Jika kedua buronan itu bisa dihadirkan di sini, tentu akan meningkatkan kewibawaan penegak hukum di Indonesia,” ujarnya.

Sepak terjang Ananda Krishnan dan grup usahanya di Indonesia terkait dengan bisnis media dan telekomunikasi, khususnya televisi berbayar, minyak dan gas bumi. Sementara Marshall diduga berada di Malaysia karena dia selama ini masih menjadi direktur di perusahaan yang dimiliki Ananda Krishnan.

BERITA TERKAIT

KPK Dalami Aliran Dana Kasus Korupsi Jasindo

KPK Dalami Aliran Dana Kasus Korupsi Jasindo NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran dana dalam kasus tindak…

KPK Diminta Usut Tuntas Kasus BLBI dan Bank Century

  NERACA   Jakarta - Sekitar 2.000 orang massa dari gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) kembali menggelar aksi di Gedung…

Mahfud MD: Kasus BLBI Sudah Selesai Secara Hukum

Mahfud MD: Kasus BLBI Sudah Selesai Secara Hukum NERACA Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menilai pengungkapan kembali…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Pengamat: Kebijakan HAM di Indonesia Masih Normatif

Pengamat: Kebijakan HAM di Indonesia Masih Normatif NERACA Jakarta - Pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menilai kebijakan…

KPK Minta Perusahaan Asing Tidak Suap Pejabat

KPK Minta Perusahaan Asing Tidak Suap Pejabat  NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta perusahaan asing tidak memberikan suap…

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia NERACA Roma – Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan sektor…