NERACA

Jakarta----Pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan diakui tak semudah membalikan telapak tangan. Karena membutuh komitmen yang luar biasa dari semua pihak agar mampu berjalan. "Kita sama-sama tahu tidak mudah melaksanakan reformasi birokrasi.Ini butuh komitmen yang luar biasa," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo kepada wartawan di Jakarta,19/10

Lebih jauh Guru Besar FISIP Universitas Indonesia menuturkan pada praktiknya tidak semua pihak mendukung reformasi birokrasi. Ada resistensi dari sejumlah pihak yang muncul dari partai politik dan dari kalangan pengusaha. "Birokrasi yang terang benderang itu menyulitkan politisi, juga terutama dalam pengadaan barang dan segala macam," ucapnya.

Selain itu, kata Eko, terdapat empat tugas pokok dari Kementerian PAN dan RB, yakni pertama, tugas rutin soal pengangkatan pegawai. Kedua, melaksanakan program reformasi birokrasi yang telah tercantum dalam desain besar. Sementara tugas ketiga yakni melaksanakan "quick win" atau program percepatan.

Menurut Eko, program percepatan ini harus bisa dilaksanakan dan mampu memberikan perubahan. Oleh karena itu guna mempermudah realisasi reformasi birokrasi ini. Maka tak perlu memiliki banyak program. "Yang harus kita buktikan pada masyarakat `quick win` ini bisa tercapai sampai 2014. Jadi jangan susun program terlalu banyak yang tidak bisa dibuktikan sampai 2014," ujarnya.

Sedangkan tugas keempat, lanjut Eko, bisa membangun gerakan reformasi birokrasi yang mendarah daging dan mendorong kesederhanaan hidup dalam aparatur negara dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga menjadi program nasional ke depan. "Saya mengusulkan (gerakan -red) hidup sederhana aparatur, kemudian gerakan efisiensi. Jadi ada gerakan-gerakan tertentu yang kita programkan dan itu menjadi gerakan nasional," tuturnya

Yang pasti, kata Eko, dirinya menyadari posisinya sebagai "orang nomor dua" yang bertugas membantu menteri. Sehingga tak mungkin ada matahari kembar. "Jadi saya selalu akan membantu Bapak Azwar Abubakar sebagai menteri, dan saya akan tahu persis dimana posisi saya," tandasnya

Artinya, ujar Eko, dirinya akan selalu berkomunikasi dengan Menpan dan RB, serta berkoordinasi dan mendukung semua pemikiran dan komitmen melakukan perubahan, bersama-sama dengan deputi dan staf ahli.

Dikatakan Eko, jabatan wakil menteri adalah amanah yang harus secara sungguh-sungguh dilaksanakan. "Ini merupakan suatu amanah, bagi seorang Muslim, jabatan itu tidak boleh diminta tetapi kalau diberikan amanah kita harus bersungguh-sungguh melaksanakan jabatan itu," katanya. **cahyo