Tak Mudah Realisasi Reformasi Birokrasi - Dihambat Politisi

NERACA

Jakarta----Pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan diakui tak semudah membalikan telapak tangan. Karena membutuh komitmen yang luar biasa dari semua pihak agar mampu berjalan. "Kita sama-sama tahu tidak mudah melaksanakan reformasi birokrasi.Ini butuh komitmen yang luar biasa," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo kepada wartawan di Jakarta,19/10

Lebih jauh Guru Besar FISIP Universitas Indonesia menuturkan pada praktiknya tidak semua pihak mendukung reformasi birokrasi. Ada resistensi dari sejumlah pihak yang muncul dari partai politik dan dari kalangan pengusaha. "Birokrasi yang terang benderang itu menyulitkan politisi, juga terutama dalam pengadaan barang dan segala macam," ucapnya.

Selain itu, kata Eko, terdapat empat tugas pokok dari Kementerian PAN dan RB, yakni pertama, tugas rutin soal pengangkatan pegawai. Kedua, melaksanakan program reformasi birokrasi yang telah tercantum dalam desain besar. Sementara tugas ketiga yakni melaksanakan "quick win" atau program percepatan.

Menurut Eko, program percepatan ini harus bisa dilaksanakan dan mampu memberikan perubahan. Oleh karena itu guna mempermudah realisasi reformasi birokrasi ini. Maka tak perlu memiliki banyak program. "Yang harus kita buktikan pada masyarakat `quick win` ini bisa tercapai sampai 2014. Jadi jangan susun program terlalu banyak yang tidak bisa dibuktikan sampai 2014," ujarnya.

Sedangkan tugas keempat, lanjut Eko, bisa membangun gerakan reformasi birokrasi yang mendarah daging dan mendorong kesederhanaan hidup dalam aparatur negara dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga menjadi program nasional ke depan. "Saya mengusulkan (gerakan -red) hidup sederhana aparatur, kemudian gerakan efisiensi. Jadi ada gerakan-gerakan tertentu yang kita programkan dan itu menjadi gerakan nasional," tuturnya

Yang pasti, kata Eko, dirinya menyadari posisinya sebagai "orang nomor dua" yang bertugas membantu menteri. Sehingga tak mungkin ada matahari kembar. "Jadi saya selalu akan membantu Bapak Azwar Abubakar sebagai menteri, dan saya akan tahu persis dimana posisi saya," tandasnya

Artinya, ujar Eko, dirinya akan selalu berkomunikasi dengan Menpan dan RB, serta berkoordinasi dan mendukung semua pemikiran dan komitmen melakukan perubahan, bersama-sama dengan deputi dan staf ahli.

Dikatakan Eko, jabatan wakil menteri adalah amanah yang harus secara sungguh-sungguh dilaksanakan. "Ini merupakan suatu amanah, bagi seorang Muslim, jabatan itu tidak boleh diminta tetapi kalau diberikan amanah kita harus bersungguh-sungguh melaksanakan jabatan itu," katanya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Realisasi Belanja APBN Sumsel Masih Rendah

Realisasi Belanja APBN Sumsel Masih Rendah NERACA Palembang - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat hingga…

PNS Jadi Kunci Pengembangan Birokrasi

NERACA Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menjelaskan pengadaan CPNS untuk mendapatkan sumber daya manusia…

Indonesia Disebut Tak Butuh Bantuan dari IMF

  NERACA   Jakarta - Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde memastikan Indonesia saat ini tidak membutuhkan bantuan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII Yakin Target Penjaminan Tercapai

      NERACA   Jakarta – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) merasa yakin target penjaminan infrastruktur senilai Rp210 triliun…

Garap Proyek Serpong Garden, HAP Gandeng Creed Group

      NERACA   Jakarta - PT Hutama Anugrah Propertindo (HAP) menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Jepang, Creed Group.…

Sri Mulyani Dinobatkan Jadi Menteri Keuangan Terbaik

      NERACA   Bali - Sri Mulyani Indrawati memperoleh penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik di kawasan Asia Timur…