SBY Desak Renegosiasi Kontrak Direalisasikan

Kamis, 20/10/2011

NERACA

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) mendesak renegosiasi kontrak perusahaan tambang segera direalisasikan. Alasanya banyak kontrak karya tersebut tidak adil. Namun demikian renegosiasi kontrak itu perlu dilakukan dengan cara yang baik. "Jika kontrak tidak adil dan keterlaluan, kita harus bicara baik-baik dan tidak perlu membatalkan," kata Presiden SBY dalam pidato di Istana Negara usai melantik Menteri Baru, Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Bahkan Presiden SBY, meminta menteri terkait yaitu Menteri ESDM untuk menindaklanjuti soal kontrak karya pertambangan ini sehingga keuntungan untuk negara bisa lebih besar. Saya dapat laporan sejumlah perusahaan (tambang) asing bersedia bicara baik-baik," tambah kepala negara

Yang jelas salah satu perusahaan tambang yang tengah disoroti soal kontrak karya adalah PT Freeport yang memiliki tambang emas dan tembaga terbesar yang terletak di Papua. Kontrak karya Freeport dan jumlah royalti yang diberikan kepada pemerintah Indonesia hanya 1%. Padahal aturan royalti pertambangan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku, royalti emas ditetapkan sebesar 3,75% dari harga jual kali tonase.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengatakan siap untuk melakukan pembahasan ulang terhadap kontrak pertambangan yang berpotensi merugikan Indonesia. "Itu ada di Undang-undang nomor 4 tahun 2009. Di situ disebut bahwa amanah untuk renegosiasi. Kita akan renegosiasi itu," katanya

Lebih jauh mantan Menbudpar ini menambahkan terkait pidato kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang antara lain mengulas tentang perlunya pembahasan ulang sejumlah kontrak pertambangan yang merugikan Indonesia.

Menurut Jero, sebenarnya beberapa perusahaan asing mau membahas kontrak-kontrak pertambangan. Pihak Indonesia juga selalu membuka diri untuk membicarakan hal itu secara baik-baik. Namun, dia tidak bersedia menyebut kontraktor yang bersedia melakukan pembahasan kontrak.

Jero menegaskan, proyek pertambangan adalah proyek jangka panjang, sehingga harus ditata dengan baik supaya tidak merugikan negara dalam waktu yang lama. Pada kesempatan itu, Jero Wacik juga menanggapi pesimisme sejumlah pihak ketika Presiden Yudhoyono menunjuknya sebagai Menteri ESDM. Menurut dia, semua pihak berhak menyatakan pesimisme. Hal itu sah dilakukan di era reformasi dan keterbukaan.

Sehari sebelumnya, mantan Menteri ESDM, Darwin Zahedi Saleh, mengungkapkan pemerintah terus memperjuangkan renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport. Fokus renegosiasi kontrak karya terutama terkait dengan royalti ke negara.

Darwin menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi atas hasil usaha Kementerian ESDM sejak 2010 untuk mengupayakan proses terjadinya renegosiasi. "Yang pertama, mengenai jangkauan renegosiasi, jangka waktunya, itu Desember ini adalah satu jangka waktu dimana kementerian ESDM akan mengevaluasi hasil-hasil dari upaya yang telah dilakukan sejak 2010," ujarnya

Darwin menyatakan Pemerintah telah menjadwalkan dan melakukan sejumlah jadwal renegosiasi. Dengan Freeport, lanjutnya, proses tersebut masih berlangsung. Menurutnya, Dirut PT Freeport Armando Mahler, terus melaporkan perkembangan di sana dan pemerintah terus mengajak PT Freeport untuk memperbaiki kondisi kontrak karya tersebut. "Tentu saja kita akan tetap menegakkan sanctity of contract yang selama ini telah dipatuhi bersama, tetapi apa-apa yang dikehendaki rakyat, apa yang ada dalam butir uu 4/2009, khususnya mengenai royalti, akan terus diperjuangkan," ujarnya. **cahyo