Timika - Tokoh masyarakat Papua yang merupakan mantan Caretaker Bupati Mimika Athanasius Allo Rafra menegaskan, keberadaan perusahaan tambang PT Freeport Indonesia masih sangat penting dan dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga setempat.

"Jujur kita mengakui bahwa bagi masyarakat Mimika maupun Papua keberadaan perusahaan tambang PT Freeport masih sangat dibutuhkan. Masyarakat lokal merasakan dampak langsung dari adanya perusahaan ini. Kalau perusahaan ini berhenti beroperasi sudah pasti akan membawa dampak besar tidak saja bagi warga lokal, pemerintah daerah, tetapi seluruh warga Mimika maupun Papua," kata Allo Rafra kepada Antara di Timika,  seperti di lansir dari Antara, Senin (21/12).

Sehubungan dengan itu, Allo Rafra mendukung penuh agar pemerintah segera memberikan kepastian menyangkut keberlanjutan operasi pertambangan PT Freeport di Mimika. Kepada pihak Freeport, Allo juga meminta agar segera merealisasikan lima kewajiban yang diminta oleh pemerintah.

"Freeport harus segera memenuhi lima persyaratan yang diminta oleh pemerintah. Seandainya Freeport sudah memenuhi lima persyaratan yang diminta itu, tetapi pada akhirnya pemerintah tidak melanjutkan kontrak pertambangan Freeport maka tentu itu merupakan hal luar biasa. Saya yakin pemerintah bijaksana untuk melihat hal ini dari berbagai aspek dan pertimbangan," ujarnya.

Mantan anggota DPRD Mimika itu menegaskan bahwa urusan untuk menyejahterahkan masyarakat asli Papua bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pihak Freeport. Freeport, katanya, bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ada di wilayah operasinya. Sedangkan tanggung jawab untuk menyejahterahkan seluruh masyarakat Papua merupakan tugas dari pemerintah daerah.

"Kita harus bisa membedakan apa yang menjadi tanggung jawab Freeport dan apa yang menjadi tanggung jawab Pemda. Papua sudah digelontorkan dana yang sangat besar dari pusat. Bagaimana mendorong agar para kepala daerah meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan dana yang tersedia. Tidak semua beban itu diserahkan sepenuhnya kepada Freeport," ujar Allo.

Allo mengakui bahwa keberadaan PT Freeport juga secara langsung memberikan andil bagi peningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan itu.

Saat ini, katanya, terdapat ribuan karyawan asli Papua yang menggantungkan hidup mereka di PT Freeport maupun perusahaan-perusahaan privatisasi dan kontraktornya. Dengan bekerja di Freeport, para karyawan asli Papua itu bisa menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

Di sisi lain, katanya, Pemkab Mimika sebagai daerah penghasil menerima royalti dan bagi hasil pajak yang bersumber dari operasi pertambangan PT Freeport. Dana-dana itulah yang selama ini dimanfaatkan oleh Pemkab Mimika untuk menunjang pembangunan daerah.

"Kabupaten Mimika lahir salah satunya karena pertimbanan ada perusahaan tambang Freeport. Demikianpun dengan Kota Timika terbentuk karena ada Freeport. Justru dengan keberadaan perusahaan ini maka terjadi pertumbangan ekonomi warga di Mimika," ujarnya.

Allo berharap agar para politisi di Jakarta harus bersikap jujur mengakui adanya hal-hal positif yang dilakukan oleh Freeport, terlepas dari berbagai kekurangan selama ini yang dalam perjalanan waktu ke depan membutuhkan keseriusan dari semua pihak untuk memperbaikinya.

"DPR RI harus jujur melihat hal-hal ini. Jangan secara serta merta melempar semua permasalahan ke Freeport. Toh selama ini kalau komisi-komisi DPR RI berkunjung ke Freeport tidak pernah memberitahukan ke Pemda, tiba-tiba sekarang semuanya berteriak mau tutup Freeport," kritiknya.

Allo juga mengingatkan pihak Freeport agar lebih baik dalam melakukan koordinasi dengan Pemda baik dengan Gubernur Papua maupun dengan Bupati Mimika mengingat keberadaan perusahaan tambang itu harus sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat asli Papua.