Delapan Daerah Mendapat Penghargaan 'Penggerak Koperasi'

Oleh: agus mansur Selasa, 22/12/2015

Jakarta - Sebanyak delapan kabupaten/kota di seluruh Indonesia mendapat penghargaan dari Kementrian Koperasi dan UKM sebagai‎ Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi. Kedelapan daerah itu adalah kabupaten Bangli (Bali), Kabupaten Sumenep (Jatim), Kabupaten Brebes (Jateng), Kabupaten Tangerang (Banten), Kabupaten Bojonegoro (Jatim), Kota Bontang (Kaltim), Kabupaten Pasuruan (Jatim), dan Kabupaten Pati (Jateng). Penghargaan diberikan saat Rapat Koordinasi Nasional Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2015‎, di Jakarta, Senin (21/12).

Dalam kesempatan yang sama, Kemenkop dan UKM juga memberikan penghargaan kepada daerah yang memberikan kemudahan dan percepatan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di daerahnya. Diantaranya, ‎Jateng, Bangka Belitung, NTB, Kalsel, Kota Denpasar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Palalawan, Kota Pekanbaru, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bantul, Banyumas, Kebumen, Pamekasan, Gunung Mas, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bantaeng.

Dalam sambutan pembukaannya, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga berharap agar koordinasi antara pemerintah pusah dan daerah bisa lebih ditingkatkan. "Pusat dan daerah harus bersinergi dan bergandengan tangan agar program pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia bisa lebih dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat koperasi dan UMKM", jelas Puspayoga.

Untuk itu, Menkop juga berharap agar pertemuan seperti Rapat Koordinasi Nasional ini bisa lebih diefektifkan dan diselenggarakan di pertengahan tahun. "Pertemuan Rakornas ini amat penting dan strategis‎ bagi pemberdayaan koperasi dan UKM di seluruh Indonesia. Saya berharap bisa diselenggarakan tak hanya sekali di setiap akhir tahun. Menurut saya, bisa lebih memiliki nilai yang efektif dan strategis juga bila diselenggarakan di pertengahan tahun", tandas Puspayoga.

Agenda utama Rakornas Tahun 2015 adalah terkait reformasi koperasi dan implikasi terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Di Rakornas yang dihadiri kurang lebih 34 Kepala Dinas Provinsi dan 544 Kabupaten/Kota yang membidangi koperasi dan UMKM itu, Puspayoga menginformasikan bahwa program aksi Kementerian Koperasi dan UKM pada 2015 adalah reformasi koperasi.

"Program reformasi koperasi meliputi gerakan
rehabilitasi melalui pembaharuan organisasi koperasi melalui pemutakhiran data dan pembekuan atau pembubaran koperasi. Antara lain pemutakhiran data koperasi melalui Online Data Base System (ODS), pembekuan dan pembubaran koperasi, serta an penertiban koperasi dengan membentuk Deputi Bidang Pengawasan", papar Puspayoga.‎

Selanjutnya, reorientasi melalui perubahan paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas. Antara lain, membangun koperasi berbasis IT, fokus pada penguatan kelembagaan koperasi, serta mendorong koperasi meningkatkan jumlah anggota koperasi. "Sementara terkait pengembangan koperasi, secara bertahap dan terukur menuju koperasi yang berdaulat, mandiri dan gotong royong", kata Menkop.

Menurut Puspayoga, pihaknya tengah mengkaji regulasi yang menghambat berkembangnya koperasi, fokus pada akses pembiayaan, dan fokus kepada koperasi sektor riil yang berorientasi ekspor, padat karya dan digital ekonomi.

"Untuk mendukung program aksi tersebut, maka program dan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 lebih diarahkan pada pendampingan, pelatihan, promosi, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), revitalisasi pasar rakyat melalui koperasi, dan dukungan terhadap pengembangan kewirausahaan", pungkas Puspayoga. rin