SBY : Reshuffle Kabinet Bukan RBT

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, penataan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang dilakukannya tidak dilakukan secara asal-asalan. Perombakan ini ditempuh melalui lima pertimbangan.

NERACA

Ketika menyampaikan keterangan pers di Istana Presiden, Selasa (18/10) malam, Presiden menyatakan bahwa perombakan kabinet itu bertujuan untuk meningkatan kinerja dan efektivitas kabinet. Reshuffle juga ditunjukan untuk menyukseskan pencapaian sasasan pembangunan dalam sisa tugas kabinet selama tiga tahun mendatang.

"Proses berjalan sistemik dan akuntabel, dalam arti kami rencanakan dengan baik. Jadi bukan RBT atau rencana bangun tidur," ujar SBY saat mengumumkan susunan kabinet baru pasca reshuffle.

Presiden mengatakan, pertimbangan pemilihan menteri baru dan pejabat terkait itu didasarkan pada lima hal. Hal pertama adalah hasil evaluasi kinerja dan integritas anggota kabinet. Presiden juga memastikan bahwa penataan kabinet itu dilakukan atas dasar the right man on the right place. Kepala Negara juga mempertimbangkan kebutuhan atau keperluan kabinet serta masukan dari aspirasi masyarakat luas dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

"Kelima, pertimbangan faktor persatuan dalam kemajemukan, tentu dengan tidak meninggalkan integritas dan kapasitas calon menteri," ujarnya.

Meski memiliki hak prerogatif untuk menentukan susunan kabinet, Presiden menegaskan bahwa penataan kabinet ini dilakukannya dengan meminta pertimbangan dari Wapres Boediono. Presiden mengatakan, jumlah menteri atau anggota kabinet tidak mengalami perubahan, yakni tetap 34 menteri.

SBY mengurangi dua pos menteri dari partai politik untuk diisi kalangan profesional. Masing-masing satu menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. "Ini semata-mata untuk mewadahi kaum profeisonal yang tidak berasal dari partai politik. Kaum profesional untuk meningkatkan efektivitas KIB II," ujarnya.

Pos menteri untuk PKS berkurang dari empat menjadi tiga dengan ditariknya kader PKS Suharna Surapranata dari jabatan Menteri Riset dan Teknologi. Dari Partai Demokrat, dua kader yang ditarik adalah Darwin Zahedy Saleh dan Freddy Numberi dan satu kader baru masuk kabinet yakni Amir Sjamsuddin. Sementara dari kalangan profesional yang masuk ke dalam kabinet adalah Beerth Kambuaya sebagai Menneg Lingkungan Hidup dan Dahlan Iskan sebagai Menneg BUMN.

Presiden mengatakan, pengurangan menteri asal parpol ini telah dibahas dengan partai koalisi. Menurut Presiden, sesuai kesepakatan koalisi, penambahan dan pengurangan dapat dilakukan presiden dan Presiden telah berkonsultasi dengan partai bersangkutan.

Seperti Episode

Secara terpisah, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto menilai, proses reshuffle kabinet yang saat ini dilakukan Presiden SBY tidak jauh beda dengan sinetron. Prosesnya dibuat bersambung dalam episode-episode.

Episode pertama, menurut dia, bilang akan melakukan reshuffle lalu memanggil orang-orang yang akan diangkat menjadi wakil menteri. Mereka lantas diminta menjelaskan mengapa dipanggil. Lalu episode kedua, memanggil calon menteri lalu mereka diminta menjelaskan apa yang dibahas dalam pertemuan dengan Presiden.

"Ini tidak sebenarnya tidak perlu ditempuh karena pergantian menteri menjadi hak Presiden dalam sistem yang presidensial ini," kata Endriartono yang kini menjadi Ketua Tim Analisa dan Advokasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam seminar di Universitas Sebelas Maret, Solo, Selasa (18/10)

Jika memang tujuannya untuk meningkatkan kinerja kabinet, menurut Endriartono, Presiden bisa langsung memilih orang-orang yang dinilai profesional, ditanyai kesediaannya, lantas dilantik tanpa harus dipertontonkan dulu kepada publik seperti mempertontonkan sinetron. ardi/fba

Tabel:

Susunan KIB II Pasca-Reshuffle:

Menko Bidang Polhukam: Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto Menko Bidang Perekonomian: Hatta Rajasa Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat: Agung Laksono Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro Menteri Keuangan : Agus Martowardojo Menteri Hukum dan HAM: Amir Sjamsuddin (pengganti Patrialis Akbar) Menteri ESDM: Jero Wacik (pengganti Darwin Z.Saleh) Menteri Perdagangan: Gita Wirjawan (pengganti Mari E.Pangestu) Menteri Perindustrian : MS Hidayat Menteri Pertanian: Suswono Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan Menteri Perhubungan: EE Mangindaan (pengganti Freddy Numberi) Menteri Kelautan dan Perikanan: Tjitjip Sutardjo (pengganti Fadel Muhammad) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Sedyaningsih Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: M Nuh Menteri Sosial: Salim Segaf Aljufrie Menteri Agama: Suryadharma Ali Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Mari E.Pangestu (pengganti Jero Wacik) Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring Menneg Riset dan Teknologi: Gusti Mohammad Hatta (pengganti Suharna Surapranata) Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM: Syarifudin Hasan Menneg Lingkungan Hidup: Beerth Kambuaya (pengganti Gusti Moh Hatta) Menneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Azwar Abubakar (pengganti EE Mangindaan) Menneg Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faisal Zaini Menneg PPN/Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana Menneg BUMN: Dahlan Iskan (pengganti Mustafa Abubakar) Menneg Perumahan Rakyat: Djan Faridz (pengganti Suharso Manoarfa) Menneg Pemuda dan Olahraga: Andi Mallarangeng

Pejabat Tinggi Negara:

Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan: Kuntoro Mangkusubroto Kepala BIN (Badan Intelijen Negara): Letjen TNI Marciano Norman (pengganti Jend. Pol Purn Sutanto) 3. Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal): Fuad Rahmany (pengganti Gita Wirjawan)

BERITA TERKAIT

Wakil Presiden RI - Penduduk Besar Bukan Alasan Tidak Maju

Jusuf Kalla  Wakil Presiden RI Penduduk Besar Bukan Alasan Tidak Maju Lampung - Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla…

SIDANG KABINET PARIPURNA

SIDANG KABINET PARIPURNA : Presiden Joko Widodo (kanan) memberi berbicara dalam sidang kabinet paripurna yang dihadiri Menko Polhukam Wiranto (kedua…

Masyarakat Bukan “Mangsa” Pendapatan Bank

  NERACA   Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan masyarakat jangan dijadikan sebagai "mangsa" target peningkatan pendapatan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

MASYARAKAT DIMINTA HATI-HATI BERTRANSAKSI BITCOIN - BI: Bukan Alat Pembayaran Sah di RI

Jakarta-Bank Indonesia menegaskan Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah untuk digunakan di Indonesia. Masyarakat diminta untuk tidak memakai Bitcoin…

Industri Pariwisata Butuh Revolusi Mental

NERACA Padang –Kekayaan alam pariwisata di Indonesia cukup menjanjikan, namun ironisnya belum dimanfaatkannya secara optimal dan ditambah hambatan yang ada…

INISIATIF PELAKU INDUSTRI ASURANSI NASIONAL - Perlunya Daftar Hitam Asuransi Cegah “Fraud”

Jakarta-Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) berencana menerbitkan daftar hitam nasabah untuk mengurangi kecurangan (fraud) dalam praktik usaha perasuransian. Ini mirip…