Tanah Jadi Kendala Klasik Proyek Infrastruktur

NERACA

Jakarta – Rendahnya kompetitif infrastruktur di Indonesia yang berada pada ranking 82 dunia menyebabkan daya saing perekonomian Indonesia terjerembab ke posisi 46 dunia, jauh dibawah Singapura (2), Malaysia (21), China (26) dan Thailand (39). “Banyak proyek infrastruktur terkendala karena sulitnya pengadaan tanah. Ditambah lagi, RUU Pertanahan yang seharusnya sudah disahkan pertengahan tahun 2011, hingga saat ini masih belum dituntaskan pemerintah dan DPR,” kata Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Bima Priya Santosa dalam diskusi “Mencari Solusi Masalah Pertanahan, Mendorong Pembangunan Nasional di Kampus Paramadina, Jakarta,18/10

Menurut Bima, beberapa faktor yang sering menjadi kendala pengadaan tanah untuk pembangunan.Diantaranya, soal penetapan ganti kerugian, penetapan ruang lingkup kepentingan umum, perencanaan pembangunan yang komprehensif, dan kepatuhan pada pelaksanaan prosedur.

“Terlepas dari peran penting infrastruktur, kecilnya alokasi anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur serta ketidakjelasan peraturan pertanahan dan implementasinya di lapangan merupakan dua dari sederet kendala serius pembangunan infrastruktur di Indonesia,” tambahnya.

Lebih jauh kata Bima, berdasarkan penelitian yang dilakukan PPPI di Singapura, Malaysia, Australia, Jepang dan China, disimpulkan a hampir diseluruh negara pengadaan tanah untuk pembangunan menjadi sulit dilakukan. “Ketidakpuasan masyarakat, makin independennya lembaga peradilan, tekanan pers, dan perjanjian internasional menjadi faktor-faktor sulitnya pembebasan tanah. Untuk Indonesia, diperkirakan trend ini juga akan terjadi,” ujar Bima.

Kendati begitu, lanjut Bima, untuk Indonesia saat ini adalah momentum yang tepat untuk perbaikan terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik-praktik pengadaan tanah untuk pembangunan. “Pelaksanaan pembebasan tanah dapat dipermudah dengan dua pendekatan. Yaitu meningkatkan keberpihakan dan penghormatan terhadap pemilik hak atas tanah. Pendekatan ini dilakukan dengan mengedepankan sosialisasi, negosiasi, dan pemberian kompensasi yang lebih komprehensif,” jelasnya.

Sementara pendekatan kedua, kata Bima, adalah melalui penguatan kelembagaan negara terhadap tanah masyarakat demi kepentingan umum. Sehingga peran kuat negara diperlukan. “Pendekatan lainnya adalah dengan memperkuat kewenangan negara untuk mengambil tanah pada harga yang ditetapkan walaupun tanpa kerelaan pemilik tanah,” terangnya

Sementara itu, Ketua Real Estate Indonesia Setyo Maharso mengaku prihatin dengan tidak kompetitifnya infrastruktur di Indonesia. Hal ini tidak bisa dilepaskan adanya mafia pertanahan yang makin menambah rumitnya persoalan tanah. Namun, tambah Setyo, kendati persoalan tanah membelit sektor properti, dari kacamata pelaku usaha prospek properti akan terus tumbuh pesat. “Masalah tanah di property memang rumit, tapi hal ini juga seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri property,”tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko mengusulkan, sengketa tanah yang kerapkali berujung pada konflik harus diselesaikan dengan memberikan bentuk-bentuk ganti rugi dengan tetap memberikan akses benefit pada rakyat, pasca pengambilalihan tanah. “Bentuk ganti kerugiannya disesuaikan dengan karakteristik jenis proyek pembangunan. Contohnya pembangunan jalan tol dengan ganti rugi beberapa opsi seperti uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, sewa, bagi untung, saham, dan lainnya,” terang Budiman. **Munib

BERITA TERKAIT

Siapkan Investasi Rp 50 Triliun - Crown Kembangkan Proyek di Luar Sydney

NERACA Jakarta –Setelah sukses meluncurkan proyek baru yang ikonik di Sydney yaitu Eastlakes Live dengan nilai investasi Rp 10 triliun,…

Infrastruktur Berkualitas Rendah - Oleh ; EdyMulyadi, Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Proyek infrastruktur di Indonesia ternyata berkualitas rendah dan tidak memiliki kesiapan. Bukan itu saja, proyek yang jadi kebanggaan Presiden JokoWidodo itu…

Infrastruktur: Katakan Apa Adanya Meski Pahit

Oleh: Sarwani Bank Dunia tengah mendapatkan sorotan publik terkait sikapnya yang plin plan menanggapi laporan yang dibuat oleh lembaga itu…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Produksi Migas Pertamina EP Lampaui Target

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama…

Menkeu : Tekanan Global 2019 Tak Seberat 2018

      NERACA   Jakarta - Kebijakan Dana Moneter Internasional yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini…

BMKG – BPPT Kembangkan Sistem Deteksi Dini Tsuname Bawah Laut

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan BMKG bersama Badan Pengkajian…