Menteri Pertanian Layak Dicopot

NERACA

Jakarta - Posisi Menteri Pertanian Suswono sepertinya berada di ujung tanduk untuk masuk daftar yang akan direshuffle Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, meski sudah memasang iklan keberhasilannya di surat kabar dan media elektronik, dengan menyajikan data-data statistik yang “naik” semua, namun kondisi berbeda terjadi di lapangan.

Intinya, Kementerian Pertanian dianggap turut bertanggungjawab terhadap kehidupan petani dan pertaniannya. Kementerian Pertanian juga bisa dikatakan memiliki rapor baik kalau nasib petani membaik, tidak ada lagi yang mengalami kegagalan panen atau merugi karena harga produknya anjlok.

Selain itu, program mencetak sawah untuk menangkal derasnya laju alih fungsi lahan pertanian ke sektor lain, juga belum begitu menggembirakan. Belum lagi terkait dengan masalah subsidi pupuk yang berkurang, juga masalah benih impor yang memberatkan beban petani.

Dengan kondisi seperti itu, tak usah heran bila Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan bahwa berdasarkan survei Dua Tahun Presiden SBY, setidaknya terdapat sembilan menteri yang layak diganti dalam reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II ini. Salah satunya, yaitu Menteri Pertanian Suswono.

Peneliti LSI Ardian Sopa mengatakan, Mentan Suswono menjadi sorotan karena dianggap tak mampu memenuhi kebutuhan sembako masyarakat. "Masyarakat menilainya simpel, karena harga sembako semakin tinggi, yang salah, ya Menteri Pertanian," tandas dia.

Meski tak secara tegas menyebutkan pencopotan Mentan, namun Ketua Serikat Petani Indonesia Achmad Yakub memiliki kisah tersendiri terhadap “janji” sang menteri. “Dalam minggu pertama menjabat sebagai Menteri Pertanian, Pak Suswono pernah berdiskusi dengan kami. Dalam pertemuan tersebut, dia mengemukakan tentang program-program sebagai Menteri Pertanian, pertama, meningkatkan kesejahteraan dan kelembagaan petani. Kedua, meningkatkan produksi dan memastikan lahan”, ungkap dia kepada Neraca, Senin (17/10).

Hasilnya, menurut Achmad, ada beberapa hal yang masih perlu dikritisi dan dituntut kepada Kementrian Pertanian. Antara lain, dengan kebijakan pemerintah yang melahirkan kelompok petani baru. Padahal, sebelumnya petani Indonesia mempunyai beberapa kelompok petani. “Hasilnya adalah kelompok-kelompok yang didirikan petani gulung tikar, karena tidak mendapatkan perhatian dan subsidi dari pemerintah”, papar Achmad, seraya menyebutkan bahwa dengan hadirnya Gapoktan (Gabungan Kelompok Petani) telah mematikan kreativitas petani.

Program selanjutnya yang belum terpenuhi, kata Achmad, adalah sasaran produksi dari Kementerian Pertanian bukannya mensejahterakan petani justru petani sampai saat ini tidak ada hidup yang berlebih, semua petani hidup secara berkecukupan. Artinya, dengan peningkatan produksi tidak meningkatkan kesejahteraan petani.

Masih banyak saluran-saluran irigasi yang rusak, juga menjadi sorotan Achmad. “Sejak zaman Orde Baru sampai saat ini, dari beberapa kali ganti Menteri Pertanian belum pernah sekalipun saluran irigasi diperbaiki atau diperbaharui. Seharusnya dalam meningkatkan kualitas pertanian yang baik itu harus ditingkatkan pula saluran irigasi agar hasil dari petani tidak kalah dengan hasil dari produk asing”, ujarnya.

Selain itu, Achmad menambahkan, masalah benih hingga saat ini Indonesia masih mengimpor benih dari luar. Padahal, jika pemerintah mau, petani Indonesia mampu untuk memproduksi benih yang kualitasnya tidak kalah dari asing. “Dari masa pemerintahan Megawati hingga SBY, Indonesia mengeluarkan kocek sebesar Rp50 triliun hanya untuk mengimpor pangan setiap tahunnya. Jumlah yang sangat besar”, ujarnya.

Oleh karena itu, tegas Achmad, siapa pun menterinya, yang penting dia harus pro petani. Artinya, yang menjadi Menteri Pertanian haruslah petani bukan mereka-mereka yang bekerja sebagai ahli-ahli birokrasi.

Target Makro Semata

Sementara pengamat pertanian LIPI Purwanto menegaskan bahwa selama ini Kementerian Pertanian hanya cenderung mengejar target makro, seperti target produksi dan impor yang semakin besar. “Harus ada korelasi antara peningkatan produksi padi dengan kesejahteraan petani. Yang terakhir kurang mendapat perhatian pemerintah, sehingga ada sesuatu yang hilang,” ujarnya kemarin.

Menurut Purwanto, berbicara kondisi pertanian sekarang yang tidak bisa memenuhi target akibat tidak dikelolanya penyuluh pertanian. Padahal, mereka adalah ujung tombak penyuluhan dan praktik mengelola produksi padi ke para petani. “Harus diakui itu yang hilang. Era Presiden Soeharto, seperti kelompencapir dan sejenisnya, hidup. Makanya beras bisa dari Sabang sampai Merauke. Meski pun sisi lain, ketahanan pangan kita lemah karena sangat bergantung pada beras,” kata Purwanto.

Kemudian dia melanjutkan, tidak hanya cukup bicara produksi padi tapi bandingkan dengan fakta lain yang seharusnya meningkatkan komoditas pangan, mengurangi impor beras, serta memperkuat kelembagaan pangan lokal nonberas. Purwanto mencontohkan di Indonesia bagian Timur harus menanam tanaman jagung atau sagu.

“Kalau data dan fakta selaras, berarti kita sudah menciptakan kemandirian dan ketahanan pangan. Memang, tahun ini terjadi perubahan iklim yang tidak bisa diprediksi. Tidak hanya Indonesia, tapi seluruh negara. Tapi bukan berarti diam saja. Harus mencari cara gimana mengelola pangan,” tegas dia. ardi/bari/rin

BERITA TERKAIT

Keberhasilan Program Sejuta Rumah Dorong Hunian Layak

Keberhasilan Program Sejuta Rumah Dorong Hunian Layak NERACA Jakarta - Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)…

Menteri Kelautan dan Perikanan - Generasi Muda Berperan Penting Jaga Laut

Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan Generasi Muda Berperan Penting Jaga Laut Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti…

Maphilinda Syahrial Oesman Ingin Optimalkan Potensi Pertanian

  NERACA   Musi Banyuasin – Tidak bisa dipungkiri, aspek pertanian di Indonesia menjadi faktor penting dalam berjalannya roda kehidupan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Meski Impor Gula Naik 216%, NPI Surplus US$0,33 Miliar

NERACA Jakarta- Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia (NPI) Februari 2019 surplus sebesar US$ 0,33 miliar, impor…

PEMERINTAH DAN PENGUSAHA KECEWA KEBIJAKAN UE - CPO Dinilai Bukan Produk Bahan Bakar

Jakarta-Pemerintah dan pengusaha sawit merasa prihatin dan akan mengambil langkah tegas terhadap putusan Komisi Uni Eropa terkait kebijakan minyak sawit…

Ditjen Pajak Lacak WP Nasabah di 94 Negara - KEMENKEU SIAP PANGKAS FORM LAPORAN SPT 2020

Jakarta-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu akan bisa melacak data wajib pajak (WP) yang menjadi nasabah jasa keuangan luar negeri di 94 negara.…