Perkara Elnusa Bukan Tipikor? - Kasus Pembobolan Dana Rp111 Miliar

Bandung - Seorang saksi perkara PT Elnusa menyatakan keheranannya dan mempertanyakan kasus pembobolan deposito berjangka senilai Rp111 miliar di Bank Mega yang awalnya kasus pidana umum (penggelapan, penipuan) namun menjadi perkara tindak pidana korupsi (tipikor).

Kepala Divisi Audit Internal dan Kualitas Manajemen PT Elnusa Roni Maulana di Bandung, Senin, mengatakan, sejak awal kasus ini disidik oleh Kepolisian Polda Metro Jaya kasusnya dinyatakan sebagai tindak pidana umum karena ada modus penggelapan uang deposito nasabah di Bank Mega Cabang Jababeka.

"Namun entah kenapa, saat dilimpahkan ke kejaksaan, ada penambahan pasal tindak pidana korupsi dan kini malah yang dikedepankan adalah tindakan korupsinya. Kenapa jadi seperti ini, kita sampai sekarang merasa heran?”, ujarnya usai hadir sebagai saksi dalam perkara PT Elnusa dengan terdakwa Adi Gunawan, di Ruang Sidang Kresna Pengadilan Tipikor Bandung.

Ia mengatakan, jika perkara Elnusa ini disebut tindak pidana korupsi dimana unsur kerugian negaranya terlebih PT Elnusa bukan sebuah BUMN, tapi perusahaan swasta murni walaupun anak perusahaan PT Pertamina. "Jika ranahnya tipikor, dakwaan hanya ditujukan kepada 6 terdakwanya yang melekat pada orangnya sendiri. Kasus ini murni pembobolan atas kerjasama antara orang-orang Bank Mega dan orang luar," katanya.

Hal tersebut, kata Roni, secara kelembagaan PT Bank Mega seperti dijauhkan dari tanggung jawab sebagai perusahaan yang sebenarnya harus bertanggungjawab kepada para nasabah. "Hal ini sangat berbahaya dan mengerikan bagi para nasabah. Uang deposito berjangka milik PT Elnusa sebesar Rp111 miliar yang disimpan di Bank Mega, ketika kita akan cairkan ternyata gak bisa. Kan aneh, sementara surat sertifikat deposito atas uang itu kita punya. Tahu-tahu di rekening sudah tidak ada," katanya.

Roni menuturkan, seharusnya yang bertanggungjawab juga secara organisasi adalah Bank Mega, sedangkan enam orang tersangka, yakni Iwan, Adi Gunawan, Richard, Teuku Zulham, Ita Harry Basuki dan Santun Naenggolan memang pelakunya. "Sanksi bagi Bank Mega secara tertulis, antara lain, Bank Mega harus menghentikan penambahan baru nasabah Deposito On Call (DOC) dan perpanjangan DOC, termasuk produk sejenis. BI melarang Bank Mega membuka jaringan kantor baru selama satu tahun," katanya.

Perkara ini berawal ketika PT Elnusa membuka deposito berjangka di Bank Mega Cabang Jababeka Rp50 miliar pada September 2009. Masih di tahun itu, kembali didepositokan sebesar Rp50 miliar.

Akan tetapi, pada September 2010, PT Elnusa mencairkan uang deposito pertama mereka sebesar Rp50 miliar dan berlangsung lancar. Tapi pada April 2011 perusahaan tersebut akan mencairkan dana deposito, Bank Mega menolak karena dana sisa sebesar Rp111 milair sudah dicairkan pihak lain.

BERITA TERKAIT

Dana Rp15,13 Miliar Gagal Dikucurkan di Sumsel

Dana Rp15,13 Miliar Gagal Dikucurkan di Sumsel NERACA Palembang - Dana senilai Rp15,13 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja negara…

Bank Mayapada Raup Dana Rp 1,331 Triliun - Pemegang Saham Serap Rights Issue

NERACA Jakarta –Aksi korporasi PT Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) menggelar rights issue dalam penawaran umum terbatas (PUT) XI, sudah…

Pengguna Internet 93,4 Juta, Bisnis Online RI Tembus US$12 Miliar - Perdagangan Daring

NERACA Jakarta – Nilai bisnis online di Indonesia mencapai US$12 miliar seiring dengan tingginya pengguna internet yang tercatat 93,4 juta…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

DPR Berharap Syafruddin Jauhkan PNS dari Korupsi

DPR Berharap Syafruddin Jauhkan PNS dari Korupsi NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap Menteri Pendayagunaan…

Bambang Kesowo: Penghapusan Bukuan Utang Petani Tambak Dipasena Lebih Pada Pertimbangan Keamanan

Bambang Kesowo: Penghapusan Bukuan Utang Petani Tambak Dipasena Lebih Pada Pertimbangan Keamanan NERACA Jakarta - Mantan Sekretaris Kabinet Prof. Bambang…

Ahli Hukum Pidana: Perlu Bukti Ada Kick Back untuk Menentukan Terjadinya Kerugian Negara

Ahli Hukum Pidana: Perlu Bukti Ada Kick Back untuk Menentukan Terjadinya Kerugian Negara NERACA Jakarta - Ahli hukum pidana Prof.…