Perkara Elnusa Bukan Tipikor? - Kasus Pembobolan Dana Rp111 Miliar

Bandung - Seorang saksi perkara PT Elnusa menyatakan keheranannya dan mempertanyakan kasus pembobolan deposito berjangka senilai Rp111 miliar di Bank Mega yang awalnya kasus pidana umum (penggelapan, penipuan) namun menjadi perkara tindak pidana korupsi (tipikor).

Kepala Divisi Audit Internal dan Kualitas Manajemen PT Elnusa Roni Maulana di Bandung, Senin, mengatakan, sejak awal kasus ini disidik oleh Kepolisian Polda Metro Jaya kasusnya dinyatakan sebagai tindak pidana umum karena ada modus penggelapan uang deposito nasabah di Bank Mega Cabang Jababeka.

"Namun entah kenapa, saat dilimpahkan ke kejaksaan, ada penambahan pasal tindak pidana korupsi dan kini malah yang dikedepankan adalah tindakan korupsinya. Kenapa jadi seperti ini, kita sampai sekarang merasa heran?”, ujarnya usai hadir sebagai saksi dalam perkara PT Elnusa dengan terdakwa Adi Gunawan, di Ruang Sidang Kresna Pengadilan Tipikor Bandung.

Ia mengatakan, jika perkara Elnusa ini disebut tindak pidana korupsi dimana unsur kerugian negaranya terlebih PT Elnusa bukan sebuah BUMN, tapi perusahaan swasta murni walaupun anak perusahaan PT Pertamina. "Jika ranahnya tipikor, dakwaan hanya ditujukan kepada 6 terdakwanya yang melekat pada orangnya sendiri. Kasus ini murni pembobolan atas kerjasama antara orang-orang Bank Mega dan orang luar," katanya.

Hal tersebut, kata Roni, secara kelembagaan PT Bank Mega seperti dijauhkan dari tanggung jawab sebagai perusahaan yang sebenarnya harus bertanggungjawab kepada para nasabah. "Hal ini sangat berbahaya dan mengerikan bagi para nasabah. Uang deposito berjangka milik PT Elnusa sebesar Rp111 miliar yang disimpan di Bank Mega, ketika kita akan cairkan ternyata gak bisa. Kan aneh, sementara surat sertifikat deposito atas uang itu kita punya. Tahu-tahu di rekening sudah tidak ada," katanya.

Roni menuturkan, seharusnya yang bertanggungjawab juga secara organisasi adalah Bank Mega, sedangkan enam orang tersangka, yakni Iwan, Adi Gunawan, Richard, Teuku Zulham, Ita Harry Basuki dan Santun Naenggolan memang pelakunya. "Sanksi bagi Bank Mega secara tertulis, antara lain, Bank Mega harus menghentikan penambahan baru nasabah Deposito On Call (DOC) dan perpanjangan DOC, termasuk produk sejenis. BI melarang Bank Mega membuka jaringan kantor baru selama satu tahun," katanya.

Perkara ini berawal ketika PT Elnusa membuka deposito berjangka di Bank Mega Cabang Jababeka Rp50 miliar pada September 2009. Masih di tahun itu, kembali didepositokan sebesar Rp50 miliar.

Akan tetapi, pada September 2010, PT Elnusa mencairkan uang deposito pertama mereka sebesar Rp50 miliar dan berlangsung lancar. Tapi pada April 2011 perusahaan tersebut akan mencairkan dana deposito, Bank Mega menolak karena dana sisa sebesar Rp111 milair sudah dicairkan pihak lain.

BERITA TERKAIT

WHO: Kasus Campak Meningkat 30Persen di Dunia

Kasus campak di dunia melonjak hingga 30persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat peningkatan terbesar terjadi…

Mendes PDT - Jangan Main-main Dengan Dana Desa

Eko Pudjo Sandjojo Mendes PDT Jangan Main-main Dengan Dana Desa  Sukabumi - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT)…

Rambah Bisnis Air Bersih - RAJA Siapkan Dana Akuisisi US$ 1,6 Juta

NERACA Jakarta – Kembangkan ekspansi bisnis di tahun depan, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) menambah lini bisnis baru di sektor…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Indonesia-Inggris Perkuat Kerja Sama Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indonesia-Inggris Perkuat Kerja Sama Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan NERACA Katowice, Polandia - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sabtu, 8…

Inkindo : Profesi Konsultan Rentan Terjerat Persoalan Hukum

Inkindo : Profesi Konsultan Rentan Terjerat Persoalan Hukum NERACA Jakarta - Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) menyebutkan profesi konsultan rentan…

KPPU Sosialisasi Kewajiban Pemberitahuan Merger & Akuisisi

KPPU Sosialisasi Kewajiban Pemberitahuan Merger & Akuisisi NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan Sosialisasi Merger dan Akusisi…