Perkara Elnusa Bukan Tipikor? - Kasus Pembobolan Dana Rp111 Miliar

Bandung - Seorang saksi perkara PT Elnusa menyatakan keheranannya dan mempertanyakan kasus pembobolan deposito berjangka senilai Rp111 miliar di Bank Mega yang awalnya kasus pidana umum (penggelapan, penipuan) namun menjadi perkara tindak pidana korupsi (tipikor).

Kepala Divisi Audit Internal dan Kualitas Manajemen PT Elnusa Roni Maulana di Bandung, Senin, mengatakan, sejak awal kasus ini disidik oleh Kepolisian Polda Metro Jaya kasusnya dinyatakan sebagai tindak pidana umum karena ada modus penggelapan uang deposito nasabah di Bank Mega Cabang Jababeka.

"Namun entah kenapa, saat dilimpahkan ke kejaksaan, ada penambahan pasal tindak pidana korupsi dan kini malah yang dikedepankan adalah tindakan korupsinya. Kenapa jadi seperti ini, kita sampai sekarang merasa heran?”, ujarnya usai hadir sebagai saksi dalam perkara PT Elnusa dengan terdakwa Adi Gunawan, di Ruang Sidang Kresna Pengadilan Tipikor Bandung.

Ia mengatakan, jika perkara Elnusa ini disebut tindak pidana korupsi dimana unsur kerugian negaranya terlebih PT Elnusa bukan sebuah BUMN, tapi perusahaan swasta murni walaupun anak perusahaan PT Pertamina. "Jika ranahnya tipikor, dakwaan hanya ditujukan kepada 6 terdakwanya yang melekat pada orangnya sendiri. Kasus ini murni pembobolan atas kerjasama antara orang-orang Bank Mega dan orang luar," katanya.

Hal tersebut, kata Roni, secara kelembagaan PT Bank Mega seperti dijauhkan dari tanggung jawab sebagai perusahaan yang sebenarnya harus bertanggungjawab kepada para nasabah. "Hal ini sangat berbahaya dan mengerikan bagi para nasabah. Uang deposito berjangka milik PT Elnusa sebesar Rp111 miliar yang disimpan di Bank Mega, ketika kita akan cairkan ternyata gak bisa. Kan aneh, sementara surat sertifikat deposito atas uang itu kita punya. Tahu-tahu di rekening sudah tidak ada," katanya.

Roni menuturkan, seharusnya yang bertanggungjawab juga secara organisasi adalah Bank Mega, sedangkan enam orang tersangka, yakni Iwan, Adi Gunawan, Richard, Teuku Zulham, Ita Harry Basuki dan Santun Naenggolan memang pelakunya. "Sanksi bagi Bank Mega secara tertulis, antara lain, Bank Mega harus menghentikan penambahan baru nasabah Deposito On Call (DOC) dan perpanjangan DOC, termasuk produk sejenis. BI melarang Bank Mega membuka jaringan kantor baru selama satu tahun," katanya.

Perkara ini berawal ketika PT Elnusa membuka deposito berjangka di Bank Mega Cabang Jababeka Rp50 miliar pada September 2009. Masih di tahun itu, kembali didepositokan sebesar Rp50 miliar.

Akan tetapi, pada September 2010, PT Elnusa mencairkan uang deposito pertama mereka sebesar Rp50 miliar dan berlangsung lancar. Tapi pada April 2011 perusahaan tersebut akan mencairkan dana deposito, Bank Mega menolak karena dana sisa sebesar Rp111 milair sudah dicairkan pihak lain.

BERITA TERKAIT

Target Pencairan Dana LPDB Maksimal 21 Hari

Target Pencairan Dana LPDB Maksimal 21 Hari  NERACA Malang - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM berkomitmen penuh untuk terus…

NU Care-LAZISNU Siap Kelola Dana Zakat yang Dihimpun BAZNAS

Jakarta, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggandeng Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbasis Ormas. Enam LAZ Ormas di antaranya NU Care-LAZIS…

Bank BJB Bagikan Dividen Rp 880 Miliar

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) akan mempertahankan dividen pay out ratio tahun buku 2017 sebesar…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menteri Dalam Negeri - Kepala Daerah Waspadai Area Korupsi

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Kepala Daerah Waspadai Area Korupsi Kendari - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kepala daerah…

ICW Peringkat 22 Dunia Versi Lauder Institute

ICW Peringkat 22 Dunia Versi Lauder Institute NERACA Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Corruption Watch (ICW) berada di peringkat…

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital - Ketua KPPU

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital Ketua KPPU NERACA Padang – Ketua Komisi Pengawas Persaingan…