NERACA

Jakarta – Proyek Maspter Plan Percepatan Pembangunan Indonesia (MP3EI) sebaiknya lebih diarahkan ke luar Pulau Jawa. Masalahnya saat ini daerah Jawa memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Karenanya semua pihak diminta mendorong peningkatan pertumbuhan di luar Jawa.

"Jangan hanya mendorong Jawa terus kedepan tapi dorong daerah-daerah lain untuk terus berkembang," kata Deputi Bidang Infrastruktur Menko Perekonomian Lucky Eko dalam diskusi panel "Mengoptimalkan peran ekonomi regional bagi perekonomian Indonesia" di Hotel Borobudur Jakarta  Senin (17/10).

Menurut Lucky, upaya peningkatan ekonomi di luar Jawa maka harus mendorong pimpinan daerah untuk melaksanakan program pemerintah MP3EI. "Kita harus mendorong sampai 14,900 perkapital itu terjadi di seluruh daerah baru terlihat ada pemerataan di sejumlah daerah," ujarnya.

Dikatakan Lucky, program MP3EI selain untuk mengantisipasi situasi global saat ini, juga sebagai pintu masuk perekonomian untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat logistik. "Kalau mau menjadi pusat logistik kita harus menempatkan pintu-pintu perekonomian, kalau sekarang pintunya tidak jelas semua masuk ke Jawa,” tuturnya.

Deputi Infrastruktur Menko Perekonomian ini juga meminta agar setiap investor yang berencana masuk ke daerah jangan diganggu dengan berbagai pungutan. “Maka dengan MP3EI pintu masuk akan berada di Sumatra untuk bagian Barat dan Sulawesi Utara untuk bagian Timur," paparnya

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua APINDO Sofyan Wanandi, yang mengatakan MP3EI merupakan salah satu jalan untuk mengembalikan otonomi daerah ketujuan asalnya. “Saat ini otonomi daerah dinilai sudah kebablasan dan sudah tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Ini juga menjadi masalah baru, sehingga banyak daerah otonom yang juga tak berkembang,”terangnya.

Ketua APINDO juga meminta agar pihak swasta jangan selalu diganggu dengan berbagai macam pungutan-pungutan. Pasalnya pertumbuhan ekonomi mencapai 6% berkat kerja keras dari pihak swasta dan BUMN.   "Bukan dari pemerintah dan pemerintah daerah, dimana angka pembangunan tidak lebih dari 15 % dalam 10 tahun,” ucapnya.

Lebih jauh kata penasehat Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) ini menambahkan BUMN dan swasta bisa menjadi pendorong pergerakan ekonomi. Oleh karena itu target pertumbuhan bisa tercapai. “Kalau BUMN dan Swasta jadi tulang punggung ekonomi ya dibantu jangan diganggu kalau. Kalau pemerintah tidur aja pertumbuhan akan capai 7 %  karena itu bangun makanya tumbuh," tukasnya.

Diakui Sofyan, proyek MP3EI 2011-2025 yang disebut sebagai suatu masterplan terobosan, tentunya pelibatan lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaan juga membutuhkan kebijakan yang sifatnya terobosan pula. Sebab, jika pelibatan lembaga keuangan masih menggunakan pendekatan “business as usual”, percayalah mereka akan sulit berperan secara maksimal. **iwan