KOTA TANGERANG

Menteri Minta Pembuatan Akta Tidak ke Pihak Ketiga

NERACA 

Tangerang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan meminta kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak mendelegasikan proses pembuatan akta kepada pihak ketiga karena akan memperpanjang birokrasi.

Dikatakan, selama ini dirinya banyak menemukan dan menerima laporan terkait proses pembuatan akta yang lama dan berbelit. Setelah ditelusuri, ternyata PPAT banyak menyuruh pihak ketiga untuk memprosesnya. Akibatnya, prosesnya bisa berlangsung lama bahkan ada yang satu bulan.

Semestinya, kepala PPAT yang diberi kuasa oleh masyarakat, melakukan hal tersebut sendiri. Karena, Kementrian akan memprosesnya dengan cepat dan permudah."Kita putus birokrasi yang berbelit dan panjang. PPAT harus terjun langsung. Sebab, kadang kali, orang yang dimintakan tolong, mengurus banyak akta sehingga membuat prosesnya lama," ujar dia, Selasa (1/12).

Dengan lamanya proses pembuatan akta, maka masyarakat akan menjadi korban. Maka itu, Kementeriannya telah mensosialisasikan hal ini kepada seluruh PPAT karena dirinya pun akan mengkoreksi jika memang ada masalah."Kita akan melayani dengan cepat tanpa berbelit," imbuh dia.

BPN juga mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam bidang PPAT yakni surat edaran tentang batasan usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan. Usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam pelayanan pertanahan adalah kurang dari 18 tahun atau sudah kawin.

Keputusan tentang pengangkatan dan penempatan pejabat pembuat akta tanah dan batas maksimum pembuatan akta. Keputusan tentang perubahan KepMen tentang pengangkatan dan penempatan pejabat pembuat akta tanah dan batas maksimum pembuatan akta. 

Calon PPAT diangkat menjadi PPAT apabila lulus ujian yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan sesuai dengan tempat kedudukan notarisnya. Pengangkatan kembali PPAT yang pindah daerah kerja dilakukan sesuai dengan tempat kedudukan Notarisnya. Ant