NERACA

Ponorogo - Penyerapan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenpuPR) hingga bulan November 2015 sudah mencapai 70 persen. "Saat ini sudah 70 persen, target akhir tahun adalah 93 persen," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono usai meninjau bendungan di Ponorogo, Jawa Timur, Selasa (1/12).

Ia mengatakan saat ini sedang fokus pada percepatan pembangunan waduk atau bendungan, selain membuka jalan di perbatasan dan pembangunan jalan tol. Ia menyebutkan, sebanyak 13 bendungan telah mulai dibangun pada tahun 2015 dan sudah sesuai dengan target. Kemudian, lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pada tahun 2016 akan ditambahkan target pembangunan delapan bendungan lagi.

Basuki mengharapkan, dari delapan bendungan tersebut, bulan Desember telah mendapat lelang satu bendungan, sedangkan sisanya ditargetkan awal 2016 bisa dilakukan proses lelangnya. Selama lima tahun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan sebanyak 49 bendungan, termasuk di antaranya untuk dibangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA). "Ada 18 lokasi yang sudah siap untuk dibangun PLTA, salah duanya ada bendungan Perjaya di Komering, Sumatera Selatan dan Berantas, Jawa Timur, sisanya saya lupa," katanya.

Sementara dari 49 bendungan yang ditargetkan sebanyak 40 bendungan di antaranya bisa dibuat PLTA-nya untuk mendukung program energi 35.000 Mw. Saat ini pembangunan bendungan dan PLTA masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) karena melibatkan aset pemerintah. "Kalau dipasang oleh pihak swasta itu ada aturannya, nah itu menunggu aturannya," katanya.

Pembangunan juga belum ada pembahasan mengenai keterlibatan BUMN dalam membangun seperti tol. PLTA-nya akan disinergikan dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengembang beserta jaringannya, sedangkan KemenPUPR menyediakan bendungannya. Menurut Basuki, proyek ini menarik bagi swasta, sehingga hal ini masih terbuka untuk bekerja sama dengan mereka.

Sebelumnya, Ekonom Bank Danamon, Anton Hendranata menambahkan, pemerintah perlu segera mempercepat pengerjaan proyek infrastruktur seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Pembangunan proyek infrastruktur dinilai dapat menjadi stimulus ekonomi yang mampu mendorong laju ekonomi yang tengah lesu. “Kuncinya tinggal government spending untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur. Kalau trennya sudah kelihatan, meski tidak sesuai janjinya 100%, akan punya dampak (ekonomi),” katanya.

Anton mengatakan, pasar memahami alasan pemerintah terkait rendahnya serapan belanja negara, salah satunya karena perubahan nomenklatur di sejumlah kementerian/lembaga (K/L) Namun, dia juga mempertanyakan K/L yang tidak melakukan perubahan nomenklatur tetapi serapannya rendah.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menuturkan, sebagian besar komponen pembangunan infrastruktur masih tergantung impor. Dengankatalain, kebutuhan akan valas semakin meningkat.

“Mulai akhir tahun ini, belanja pemerintah mulai tinggi. Tapi yang perlu dilihat, jangan cuma kuantitas. Menurut saya, pemerintah perlu memperbaiki kualitas belanjanya,” katanya. Aviliani mengatakan, pemerintah juga perlu memperhatikan belanja pemerintah dalam aspek menjaga nilai tukar rupiah. Hal ini penting supaya rupiah tidak terdepresiasi semakin dalam.