NERACA

Jakarta - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan pemerintah perlu menekan pengeluaran anggaran pembangunan untuk menutup kekurangan penerimaan pajak 2015. "Kekurangan penerimaan pajak hanya dua solusinya, ialah mengurangi pengeluaran atau menambah utang," kata JK dalam sambutannya saat acara Indonesia Economic Outlook 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta pada Selasa (1/12).

Menurut Wapres, pemerintah perlu memutuskan ulang pemotongan anggaran pengeluaran yang sebagian besar merupakan anggaran pembangunan. "Tidak mungkin dikurangi gaji, tidak mungkin dikurangi hal lain. Tentu bisa dikurangi anggaran rapat, tapi biasanya yang dibintangi adalah anggaran pembangunan," tegas JK.

Dia mengimbau kepada sejumlah lembaga negara dan dan institusi pemerintah untuk mengetatkan anggaran pengeluaran. Wapres menjelaskan dengan diperketatnya pengeluaran anggaran, maka pemerintah harus meningkatkan produktivitas di bidang pertanian dan industri untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas untuk menjaga kondisi ekonomi masyarakat.

"Oleh karena itu maka ada dua hal yang kita akan lakukan, ialah pertama memperbaiki empat sistem yang mahal ini yg sulit seperti keuangan, logistik, energi dan birokrasi," kata JK. Ia juga menyampaikan, target penerimaan pajak pada tahun ini masih kurang sekitar Rp 430 triliun. Angka tersebut diakuinya sulit tercapai.

"Pajak kita masih kekurangan Rp 430 triliun sesuai dengan target. Dan kita terbuka saja bahwa kita tidak mungkin pada Desember itu pendapatan pajak Rp 400 triliun, maka itu berarti kita kekurangan penerimaan pajak," kata JK. Menurut JK, hanya terdapat dua solusi untuk mengatasi kekurangan penerimaan pajak saat ini. Yakni mengurangi pengeluaran atau menambah utang. "Tidak ada solusi lain, bukan soal pajaknya, tapi soal penerimaannya masalah. Jadi kita harus tentu putuskan lagi," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah memproyeksi bahwa kondisi terburuk defisit anggaran bisa mencapai 2,7 persen terhadap PDB, bila penerimaan pajak tidak sesuai harapan. Menteri menjelaskan hal tersebut bisa terjadi dengan mempertimbangkan penerimaan pajak pada akhir 2015 hasnya mencapai kisaran 85 persen-87 persen, atau jauh dari target dalam APBN-Perubahan Rp1.294 triliun.

Sejumlah solusi yang disiapkan oleh kementerian agar defisit anggaran tidak makin melebar adalah dengan menambah pembiayaan melalui penerbitan surat utang maupun menarik pinjaman dari lembaga multilateral yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 2.100 triliun, dimana Rp 400 triliun untuk infrastruktut. Menteri Bappenas Sofyan Djalil meyakini Indonesia bisa meningkatkan daya saing sehingga menarik investor ke Indonesia. Sofyan menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), sudah menyiapkan 1.600 proyek yang akan ditenderkan sebelum akhir tahun 2015. "Rencana kerja pemerintah tahun depan fokus pada pembangunan infrastruktur, ‎persiapan proyek sudah kita optimalkan sehingga implementasi bisa berjalan cepat," lanjut Sofyan.

Dikatakan Sofyan dalam sebuah pembangunan proyek infrastruktur, setiap kementrian terkait harus saling bersinergi untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih efisien. "Dulu membangun pembangkit listrik harus menunggu satu atau dua tahun, sekarang waktu pembangunan lebih singkat‎, lisensi memang penting, tapi bagaimana proses untuk mencapai ekonomi itu lebih penting lagi," tambahnya