NERACA

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memperkirakan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI hingga akhir 2015 dapat mencapai 50 persen. "Sampai akhir tahun ini, saya rasa anggaran DKI kira-kira bisa sampai 50 persen dari total keseluruhan APBD DKI 2015 sebesar Rp69,28 triliun," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (30/11).

Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok itu, penyerapan hanya diperkirakan hingga 50 persen karena anggaran untuk beberapa program kegiatan telah dikunci atau tidak dapat dijalankan. "Memang ada beberapa anggaran yang sudah saya kunci, tidak bisa digunakan karena belum saya lakukan penyisiran. Lagi pula, saya juga ingin supaya betul-betul mulai tahun depan, kita menerapkan sistem anggaran elektronik atau e-budgeting," ujar Ahok.

Lebih lanjut, mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan penguncian tersebut dilakukan untuk mencegah agar anggaran tidak digunakan untuk kegiatan atau program yang tidak bermanfaat. "Jadi, saya pikir dari pada anggaran itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak jelas dan tidak bermanfaat untuk masyarakat, lebih baik saya kunci saja, sehingga tidak bisa dipakai lagi," tutur Ahok.

Meskipun demikian, dia memastikan kegiatan atau program yang berkenaan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap dapat direalisasikan, sehingga masyarakat tetap terlayani dengan baik. "Kalau untuk program pelayanan masyarakat, tentu saja anggaran tidak akan dikunci, misalnya kegiatan normalisasi sungai, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan program Kartu Jakarta Sehat (KJS)," ungkap Ahok.

Rendahnya penyerapan APBD DKI Jakarta 2015 sudah diprediksi anggota DPRD DKI Prabowo Soenirman. Menurut dia, kondisi saat ini sama seperti tahun sebelumnya. Prabowo memprediksi Pemprov DKI tidak akan bisa menyerap APBD 2015 lebih dari 50 persen. Sebab, hingga November ini, anggaran yang terserap baru 34 persen. "Sudah diprediksi dari awal penyerapan Pemda DKI sangat rendah. Saya prediksi tidak akan lebih dari 50 persen sampai akhir tahun," katanya.

Ia menyebut rendahnya penyerapan menunjukkan kinerja Pemprov DKI yang tidak bagus. Pemprov DKI, menurut dia tidak menunjukkan kemajuan dari tahun lalu, bahkan jauh lebih buruk. Politikus Partai Gerindra ini berpendapat, kondisi demikian akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di Jakarta. Akibatnya juga banyak pembangunan yang tidak dapat terealisasi. Padahal anggaran yang tersedia masih sangat banyak.

Ia pun mengaku dengan jangka waktu dua bulan, akan sangat susah bagi Pemprov DKI menyerap APBD secara maksimal. Bahkan ia sudah tidak bisa lagi memberikan saran untul meningkatkan penyerapan. "Mau saran apa lagi ya, tinggal dua bulan ya susah mau dimaksimalin," ujarnya. Atas kinerja pemerintahan yang dinilainya buruk ini, ia akan memberikan teguran kepada Pemprov DKI. Ia juga berharap ke depannya kinerja jauh lebih baik dengan optimalnya penyerapan anggaran.

Disisi lain, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisaksi, Nirwono Joga mengatakan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang sangat rendah berpotensi terulang di tahun 2015. Ia menilai hal tersebut larena masih buruknya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ketidakstabilan pembangunan. "Meskipun nantinya RAPBD 2015 akan dinaikkan menjadi Rp 76,5 triliun, permasalahan penyerapan anggaran ini dikhawatirkan terulang," ujarnya.

Nirwono menjelaskan, sedikitnya ada tiga factor yang memicu rendahnya penyerapan anggaran pemerintah DKI Jakarta. Hal tersebut yakni disebabkan ketidaksiapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menggunakan e-budgeting. Sebab, konsep tersebut masih dalam proses pembelajaran dan sosialisasi. Sementara, para SKPD cenderung masih menggunakan sistem anggaran yang lama.

Penyebab lainnya yakni sistem birokrasi di SKPD di mana setiap anggaran yang disediakan harus diserap maksimal. Seharusnya, kendala sekecil apapun dapat segera dikomunikasikan ke sekretaris daerah atau gubernur. "Kalau penyerapan anggaran jelek, seharusnya gubernur bisa mengganti mereka yang tidak mampu memaksimalkan penyerapan anggaran itu," katanya.