Jakarta – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz mengungkapkan keprihatinannya atas kesenjangan ekonomi yang cenderung terus meningkat selama era reformasi. Peningkatan kesenjangan tersebut membuktikan bahwa kebijakan pemerintah selama ini ada yang kurang tepat.

NERACA

Menurut Harry Azhar, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yangcukup besar dan terus meningkat. Hanya sayangnya dalam implementasinya, kenaikan anggaran tersebut belum diikuti peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat.

“Besarnya APBN belum diikuti kenaikan kesejahteraan rakyat. Saat ini APBN mencapai Rp 2.000 triliun lebih, tapi kesenjangan makin tinggi. Ini harus dikoreksi dan evaluasi,” ujarnya saat menjadi keynote speaker dalam Rembuk Nasional II Jaringan Indonesia di Jakarta, Sabtu (28/11).

Harry Azhar mengatakan, tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Artinya, kesejahteraan harus menjadi ukuran bagi keberhasilan seorang pemimpin. Apabila kesejahteraan meningkat, seorang pemimpin tersebut dianggap berhasil.

Namun jika yang muncul kesenjangan dan kemiskinan, pemimpin tersebut tidak boleh dipilih lagi. “Kami di BPK sedang merumuskan bagaimana penggunaan anggaran harus mampu menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan,” ujarnya.

Menurut dia, perbandingan rasion Gini di masa Reformasi dengan Orde Baru menunjukkan tingkat kesenjangan yang cenderung terus meningkat. Pada masa Orde Baru, indeks rasio Gini mencapai 0,31, sedangkan pada masa Reformasi angka rasio ono mencapai 0,42.

“Artinya, kesenjangan di era Reformasi makin tinggi, padahal dulu reformasi digerakkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Inilah tantangan pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi,” ujarnya.

Dengan kondisi rasio Gini yang besar tersebut, menurut dia, rawan terjadi kekerasan sosial dan bisa mengancam keutuhan negara kesatuan Indonesia.

Pembicara lainnya, Koordinasi Nasional Jaringan Indonesia  Yayat Y. Biaro mengatakan, Rembuk Nasional II diharapkan memunculkan rekomendasi untuk perbaikan ekonomi dan mengurangi kesenjangan.

“Kita harus evaluasi proses kebijakan ekonomi pembangunan yang telah berjalan selama 17 tahun reformasi,” ujarnya.

Ketidakpastian Ekonomi

Secara terpisah, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah terkait dengan pertumbuhan ekonomi 2016 melihat ketidakpastian masih akan menghantui.

Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati menyebutkan, Indef memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar lima persen atau lebih rendah dibanding asumsi pemerintah dalam APBN 2016 sebesar 5,3%.

"Kalau mau jujur malah 4,8%, karena kita memang masih menghadapi tantangan berat di 2016," kata Enny, di seminar ekonomi, di  Jakarta, pekan lalu.

Menurut Enny, kondisi ketidakpastian global yang masih akan mempengaruhi ekonomi nasional yakni harga komoditas yang masih turun, di mana sekitar 79 persen ekspor Indonesia berasal dari komoditas, dan kondisi tersebut tidak bisa diubah dalam kurun waktu yang pendek.

Untuk menumbuhkan ekonomi ke depan yakni kuncinya melalui menjaga konsumsi dan investasi. Menurutnya ketika konsumsi dan investasi, saat konsumsi pertumbuhannya tidak bisa tumbuh di atas lima persen, maka itu mempengaruhi investasi juga tidak bisa di atas lima persen.

"Ketika itu terjadi, maka tentu pertumbuhan ekonomi juga enggak bisa di atas lima persen," jelas dia.

Namun, jika Pemerintah berkomitmen untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan, dan mendorong industri hilir serta investasi, tentu target pemerintah masih sangat terbuka untuk dicapai.

"Jadi lima persen ini peringatan kita, tapi kalau pemerintah betul-betul konkret mendorong sektor riil maka bisa dicapai targetnya," ujar  Enny.

Dalam indeks ‘Next Generation Well-Being’ pertama kalinya dari MasterCard, hampir 9.000 masyarakat di Asia Pasifik diberikan pertanyaan mengenai pandangan terhadap generasi selanjutnya yang meliputi isu-isu seperti kesetaraan gender dan keuangan, lingkungan, kesehatan, keseimbangan pekerjaan-kehidupan, stress, penyakit, dan kejahatan. Para responden di negara berkembang (71.0) maupun negara maju (90.4) mengekspresikan optimisme yang sama bahwa kesejahteraan individu akan membaik pada generasi selanjutnya.

Namun, pandangan mereka terbagi ketika berbicara mengenai kemajuan/perbaikan terhadap ketidaksetaraan finansial. Masyarakat di negara-negara berkembang di Asia Pasifik mempercayai bahwa kesenjangan antara golongan yang mampu dan kurang mampu cenderung sulit untuk membaik pada tahun-tahun mendatang (17.3), sedangkan masyarakat di negara maju merasa bahwa kesenjangan tersebut akan membaik (62.5).

Masyarakat negara berkembang di Asia Pasifik juga merasakan bahwa ketidaksetaraan gender (21.4), keadaan lingkungan (27.2), serta kejahatan dan kekerasan (38.4) cenderung akan memburuk pada generasi selanjutnya. Negara berkembang lebih pesimis daripada negara maju dalam semua hal terkecuali keseimbangan antara pekerjaan-kehidupan (71.7).

Seiring dengan optimisme akan kesehatan secara keseluruhan (58.8), masyarakat negara berkembang sangat optimis bahwa peningkatan keseimbangan antara pekerjaan-kehidupan merupakan salah satu dari beberapa faktor yang diyakini akan membaik pada generasi selanjutnya. Akan tetapi, masyarakat di negara maju merasa bahwa keseimbangan antara pekerjaan-kehidupan merupakan salah satu dari beberapa faktor di mana masyarakatnya merasa lebih pesimis (60.8), seperti tercermin di Taiwan (41.2) dan Jepang (47.4).

Namun apabila dilihat secara keseluruhan, masyarakat di negara-negara maju merasa paling khawatir terhadap kualitas lingkungan pada generasi selanjutnya (52.8). Secara keseluruhan, masyarakat di Vietnam (36.3), Myanmar (39.8), dan Bangladesh (40.0) merupakan masyarakat yang paling pesimis akan peningkatan kesejahteraan bagi generasi selanjutnya, sementara masyarakat di Taiwan (80.0), diikuti Korea (71.8) dan Hong Kong (69.3), merupakan masyarakat yang paling optimis.

Sementara itu dari sepuluh isu yang diangkat dalam penelitian ini, masyarakat Indonesia memiliki pandangan paling optimis bahwa generasi muda di masa depan akan merasakan perekonomian yang lebih baik (71.2), disusul oleh optimisme akan berkurangnya tekanan keluarga (71.7) serta membaiknya kesehatan di masa depan (67.7).

Menurut Group Head, Communications, Asia-Pasifik MasterCard, Georgette Tan, Bank Dunia baru-baru ini telah mengumumkan bahwa, untuk pertama kalinya, kurang dari sepuluh persen dari populasi dunia akan hidup dalam kemiskinan pada akhir tahun ini. Kemajuan di Asia Pasifik telah menjadi kunci bagi pengurangan kemiskinan global.

Kekhawatiran ini, menurut dia, telah merefleksikan realita yang berkembang bahwa, dunia telah mampu menarik jutaan orang dari kemiskinan belakangan ini, serta ketidaksetaraan finansial yang tetap meningkat. Hal ini menjadi penting sebab seiring dengan pertumbuhan negara berkembang, maka setiap orang dapat menikmati dan mampu untuk menuai keuntungan. bari/mohar/fba