NERACA

Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menegaskan APBN mempunyai kemampuan untuk menanggulangi dan mengentaskan persoalan kemiskinan di Indonesia. "Jika penerima KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) di Indonesia mencapai 25 persen jumlah penduduk, maka sebenarnya penerima PKH (Program Keluarga Harapan) hanya lima persen dari mereka dengan status sosial ekonomi rendah penerima KKS," kata Mensos Khofifah seperti dilansir kantor berita Antara, kemarin.

Dalam APBN-P 2015, ia mengatakan sudah ada penambahan delapan persen jumlah masyarakat berstatus sosial ekonomi terendah penerima PKH. Perluasan daerah penerima dilakukan mengingat belum semua kabupaten/kota sudah menerima program tersebut. Persentase penerima, lanjutnya, diharapkan bisa meningkat menjadi 11 persen di 2016. Jadi persentase tersebut setara enam juta rumah tangga, sementara penerima KKS mencapai 15,5 juta rumah tangga.

"Jadi memang ini pada posisi masyarakat dengan status ekonomi sosial terendah, dan kita berharap bahwa dapat memutus kategori kemiskinan dari status ekonomi terendah dengan program komplementaritas untuk delapan persen (penerima PKH) ini," ujar dia. Bentuk program yang diberikan, ia mengatakan seperti rumah layak huni, intervensi melalui Kelompok Usaha Bersama atau kelompok ekonomi produktif untuk mereka yang berbakat dan berkeinginan mandiri.

"Keluarga mereka dipastikan mendapat KIS (Kartu Indonesia Sehat), anak-anak dipastikan dapat KIP (Kartu Indonesia Pintar). Kalau sudah mendapat itu harapannya lima tahun akan tuntas, artinya keluar dari masyarakat berstatus sosial ekonomi terendah," ujar Mensos. Karena program tersebut sudah berjalan sejak 2007, ia berharap pada Desember 2015 sudah akan ada 400.000 rumah tangga mandiri.

PKH Award Kementerian Sosial memberikan 10 Keluarga Harapan (PKH) Award bagi daerah yang berhasil menjalankan sinergitas program penaggulangan dan pengentasan kemiskinan di 2015 ini. "Apresiasi ini untuk kepala daerah yang memberikan program yang sinergi di masing-masing kota/kabupaten. Ini menjadi kunci efektivitas program (PKH) di lapangan," kata Mensos.

Kategori Konsistensi Terbaik Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan PKH Kohort 2007--2010, diterima oleh Kabupaten Banjar, Bogor, dan Bone Bolango. Sedangkan kategori Konsistensi Terbaik Pemerintah Daerah Pelaksanaan PKH Kohort 2011--2014, diterima Kabupaten Bulungan, Sukoharjo, dan Luwu Utara.

Predikat pemberi dukungan terbaik daerah terhadap pelaksanaan validasi calon peserta PKH 2015 diperoleh Kabupaten Boyolali. Predikat perhatian daerah terbaik dalam pelaksanaan PKH 2015 diterima kabupaten Tabalong. Penghargaan untuk Sharing APBD II Tertinggi Kohort 2015 diterima oleh Kabupaten Langkat, sedangkan penghargaan untuk Sharing APBD I Tertinggi Tahun 2015 diterima Provinsi Jawa Timur.

Beberapa waktu lau, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang atau mencapai 11,22 persen, naik sekitar 860 ribu orang jika dibandingkan dengan September 2014 yang sebanyak 27,73 juta orang atau 10,96 persen. “Pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen dari total penduduk Indonesia,” kata Kepala BPS, Suryamin.

Persentase jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2015 yang sebanyak 10,65 juta orang atau 8,29 persen tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,16 persen, jika dibandingkan dengan September 2014 lalu yang tercatat sebanyak 10,36 juta orang atau sebesar 8,16 persen. Sementara untuk persentase jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan, juga mengalami kenaikan dari sebelumnya pada September 2014 sebanyak 17,37 juta orang atau 13,76 persen, menjadi 17,94 juta orang atau 14,21 persen pada Maret 2015.

Sebagai catatan, selama periode September 2014-Maret 2015, garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 5,91 persen dari sebelumnya Rp312.328 per kapita per bulan menjadi Rp330.776 per kapita per bulan. Sementara untuk periode Maret 2014-Maret 2015, garis kemiskinan naik 9,26 persen dari Rp302.735 per kapita per bulan menjadi Rp330.776 per kapita per bulan. “BPS mencatat, peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan,” lanjutnya.