Pimpinan DPR Siap Dukung Kerja Pansus Pelindo

Pimpinan DPR Siap Dukung Kerja Pansus Pelindo

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pimpinan DPR siap mendukung kerja Panitia Khusus Angket Pelindo II dalam upaya membongkar dugaan kerugian negara yang terjadi di institusi terkait kepelabuhanan tersebut.

"Kami akan berikan dukungan dan memfasilitasi apapun yang diperlukan Pansus Pelindo kepada suluruh pihak mitra DPR, termasuk BPK serta institusi penegak hukum," kata dia di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (26/11).

Dia mengatakan, Pimpinan DPR akan menjaga agar penggunaan hak-hak DPR dalam melakukan penyelidikan dapat berjalan dengan baik karena sering mendapatkan tantangan serius.

Fahri mengatakan, tantangan Pansus Pelindo II saat ini adalah menghentikan teror kepada pekerja PT. Pelindo II dan adanya konspirasi lembaga seperti ancaman somasi yang diberikan Pelindo II kepada Bahana Securitas."Kami bekerja meneruskan keluhan Presiden tentang pelabuhan. Dalam rapim akan disampaikan pesan ini dan segera disampaikan ke Presiden untuk memberhentikan orang yang diduga terlibat dalam teror di Pelindo II," ujar dia.

Fahri mengatakan, apabila ada hal-hal spesifik dalam Pansus Pelindo II, maka lebih baik dibahas terkait apa yang perlu dilakukan dan dikomunikasikan dengan pihak terkait. Dia mengatakan, jika diperlukan surat-menyurat antarlembaga, Pimpinan DPR siap mengeluarkannya, misalnya rencana sidak ke suatu tempat, cukup membawa surat dari Pimpinan DPR, dan Polri akan mendukungnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus Angket Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, pansus akan menyampaikan surat permintaan kepada Presiden Joko Widodo agar tidak ada intimidasi dan kriminalisasi bagi siapapun yang memberi keterangan di pansus, pada Kamis (26/11).

"Kami menuntut adanya perlindungan dari negara kepada mereka yang memberikan keterangan di Pansus dan membantu kami," kata dia.

Dia mengatakan, sebelum bertemu Presiden, Pansus akan menemui Pimpinan DPR dan setelah melaksanakan kedua agenda itu akan mengunjungi PT. Pelindo II dan Terminal Peti Kemas Jakarta (JICT).

Menurut dia, beberapa karyawan ditetapkan sebagai tersangka, dipecat, dan dimutasi sehingga kalau itu tetap terjadi maka tidak ada orang yang mau memberikan keterangan di Pansus Pelindo II."Apabila seperti ini terus maka tidak ada orang yang mau datang ke pansus karena itu kami ke Pimpinan dan apabila memungkinkan ke istana minta perlindungan negara," ujar dia.

Politikus PDI Perjuangan itu menyayangkan adanya upaya mengintimidasi saksi-saksi yang memberikan informasi untuk membanti Tim Pansus bekerja mengungkap skandal-skandal yang terjadi di PT Pelindo II. "Kalau ini terus terjadi, saya kira ini lama-lama orang tidak ada yang mau datang ke Pansus ini, gitu ya, karena tidak ada kepastian perlindungan," ungkap dia.

Anggota Pansus Pelindo II, Masinton Pasaribu mengatakan kunjungan ke Istana itu untuk menyampaikan ke presiden bahwa ada intimidasi dan kemudian berimplikasi pada kekhawatiran dari orang-orang yang pernah dimintai keterangan di pansus.

Dia mengatakan ancaman itu mulai dari gugatan, somasi hingga di telpon sehingga orang yang pernah memberikan keterangan di Pansus merasa khawatir."Kami sampaikan ke presiden berkaitan dengan pemanggilan di pansus jangan ada intimidasi atau tindakan apapun dari pelindo II atau pihak manapun," kata dia.

Dia mencontohkan Bahana Securitas diancam disomasi oleh PT. Pelindo II karena telah memberikan keterangan seterang-terangnya. Ant

 

BERITA TERKAIT

Hadi: Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Sebatas Penegakan Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas)…

Kompolnas Ungkap Progres Baru Penanganan Kasus Firli Bahuri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengungkap akan ada progres/kemajuan baru dalam penanganan perkara/kasus dugaan pemerasan oleh…

Kejaksaan Agung Lembaga Penegakan Hukum Paling Dipercaya

NERACA Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Hadi: Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Sebatas Penegakan Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas)…

Kompolnas Ungkap Progres Baru Penanganan Kasus Firli Bahuri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengungkap akan ada progres/kemajuan baru dalam penanganan perkara/kasus dugaan pemerasan oleh…

Kejaksaan Agung Lembaga Penegakan Hukum Paling Dipercaya

NERACA Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling…