1.600 Proyek Infrastruktur Siap Dilelang

 

 

NERACA

 

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan 1.600 proyek infrastruktur di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah siap dilelang, sehingga diyakini pengerjaan fisik proyek tersebut dapat dimulai awal 2016. "Mereka (Kementerian/Lembaga) yang dapat anggaran besar untuk infrastruktur sudah cukup responsif," kata Sofyan di sela sebuah seminar ekonomi di Jakarta, Rabu (25/11).

Adapun beberapa kementerian teknis infrastruktur lainnya yang juga mendapat anggaran besar, seperti Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perhubungan, kata Sofyan, juga sedang mempercepat studi perencanaan dan persiapan proyek-proyek strategis. "Mereka [kementerian-kementerian teknis] sangat siap dan cukup siap, dan jauh lebih baik dari tahun lalu kalau untuk proyek pemerintah," kata Sofyan, tanpa merinci proses sementara persiapan proyek di tiga Kementerian tersebut.

Kementerian PU-PR, sebagai instansi yang membawahkan proyek infrastruktur terbanyak dibekali anggaran terbesar mencapai Rp104,08 triliun pada 2016. Sedangkan Kementan dibekali anggaran sebesar Rp31,5 triliun, dan Kemenhub sebesar Rp48 triliun. Sofyan mengklaim jangka waktu persiapan proyek di empat kementerian teknis sudah jauh lebih cepat dibanding proses yang berjalan tahun lalu.

Dari sisi bikrokrasi anggaran, pihaknya dan Kementerian Keuangan sedang mempercepat proses pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Desember 2015 ini. Setelah DIPA disahkan, kontrak proyek bisa ditandatangani. Oleh karena itu, Sofyan meyakni belanja infrastruktur dan belanja modal Kementerian/Lembaga dari APBN 2016 dapat dicairkan sejak awal tahun.

Deputi Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan Kemenko Perekonomian Luky Eko Wuryanto mengatakan proyek-proyek dari APBN yang bisa dimulai pengerjaan fisiknya pada awal tahun, di antaranya adalah beberapa proyek pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian, proyek perbaikan jalan oleh Kementerian PU-PR. "Itu beberapa proyek yang sudah tender sejak Oktober malah," kata Luky, yang mengaku tidak mengetahui rincian proyek tersebut.

Menurut Luky, selain proyek infrastruktur dari APBN, pemerintah juga sedang mematangkan persiapan proyek kerja sama pemerintah swasta (KPS) dan proyek yang didanai utang luar negeri. Hal itu agar menjaga kepercayaan mitra swasta dan juga mitra lembaga peminjam mengenai kepastian proyek infrastruktur tersebut. 

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan total pembiayaan yang dibutuhkan Indonesia untuk membangun seluruh infrastruktur yang sudah direncanakan adalah Rp 5.000 triliun. "Pendanaan sebesar itu tidak mungkin didapatkan dari dalam negeri sendiri, itu artinya kita perlu mengundang investor-investor dari luar negeri," kata Rini.

Ia juga menjelaskan, keseluruhan infrastruktur tersebut sudah termasuk energi, transportasi dan kesejahteraan serta sektor lainnya yang terintegrasi satu sama lainnya. Oleh karena itu, Rini mengatakan seluruh menteri-menteri telah diberi tanggung jawab khusus untuk mengundang investor-investor dari berbagai benua dan negara-negara tertentu sesuai dengan bidang masing-masing.

Senada dengan Rini, sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani juga mengusulkan sektor industri dan jasa yang berorientasi ekspor dapat terbuka bagi investor asing.

Franky mengatakan wacana pengaturan itu diklaim mengacu kepada visi untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dalam mendukung transformasi ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi yang dicanangkan pemerintah.

"Panduan investasi yang jelas diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam menarik investasi asing. Negara-negara tetangga pesaing kita juga menyusun panduan investasi untuk menarik investor asing. Termasuk Myanmar yang membuka seluruh sektor usaha, kecuali terkait distribusi. Demikian halnya dengan Vietnam. Kedua negara ini perkembangan investasi asingnya cukup pesat," katanya.

 

 

BERITA TERKAIT

Jokowi Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita

Jokowi Resmikan Sejumlah Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca  Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita NERACA Jakarta - Jokowi Resmikan…

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Jokowi Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita

Jokowi Resmikan Sejumlah Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca  Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita NERACA Jakarta - Jokowi Resmikan…

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…