Masalah Kesra Bisa Dilakukan Tanpa Emosi

NERACA

Jakarta---Masalah kesejahteraan rakyat perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Karena berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran dan lainnya. Selain itu juga terkait dengan masalah kesehatan, pendidikan dan pendapatan rakyat.

“Untuk menyelesaikan masalah kesra ini, maka harus dengan pendekatan. Bukan malah mengesampingkan. Karena Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam seharusnya bisa membuat kita sejahtera. Jadi bila belum tercapai maka ada yang perlu kita benahi penerapan kebijakan yang sudah kita buat,” kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono saat membuka diskusi nasional bertema “Bumiku Kaya - Akankah Sejahtera cukup menarik” yang diselenggarakan Forum Diskusi Nasional Kosgoro 1957, di Hotel Sultan, 14/10

Lebih jauh Agung memberikan apresiasi Forum Diskusi Nasional Kosgoro 1957. Namun meminta agar discusi ini bisa memberikan satu solusi yang cerdas dalam penyelesaian masalah kesra. "Kita tidak menginginkan diskusi menjadi ajang provokasi," tegasnya

Agung berpesar Kosgoro 1957 sebagai organisasi kemasyarakatan yang cukup tua mampu merumuskan rekomendasi yang tepat untuk menjawab berbagai masalah yang juga terkait kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat lokal. “Pilihan membahas dan mengkaji masalah ini, jelas didasarkan kenyataan belum tercapainya kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar daerah pertambangan migas,” tambahnya.

Diakui Wakil Ketua umum Partai Golkar ini, pemerintah sudah memiliki standar dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dalam indeks pembangunan manusia, maka subyek yang harus menjadi fokus adalah masyarakat sendiri.

Diskusi nasional oleh Kosgoro 1957 menurut Ketua Pelaksana Ir. leo Nababan sengaja diselenggarakan melihat kenyataan, masih perlu dukungan pemerintah atas peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu narasumber yang dihadirkan mulai dar unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kepala Pemerintahan Wilayah penghasil migas, Badan Pengelolaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Demikian pula dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga cendekiawan Lingkungan Hidup.

Diskusi kali ini merupakan program Forum Diskusi Nasional Kosoro 1957 yang sudah dirancang secara berseri, untuk menyikapi berbagai isu aktual yang berkembang dalam masyarakat. Melalui kegiatan ini kami ingin lebih sunguh-sungguh membantu para pihak khususnya pemerintah dan DPR menyampaikan berbagai hasil kajian dan pemikiran yang kita butuhkan.

Dalam pada itu menurut Ir. Donny Yoesgiantoro, MM., MPA salah seorang cendekiawan yang menyampaikan pendapat terkait Internalisasi Eksternalitas Industri Migas; Sebuah Upaya Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Penghasil Migas di Era Otonomi Daerah mengakui masalah yang timbul bisa diatasi jika kita mau duduk bersama membahasnya secara terbuka. Kosgoro 1957 melalui kegiatan ini, ingin memberikan kontribusi nyata dalam ikut menyelesaikan problem bangsa. **cahyo

BERITA TERKAIT

Masalah Ekonomi Masih Menjadi Salah Satu Yang Dominan Pasangan Menikah Bercerai

Masalah Ekonomi Masih Menjadi Salah Satu Yang Dominan Pasangan Menikah Bercerai NERACA Jakarta - Mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang…

Waktu Penundaan Proyek Strategis Belum Bisa Dipastikan

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution belum bisa memastikan jangka waktu penundaan pembangunan…

5 Kegiatan Belajar untuk Perkembangan Emosi Anak

  Awal tumbuh kembang, anak menjalin hubungan timbal balik dengan orang-orang yang mengasuhnya. Interaksi anak dengan orang terdekat memengaruhi optimalitas…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Naik Rp1,25 Triliun, Banggar Tetapkan Anggaran Subsidi Energi Rp157,79 Triliun

      NERACA   Jakarta - Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR menyetujui alokasi subsidi energi sebesar Rp157,79 triliun…

Operasi Pasar Beras Bulog Tak Diserap Maksimal

      NERACA   Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengakui bahwa beras yang digelontorkan melalui operasi…

Presiden Teken Perpres Defisit BPJS Kesehatan Ditutupi dari Cukai Rokok

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penggunaan cukai…