ISC Tidak Ingin Komentari Soal Mafia Migas

ISC Tidak Ingin Komentari Soal Mafia Migas

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Direktur Intergrated Supply Chain (ISC), Daniel Purba tidak mau berkomentar terkait pernyataan Menteri Koordinator Rizal Ramli atas mafia migas yang kemungkinan masih ada jika tidak ada perubahan besar dari struktur Petral sebelumnya.

"Saya tidak mau mengomentari atas tuduhan masih adanya mafia migas baik di ISC ataupun di PT Pertamina, karena setiap orang memang bebas mempunyai pendapat masing-masing, biarkan saja," kata Daniel Purba usai menghadiri acara "Pertamina Energy Forum 2015" di Jakarta, Rabu (25/11).

Ia juga menjelaskan ISC pada saat ini sedang bekerja keras untuk memperbaiki sistem distribusi serta pengadaan barang dan jasa guna menekan harga jual migas. PT Pertamina mengenalkan sistem pengadaan barang dan jasa melalui dalam jaringan atau 'on line' yang terintegrasi dengan anak perusahaannya Intergrated Supply Chain (ISC).

Komentar tersebut terkait sebelumnya, Menteri Koodinator Kemaritiman Rizal Ramli tidak yakin jika "Integrated Supply Chain" (ISC) yang menggantikan Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dalam impor minyak ke Indonesia, bebas mafia migas.

"Saya tidak begitu yakin kalau lebih baik, karena orangnya juga masih sama itu-itu saja, belum tentu juga bebas mafia," kata Rizal Ramli.

Pernyataan tersebut untuk mengomentari hasil audit forensik dari PT Pertamina yang menunjukkan bahwa adanya kerugian negara yang disebabkan oleh Petral.

Pemerintah Indonesia juga mendukung pengusutan dugaan ketidakefisienan pengadaan minyak oleh Pertamina Energy Trading Ltd yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp250 triliun dalam kurun waktu tiga tahun.

PT Pertamina (Persero) telah mengungkapkan audit forensik oleh KordaMentha terhadap Grup Petral menemukan ketidakefisienan kegiatan operasional pengimpor minyak mentah dan BBM tersebut.

Kemudian mengenai PT Pertamina mengenalkan sistem pengadaan barang dan jasa melalui on line yang terintegrasi dengan anak perusahaannya ISC. Daniel mengatakan hal tersebut bertujuan untuk membuat tender atau pengadaan barang dan jasa lebih terawasi, serta membuat Pertamina lebih terbuka."Ini bentuk keterbukaan kami terhadap publik, semoga menjadi lebih mudah dalam hal pengawasan serta penentuan tender," ujar dia.

Dalam tampilannya, halaman daring tersebut dapat di akses di laman resmi Pertamina, kemudian dalam "link" pengadaan barang bisa dilihat jadwalnya. Jadwal pengadaan Januari 2016 juga sudah dimaksukkan dalam laman tersebut. Selain itu, fungsi dari laman tersebut bisa mempersiapkan bagi peserta untuk menyiapkan penawarannya lebih baik. Ant

 

BERITA TERKAIT

Perangi Korupsi - RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan

Komitmen pemerintah dan DPR terhadap agenda pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan publik seiring dengan sikap kedua institusi negara itu yang masih…

Jokowi Harap Keanggotaan Penuh RI di FATF Perkuat Pencegahan TPPU

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism…

KPK Akan Evaluasi Pengelolaan Rutan dengan Dirjen PAS

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Perangi Korupsi - RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan

Komitmen pemerintah dan DPR terhadap agenda pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan publik seiring dengan sikap kedua institusi negara itu yang masih…

Jokowi Harap Keanggotaan Penuh RI di FATF Perkuat Pencegahan TPPU

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism…

KPK Akan Evaluasi Pengelolaan Rutan dengan Dirjen PAS

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)…