NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung keinginan pemerintah terkait penurunan suku bunga kredit untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang saat ini lebih tinggi dibandingkan suku bunga korporasi. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menyatakan hal tersebut, di Jakarta, Rabu (25/11), menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang merasa geram dengan masih tingginya suku bunga kredit bagi pelaku UMKM.

Di Bank Mandiri misalnya, per September 2015, suku bunga dasar kredit korporasi 10,5 persen, sedangkan untuk kredit mikro 19,25 persen. "Kita senang dan dukung bunga (UMKM) turun tapi aksesnya juga harus mudah. Makanya kita perlu perluasan aksesnya juga. Jadi ada dua PR (pekerjaan rumah) kita. Pertama, akses dan kedua, bunga turun," ujar Muliaman.

Muliaman menuturkan perluasan akses keuangan diperlukan untuk mendorong efisiensi bank dalam menyalurkan kredit sehingga bunga yang diberikan kepada nasabah bisa lebih murah. Regulator sendiri kini telah berupaya untuk memperluas akses keuangan melalui program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

"Kita punya peran masing-masing, Pak Agus (Gubernur BI) punya peran dan saya punya peran. Peran saya mendorong efisiensi agar kemudian bunga bisa murah dan lebih kondusif. Caranya kita ingin melibatkan industri penjaminan," kata Muliaman.

Ia menambahkan, OJK juga ingin membuka ruang penyaluran KUR (kredit usaha rakyat) melalui skema 'linkage' atau keterkaitan, yang melibatkan perbankan dengan institusi keuangan lain seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), koperasi, maupun perusahaan pembiayaan. Kendati demikian, Muliaman mengingatkan agar perluasan cakupan target penerima KUR tetap dilakukan selektif, dengan mengacu performa pada penyaluran KUR tahun sebelumnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan suku bunga perbankan yang tinggi menjadi satu dari empat kelemahan Indonesia dalam persaingan bisnis dengan negara lain. "Kalau kita masih tingkat bunganya lima persen sampai 11 persen, namun di Malaysia lima persen, kita kalah di sini. Apalagi di China," kata JK.

Menurut JK, untuk memperbaiki ekonomi dalam negeri, perbankan juga perlu menurunkan suku bunga untuk kredit usaha rakyat (KUR). Dengan penurunan suku bunga tersebut maka tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa meningkat. "Lebih mahal bunga untuk UKM. Saya sebagai pengusaha, saya minta turunkan apapun risikonya," tegas JK.

JK menjelaskan, untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia, perbankan perlu memberikan tawaran yang menarik bagi pelaku usaha seperti suku bunga yang rendah. "Tidak mungkin terjadi dua-duanya, bunga tinggi dan investasi tinggi," kata Wapres. Selain itu, kelemahan kedua Indonesia dalam persaingan ekonomi dengan negara lain adalah fasilitas infrastruktur dan sektor logistik.

Pemerintah, jelas Wapres, saat ini sedang dalam proses membangun sejumlah infrastruktur di pusat dan daerah untuk mendongkrak ekonomi sekaligus menambah lapangan pekerjaan. Kelemahan ketiga Indonesia menurut JK adalah proses birokrasi untuk usaha yang masih berbelit dan mahal. "Karena itu, dari beberapa kebijakan itu, ada tiga kebijakan untuk mempercepat birokrasi ini," jelas Wapres.

Selanjutnya adalah persaingan di bidang perbankan dengan negara lain, karena Indonesia masih memberikan suku bunga yang tinggi untuk pembiayaan pembangunan dan usaha. "Marilah kita selesaikan efisiensi di sektor keuangan. Kita tidak mungkin membangun apabila bunga tinggi maka pasti investasi rendah," kata JK.