Ketika Presiden Jokowi mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas” RAPBN 2016 di hadapan anggota DPR, kita tentu teringat program Nawacita yang disampaikan saat kampanye di waktu lalu. Setidaknya realisasi RAPBN 2016 dapat sinkron dengan program Nawacita tersebut, yang bertujuan meningkatkan kemaslahatan rakyat di negeri ini.

Kita perlu melihat asumsi ekonomi makro yang digunakan pada RAPBN 2016 agak tinggi yaitu 5,5%. Padahal dari kenyataan riil, pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada kuartal I-2015 adalah 4,71%, kemudian perkiraan pada kuartal kedua diharapkan lebih tinggi justru tidak tercapai, yaitu hanya pada level 4,67%.

Meski pencapaian kinerja ini patut disyukuri, persoalan ekonomi sebenarnya yang terjadi tidak saja pada struktur ekonomi internal, namun ekonomi dunia juga memang mengalami turbulensi pelambatan. Kalangan Bank Dunia maupun Deutsche Bank bahkan memperkirakan pada 2015 ini pertumbuhan dunia hanya sekitar 3%.

Hal lainnya dalam asumsi nilai tukar, pelemahan rupiah menjadi dasar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di level 5,5% ditetapkan sebesar Rp13.400 per US$. Ini kemungkinan besar disebabkan pengaruh devaluasi yuan China terhadap US$. Devaluasi ini memang menyebabkan terjadi perang mata uang (currency war) terutama antara yuan dan dolar AS.  

Kita melihat antara Amerika Serikat dan mitra bisnis lainnya seperti dengan Jepang, Eropa, maupun Inggris, tetap membutuhkan permintaan akan US$ yang tinggi di Indonesia. Jadi saat suplai US$ semakin terbatas, harga US$ diperkirakan akan meningkat 10%-15% lebih tinggi setelah terjadi devaluasi yuan.  

Apapun alasan devaluasi yang dilakukan China sangat jelas, ketika negara ini sudah memasuki masa di mana ekonominya sudah mulai memanas (bubble economy). Ini akibat kapasitas produksi di negeri Panda itu cukup tinggi, sehingga tidak terserap pada permintaan domestik. Faktor inilah menyebabkan upaya menggenjot ekspor melalui cara devaluasi yuan.  

Jelas, ekspor masih menjadi sasaran utama untuk ditingkatkan agar jumlah mata uang US$ dapat meningkat dan ini memperkuat posisi neraca perdagangan nasional. Prediksi besaran jumlah pajak, yang menjadi sumber penerimaan negara hanya pada kisaran 13,5% dari PDRB itu masih jauh relatif rendah dibandingkan dengan capaian yang terjadi di negara-negara maju.

Kekhawatiran akan rendahnya penerimaan negara tampaknya diantisipasi oleh negara dengan program-program melalui anggaran APBN dan pinjaman luar negeri. Dengan begitu, Presiden juga menekankan bahwa pada 2016 diharapkan realisasi anggaran jauh lebih cepat direncanakan dibandingkan dengan kondisi 2015. Bahkan, kalau bisa Januari anggaran negara sudah dikucurkan untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan.   

Lantas bagaimana memahami pertumbuhan berkualitas? Tampaknya struktur APBN 2016 mencoba menggeser peranan konsumsi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, menjadi peranan produksi dan nilai tambah sebagai target utama. Isu peningkatan nilai tambah membuat unsur-unsur kemandirian lebih menonjol dibandingkan dengan kebiasaan konsumtif masyarakat.

Upaya mencapai konsep kemandirian ini, setidaknya perlu ada keberpihakan anggaran untuk subsektor pertanian. Prioritas diberikan dengan menggenjot nilai tambah untuk komoditas yang selama ini relatif besar impornya. Di antaranya beras, kedelai, daging, jagung, garam, ikan, dan terigu.

Kemandirian pangan terlihat dari rencana subsidi subsektor yang mengarah pada keberpihakan pada pertanian. Selain itu, APBN 2016 juga memulai untuk memastikan agar pembangunan dapat lebih merata. Dihasilkannya anggaran desa sebagai salah satu alternatif untuk pemerataan pembangunan. Semoga!