RAPBD 2016 Sukabumi Terancam Molor 

Legislator Berlakukan Langkah Jemput Bola

NERACA

Sukabumi - Kekhawatiran Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terhadap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2016, yang diprediksi tidak rampung pada akhir bulan ini, akan segera terjawab. Pasalnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sukabumi bergerak cepat dan memberlakukan langkah jemput bola. Dalam hal ini, Banggar melakukan komunikasi dengan Pansus Pembahasan Raperda Tentang APBD 2016 atas materi-materi yang sudah dikuasai oleh pimpinan dan anggota badan tersebut.

"Bangar sudah mengkomunikasikan materi-materi tertentu kepada Pansus, terutama poin-poin yang akan dibahas. Langkah jemput bola diberlakukan," kata Ketua Banggar DPRD Kota Sukabumi, H. Faisal Anwar Bagindo, Selasa (24/11).

Ketika walikota Sukabumi menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), ujar Faisal, Banggar telah memahami isinya. Karena itu, Banggar bisa mengkomunikasikan materi-materi tertentu dari KUA-PPAS dengan Pansus Raperda APBD 2016."Jadi walaupun penyampaian draft APBD 2016 terlambat, kami telah membahas materi-materi pentingnya. Dengan demikian, pada akhir bulan ini, Raperda APBD 2016 telah dapat disahkan," kata politisi asal Fraksi PAN tersebut.

Faisal yakin, Pansus dapat menyelesaikan pembahasannya sebelum tanggal 30 November nanti. Optimisme ini didorong oleh kenyataan Pansus telah melakukan pembahasan dengan berbagai SKPD. Setelah pembualatan di tingkat Pansus, lalu rapat paripurna, dan akhirnya Raperda APBD 2016 disampaikan kepada gubernur. Diperkirakan, gubernur memerlukan waktu sekitar dua minggu untuk membahas rancangan APBD tersebut.

Anggota Pansus Raperda APBD tahun anggaran 2016, Rojab Asyari mengungkapkan, besaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Sukabumi, masih banyak tersedot belanja aparatur. Karena itu, DPRD setempat menganggap APBD Kota Sukabumi belum pro kesejahteran rakyat.

"Konsumsi APBD kita masih besar di belanja aparatur seperti belanja pegawai serta barang dan jasa. Besarannya hampir 85 persen dari nilai APBD," kata dia.

Ditempat terpisah, Sekda Kota Sukabumi Hanafie Zain kepada sejumlah media mengungkapkan, bahwa pihaknya tak menampik jika belanja aparatur masih cukup tinggi. Mayoritas berada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta di rumah sakit dan puskesmas."Tapi, kita harus lihat dulu fungsinya. Belanja aparatur itu kan pada akhirnya berfungsi juga untuk melayani masyarakat. Guru misalnya, mereka bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tenaga medis pun sama, ujung-ujungnya kan untuk melayani masyarakat. Selama ini kan pengalokasian belanja aparatur ataupun belanja modal itu hanya administrasi saja. Tapi fungsinya tetap untuk melayani masyarakat," ungkap Hanafie

Hanafie berharap, pembahasan APBD 2016 bisa selesai tepat waktu sesuai mekanisme dan penjadwalan. Pasalnya, selama tiga tahun berturut-turut, Kota Sukabumi dinilai pemerintah pusat berprestasi dalam pembahasan APBD sehingga tahun ini bisa mendapatkan dana intensif daerah (DID) sebesar Rp41 miliar."Ada tiga indikator daerah bisa mendapatkan DID, yakni pembahasan APBD tepat waktu, penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan, serta tidak terdapat kasus korupsi dalam skala besar. Makanya, pembahasan APBD 2016 alangkah baiknya bisa semakin cepat dilakukan. Sebab, jika terlambat reward DID sebesar Rp41 miliar itu akan bisa hilang pada tahun berikutnya," kata dia. Arya