NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan penerbitan paket kebijakan ekonomi jilid VII masih menunggu evaluasi dari paket kebijakan sebelumnya. "Kita selesaikan dulu (paket kebijakan jilid I-VI). Karena dari keenam paket itu, paket satu yang masih agak banyak belum selesai peraturannya," katanya seperti dilansir laman Antara, kemarin. Darmin mengakui masih ada deregulasi peraturan yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid I belum selesai aturan teknisnya, sehingga belum bisa diimplementasikan dan dilaksanakan dalam waktu cepat.

Ia mengharapkan peraturan yang masih tertunda di berbagai kementerian tersebut segera selesai, agar pemerintah bisa fokus untuk menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid VII, paling cepat minggu depan. "Semestinya sudah beres minggu ini, mudah-mudahan (bisa diumumkan) minggu depan," jelas Darmin.

Terkait peraturan yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid VII, Darmin mengatakan salah satunya penurunan tarif pajak penghasilan (PPh pasal 21) bagi industri padat karya, namun hal tersebut masih menunggu persetujuan dari pengusaha. "Dulu itu pernah kita lakukan, tapi kayaknya dunia usahanya enggan untuk membuka data-data karyawan. Ini lagi dicoba ditanyakan mau apa tidak (pengusaha menerima insentif tersebut)," ujarnya.

Pemerintah sejak awal September hingga November 2015 menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid I-VI yang bertujuan untuk menggairahkan roda perekonomian agar mampu bertahan dari ancaman krisis global. Dari paket kebijakan tersebut, hanya paket kebijakan ekonomi jilid I yang berisi deregulasi atas 138 peraturan, yang beberapa di antaranya masih terhambat penerbitan revisi peraturannya di tingkat kementerian.

Paket kebijakan ekonomi jilid I di antaranya berisi deregulasi peraturan untuk perbaikan iklim investasi dan percepatan proyek pembangunan. Sementara, paket kebijakan ekonomi jilid VI yang diterbitkan pada awal November antara lain berisi peraturan terkait pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan revisi peraturannya sudah selesai.

Darmin yakin pihaknya akan segera menyelesaikan deregulasi dan debirokrasi pada paket kebijakan sebelumnya sehingga bisa merilis paket kebijakan ekonomi VII. Keyakinan Darmin ini terkait pembahasan teknis dengan Kementerian Pertanian setelah duduk bersama dapat menyelesaikan deregulasi peraturan dan debirokrasi yang ada di paket sebelumnya.

Menko Perekonomian ini juga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak menargetkan rilis kebijakan ekonomi VII ini. "Evaluasinya sudah jalan sejak minggu lalu, seminggu lalu lah, itu perkiraannya akan selesai satu minggu ini," kata Darmin.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan pemerintah sudah mengeluarkan enam paket kebijakan ekonomi, namun masih banyak pertanyaan banyak pengusaha terkait kelanjutan deregulasi paket kebijakan ekonomi. "Karena ada pertanyaan dari pelaku usaha, apakah paket-paket deregulasi akan dilanjutkan atau tidak," kata Pramono saat mendampingi Darmin. Pramono menegaskan bahwa pemerintah akan melanjutkan deregulasi dalam paket kebijakan ekonomi.