NERACA

Jakarta - Kasus Anggota DPR yang melakukan lobi dengan pengusaha dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden, menjadi pelajaran penting buat pemerintah. Tidak ingin kecolongan kembali, Presiden Joko Widodo menunjuk beberapa menteri untuk menangani kerja sama dengan luar negeri yang berkaitan dengan investasi, perizinan, dan ekonomi.

Menurut Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi, penugasan tambahan menteri dan kepala lembaga bukan karena dugaan ada perantara tidak resmi yang kerap mengatasnamakan pemerintah. Menurut Sofjan, tugas tambahan itu untuk menjaga iklim investasi dan hubungan ekonomi dengan beberapa negara mitra. "Bukan. Itu hanya untuk menjaga dan maintenance (memelihara) hubungan dengan negara-negara, dan agar prosesnya lebih cepat," kata Sofjan, di Jakarta, Selasa (24/11).

Sofyan menegaskan langkah Presiden tersebut semata-mata untuk mengkondisikan agar negara-negara mitra memiliki penghubung langsung ke pemerintah terutama jika terdapat masalah ekonomi dan hambatan-hambatan investasi. "Pemerintah memang butuh yang khusus untuk sektor ekonomi ini," ujarnya.

Menurut Sofyan, penugasan tambahan kepada menteri itu juga akan memperkuat dan melengkapi peran yang sudah dijalankan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kedutaan Besar Indonesia di negara-negara mitra tersebut. "BKPM kan hanya menerima, nanti Menteri lebih akan menjadi penghubung langsung," kata dia.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan dengan penugasan terhadap menteri itu, pemerintah akan memiliki daya diplomasi ekonomi yang lebih kuat terhadap negara mitra. Menteri yang ditugaskan itu, kata Franky, juga akan bertanggung jawab dengan upaya tindak lanjut berdasarkan hasil kunjungan Presiden ke negara tersebut.

"Seluruh yang menindaklanjuti dari pemerintah adalah menteri yang ditugaskan. Kami dukung. Misalnya, perwakilan kami di Timur Tengah akan mendukung Menteri Sudirman Said yang menindaklanjuti kebijakan pemerintah di sana," ujarnya pada kesempatan yang sama. Menurut peneliti politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti, terdapat hal menarik dalam penugasan tambahan kepada menteri hasil rapat sidang kabinet, Senin (24/11), yaitu sebagian besar menteri yang ditunjuk adalah menteri yang bukan dari partai politik.

Seperti diketahui, Presiden menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk jadi menteri penghubung dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil untuk jadi penghubung dengan Jepang, Menteri BUMN Rini M Soemarno jadi menteri penghubung dengan Tiongkok.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ditunjuk jadi penghubung dengan Amerika Serikat dan Rusia. "Dalam pelaksanaannya, Menteri Susi akan berbagi tugas dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara," kata Seskab Pramono Anung. Menteri Perdagangan Thomas Lembong akan menjadi penghubung kerja sama dengan negara-negara di kawasan Eropa dan Australia, Menteri Perhubungan Iqnatius Jonan menjadi penghubung kerja sama dengan India.

Selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan ditunjuk menjadi penghubung dengan Singapura dan penghubung dengan Malaysia dipercayakan kepada Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli. Menteri Pertanian Amran Sulaiman ditunjuk menjadi penghubung Indonesia dengan Thailand dan Vietnam serta negara ASEAN di luar Singapura dan Malaysia. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf menjadi penghubung untuk Korea Selatan dan Kepala BKPM Franky Sibarani untuk Taiwan dan Hong Kong.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyambut baik langkah Jokowi dalam menggenjot investasi. Ia mengakui, saat ini memang masih banyak masalah bilateral menyangkut bisnis, investasi, dan turisme yang akan masuk ke Indonesia. "Negara sahabat suka bingung siapa nih yang dapat dihubungi. Langkah Presiden kemarin bagus, untuk setiap negara ditunjuk penghubungnya. Sehingga kalau satu negara mengalami masalah, dia bisa bicara dengan menteri yang ditunjuk untuk mempercepat proses penyelesaian," ujar Rizal. bari