Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Industri dan Perdagangan

Sekarang ini organisasi bisnis dan masyarakat "menjerit" karena pemerintah dianggap "lamban" memproduksi kebijakan dan pelayanan, sehingga momen-momen penting banyak berlalu begitu saja. Mereka hanya mengharapkan agar produk kebijakan dan pelayanan dapat di-dilever tepat waktu dan tepat sasaran.

Belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal pemerintah yang diharapkan oleh mereka adalah bukan berapa banyak yang sudah dibelanjakan atau yang dibiayakan. Yang ditunggu dan diharapkan adalah setiap output yang diproduksi berupa kebijakan  pelayanan, dan public goods dapat segera mampu mengubah dari kondisi yang serba sulit menjadi serba mudah.

Dari kondisi yang serba tidak pasti menjadi serba lebih pasti, dan berubah dari kondisi yang serba mahal menjadi serba murah/kompetitif. Lakon dunia bisnis dan kerja kreatif masyarakat tidak lagi akan bersikap “wait and see”, tetapi akan berubah dan bergeser menuju ke perubahan sikap yang lebih produktif dan mengambil sikap yang lebih memberikan harapan baru yaitu "see and do".

Menahan gejolak ekonomi dan sosial hanya bisa dilakukan oleh pemerintah yang kredibel dan dipercaya oleh dunia bisnis dan masyarakat. Naiknya harga barang kebutuhan masyarakat diharapkan menjadi stabil bila produksi pemerintah berupa kebijakan dan pelayanan yang berkualitas dapat di-dilever tepat waktu.

Kesimpulannya adalah bahwa pemerintah pada saat ini cukup berat untuk menanggung beban dan menjawab berbagai tantangan, hambatan dan gangguan di dalam negeri karena produksi kebijakan dan layanan yang telah dihasilkan dianggap belum mampu menjawab kebutuhan publik.

Bersyukur kita, pabrik-pabrik masih bekerja meskipun biaya produksinya mahal. Sektor pertanian masih mampu memproduksi bahan pangan meskipun nilai tukar petaninya merosot. Sektor perkebunan masih berproduksi meskipun harga internasionalnya sedang tidak bersahabat karena harganya sedang turun. Harga minyak, gas, dan BBM naik karena harga pasokan naik, ditambah nilai tukar rupiahnya sedang terus melemah.

Apapun problem sosial ekonomi bangsa ini potretnya sudah lengkap tersimpan di memori kita. Karena di sistem ketatanegaraan ini ada unsur pemerintah, maka  tidak salah jika publik menaruh harapan besar agar pemerintah tidak berhenti berproduksi untuk menghasilkan kebijakan, public goods, dan layanan yang memenuhi standar kualitas internasional, agar produknya bisa menekan cost doing business, menghapus biaya ekonomi, menekan inflasi, dan APBN/APBD-nya efektif dan efisien digunakan untuk memproduksi kebijakan/progam, public goods, dan layanan yang mampu menggerakkan proses dan kegiatan sosial ekonomi dunia usaha dan masyarakat.

Waktunya masih cukup untuk membenahi sisi produksi yang menjadi tanggung jawab pemerintah,dan produksinya harus makin berkualitas, tidak asal produksi agar hasilnya dapat memuaskan semua pihak yang akan ikut berkontribusi memajukan ekonomi Indonesia pada periode 2015-2019 dan pada periode-periode berikutnya.