NERACA

Jakarta - Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) merancang tata kelola penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Ketua DPP Aspataki Saiful Maschud mengatakan pembahasan tata kelola penempatan TKI dilaksanakan bersamaan dengan Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Aspataki yang pertama.

"Pembahasan diskusi ini sebagai upaya untuk melindungi TKI sekaligus anggota Aspataki sepanjang anggota tersebut berjalan di atas koridor hukum yang benar," kata Saiful Maschud di Jakarta, Senin (23/11). Pembahasan tata kelola penempatan TKI dilakukan dalam rapat yang dihadiri 125 anggota asosiasi tersebut.

Selain membahas soal tata kelola penempatan TKI, diskusi juga membahas persoalan lain yang tak kalah penting. "Kami juga membahas tentang lembaga keuangan dan konstruksi serta perlindungan anggota Aspataki," katanya. Ia mengatakan, rakernas ini selain menghasilkan kesepakatan untuk intern juga menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah maupun komisi IX DPR, sebagai bahan perbandingan sebelum UU PPILN diputuskan dalam beberapa waktu ke depan.

Pihaknya juga bertekad membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran di Tanah Air. Tekad itu sekaligus pula dituangkan sebagai salah satu hasil Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional Aspataki yang digelar pada 18 November 2015 di Jakarta Barat.

Ketua Panitia Munas sekaligus pendiri Aspataki Letsman Tendy menyambut gembira inisiatif para anggota Aspataki. "Bersyukur hajatan pertama ini berlangsung sukses, dan sesuai dengan tujuan awal, kami siap mengemban amanat untuk membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran," jelas Letsman Tendy.

Disaat asosiasi tengah merancang tata kelola penempatan TKI di luar negeri, pemerintah Timor Leste ingin mempelajari sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pemerintah Indonesia dinilai cukup berpengalaman dalam melakukan tata kelola pekerja migran yang bekerja di luar negeri. "Kami ingin mempelajarinya secara lebih mendalam untuk coba diterapkan di Timor Leste,“ kata Dirjen Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja Timor Leste, Paulo Alves.

Saat ini pemerintah Timor Leste tengah mempersiapkan penempatan pekerja migran ke Korea dan Australia. Namun masih membutuhkan informasi dan masukan-masukan agar para pekerja migrannya dapat lebih baik dari segi perlindungan maupun kesejahteraannya. Timor Leste ingin  menjadikan Indonesia sebagai tolak ukur karena telah sekian lama mengirimkan pekerja migrannya ke berbagai negara.

Menteri Ketenagakerjaan RI, M Hanif Dhakiri dengan senang hati menyatakan kesediaannya untuk berbagi informasi mengenai sistem penempatan dan perlindungan TKI. Untuk saat ini mekanisme penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ada empat model, yang pertama model governemnt to government (G to G), government to private (G to P), private to private (P to P), dan yang terakhir keberangkatan serta pekerjaannya dilakukan secara mandiri.

Pemerintah Timor Leste harus mengkaji terlebih dahulu, dalam memilih model kerjasama soal pekerja migran dengan negara penempatan. "Harus juga diperhitungkan hukum-hukum ketenagakerjaan di masing-masing negara yang terkadang berbeda dan tidak sinkron,” kata Hanif.