NERACA

Jakarta---Banyaknya program pemberantasan kemiskinan yang digelontorkan pemerintah ternyata banyak yang tak tepat sasaran. Karena ternyata 30% orang miskin yang bisa menikmati program kemiskinan tersebut. "Selama ini, berbagai program telah digulirkan diantaranya jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun hingga saat ini kurang dari 30% dari mereka yang miskin memperoleh ke semua program tersebut," kata Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto kepada wartawan di Jakarta,15/10

Lebih jauh Bambang mengungkapkan adapun program yang selama ini telah digulirkan adalah jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial pada 2005 dan 2008, program beras untuk orang miskin (RASKIN) yang dilaksanakan oleh BULOG, Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, dan program bantuan pendidikan bagi siswa miskin yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Menurut Bambang, kunci persolannya terletak pada keakuratan data dan masalah koordinasi. Karena ketidakakuratan data itulah, maka banyak orang miskin tidak mendapatkan haknya. Sebaliknya, mereka yang tidak berhak justru mendapat bantuan.

Oleh karena itu, Bambang berharap, soal keakuratan data sudah bisa terjawab dengan berhasil diselesaikannya unifikasi data yang dilakukan TNP2K pada akhir tahun ini. “Program unifikasi data tentang sistem pentargetan nasional adalah salah satu mandat yang diberikan kepada TNP2K,” terangnya

Bambang menegaskan pemerintah menargetkan sekitar 3  juta rumah tangga (RT) dengan kategori paling miskin, yang akan memperoleh Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2014. “"Sesuai dengan target pemerintah, pada 2014 kita harus mengikutsertakan tiga juta RT termiskin dalam PKH,”tandasnya.

Diakui Bambang, hingga saat ini baru sekitar satu juta RT yang terlayani dan belum semuanya dilaksanakan sebagai program pemberian uang tunai bersyarat (conditional cash transfer). “Makanya, kita perlu koordinasi yang lebih baik untuk memenuhi target tersebut dan target penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan," jelasnya.

Salah satu koordinasi yang perlu ditingkatkan adalah antara TNP2K dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai lembaga yang mengkoordinasi program penanggulangan kemiskinan di daerah. “Kita mencoba memperkuat kelembagaan, agar ke depan, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan semakin sistematis dan terkoordinasi," paparnya

Ditempat terpisah, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan jumlah penduduk dunia beberapa dekade kedepan akan mencapai 9 miliar orang. Seluruh negara wajib meningkatkan tambahan pangan dan energi, jika tidak maka bisa menjadi ancaman serius seperti Teorinya Robert Malthus. "Robert Malthus menyatakan umat manusia akan terus tumbuh berkembang hingga 9 miliar dalam satu dekade maka kita butuh tambahan energi dan pangan," terangnya

Hatta menyatakan Indonesia memiliki penduduk besar sehingga tidak boleh menggantungkan pasokan pangan dengan bangsa lain. Menurutnya, faktor kemandirian yang ditekankan haruslah memenuhi bidang kecukupan kebutuhan dalam negeri dan peningkatan daya saing produk lokal. "Indonesia memiliki penduduk besar tidak boleh menggantungkan hal yang sangat fundamental dalam bangsa lain," tegasnya. *cahyo