Oleh: Agus Salim

Sepuluh pemimpin negara anggota ASEAN telah menandatangani Deklarasi Masyarakat ASEAN termasuk di dalamnya Masyarakat Ekonomi ASEAN sehingga peluang untuk mencapai kemajuan menjadi bertambah besar.

Masyarakat ASEAN meliputi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau biasa dikenal dengan sebutan MEA, ASEAN Political-Security Community (APSC) dan ASEAN Socio-Culture Community (ASCC).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa tahun 2015 merupakan era penting bagi ASEAN, mengingat kesepakatan Masyarakat ASEAN akan mulai dijalankan.

Menurut Presiden Jokowi, Indonesia harus pandai-pandai memanfaatkan peluang pada era MEA. "Jangan mengharap kita mendapatkan sesuatu. Semuanya harus direbut. Itu tantangan kita," katanya.

Ia menyebutkan yang tidak efisien harus diefisienkan, yang lemah daya saingnya harus ditingkatkan, regulasi yang menghambat perlu diperbaiki.

"Identifikasi produk-produk kita yang dapat masuk ke negara lain, kita tugaskan kepada menteri-menteri mengidentifikasi barang-barang mana yang mempunyai daya saing, sehingga itulah yang didorong masuk negara lain, jangan mendorong barang-barang yang tidak kompetitif. Saya kira arahnya ke sana," katanya.

Presiden meminta masyarakat tidak takut menghadapi MEA karena memang mau tidak mau hal itu harus dihadapi. "Yang paling penting yang belum baik diperbaiki, yang kurang diperbaiki," katanya.

Menurut Presiden, Indonesia bukan sebuah negara tertutup sehingga semuanya harus dihadapi. "Semuanya kita hadapi. Inilah tugas kita. Mau tidak mau harus kita hadapi. Enggak mungkin kita menjadi sebuah negara tertutup," katanya.

Sementara dari sisi skor kesiapan Indonesia memasuki MEA, Presiden Jokowi menyebutkan nilai kesiapan Indonesia mencapai 94,1 persen.

"Kalau dilihat, dihitung dari semua hal yang negara-negara anggota ASEAN lainnya juga menghitung, kita sudah berada pada angka 94,1 persen," kata Presiden.

Presiden menyebutkan anggota ASEAN lain ada yang 92 persen, 93 persen dan 94 persen. "Artinya, memang mau tidak mau harus siap, saya kira angka 94,1 persen sudah maksimal," kata Presiden.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa 2015 merupakan tahun penting bagi ASEAN, mengingat era Masyarakat ASEAN akan mulai dijalankan.

"Kita akan menjadi satu masyarakat, kebersamaan harus dikedepankan dan kerja sama ditonjolkan," ucap Presiden.

Lentur dan Efisien

Di saat yang sama, ASEAN sekarang menuju Masyarakat ASEAN 2025 sehingga kawasan ini harus mampu menjaga kesatuan dan sentralitas di mana dinamika kawasan akan semakin tinggi.

"Tanpa kesatuan dan sentralitas ASEAN, kawasan ini akan menjadi perebutan pengaruh kekuatan besar dan ASEAN harus mampu menghadirkan perdamaian dan kestabilan kawasan," ujarnya.

ASEAN juga harus mampu menjadi organisasi yang lentur dan efisien melalui proses efisiensi pertemuan harus terus dilakukan dan mekanisme untuk tanggap secara cepat dan tepat terhadap perkembangan dunia diperkuat.

"ASEAN harus dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah dunia dan ASEAN 'must be part of problem solver'," kata Presiden.

Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan setelah penandatanganan Deklarasi Masyarakat ASEAN, dalam realitasnya sebenarnya tidak terjadi apapun karena secara tidak sadar semua sudah hidup dalam komunitas itu.

"Karena kan komunitas ini dibangun secara bertahap, bukan dalam satu hari atau satu minggu atau satu bulan. Jadi pelan-pelan kita sudah memasuki Masyarakat ASEAN," katanya.

Menurut dia, masyarakat sudah menjalani sedikit demi sedikit ke Masyarakat ASEAN. "Karena itu pada 31 Desember 2015 ketika kita masuk ASEAN Community, sebenarnya basicly tidak ada satu perubahan yang sangat signifikan yang akan terjadi karena kita sudah menjalani itu sedikit demi sedikit karena sudah dibangun sejak lama," katanya.

Para pemimpin negara-negara anggota ASEAN menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-27 ASEAN yang berlangsung pada 21-22 November 2015 di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC) Malaysia.

Pada hari kedua, mereka menandatangani Deklarasi Masyarakat ASEAN. Masyarakat ASEAN meliputi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau biasa dikenal dengan sebutan MEA, ASEAN Political-Security Community (APSC) dan ASEAN Socio-Culture Community (ASCC).

Dengan deklarasi tersebut maka mulai akhir 2015 arus perdagangan barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil akan bergerak bebas sesuai ketentuan di kawasan ASEAN.

Dalam KTT ke-27 itu juga ditandatangani Deklarasi ASEAN Community Blueprint 2025 sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas integrasi di ASEAN.

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak yang tahun 2015 mengetuai ASEAN, menyebutkan deklarasi itu merupakan pencapaian penting bagi kawasan Asia Tenggara yang memiliki total populasi 625 juta jiwa dan memiliki nilai potensi ekonomi gabungan mencapai 2,6 triliun dolar AS.

"Tugas kita adalah mengikat diri bersama-sama dalam persahabatan dan kerja sama, melalui usaha bersama dan pengorbanan ini kita akan mampu melindungi masyarakat kita dan kemajuan kawasan yang aman, bebas dan makmur," katanya.

Masyarakat ASEAN merupakan kesepakatan yang menawarkan peluang konkret untuk penyatuan kawasan dengan nilai produk domestik bruto gabungan (PDB) yang akan menempatkan kawasan ini sebagai kekuatan ekonomi ketujuh terbesar di dunia.

"Dalam praktik, kami telah hampir menghapuskan hambatan tarif di kawasan negara-negara ASEAN, kini kita telah memastikan pergerakan yang lebih bebas dan menghilangkan halangan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan investasi," kata Najib.

Negara-negara ASEAN bermaksud menyelaraskan strategi ekonomi, mengakui kualifikasi profesional masing-masing dan berkonsultasi lebih dekat pada kebijakan ekonomi makro dan keuangan.

Mereka juga sepakat untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur transportasi dan komunikasi, baik dalam memfasilitasi transaksi elektronik, mengintegrasikan industri dalam mempromosikan sumber daya daerah maupun meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam perekonomian.

Delapan kelompok profesional akan dapat bekerja lebih mudah di seluruh wilayah yang meliputi insinyur, arsitek, perawat, dokter, dokter gigi, akuntan, surveyor dan profesional pariwisata.

Menurut Najib, implementasi ASEAN Free Trade Area (AFTA) selama ini telah mengurangi tarif perdagangan menjadi nol atau mendekati nol. Pengurangan tarif itu menurunkan harga barang sehingga rakyat memiliki lebih banyak uang untuk keluarganya.

"Tanpa AFTA, perusahaan-perusahaan kami akan sulit mengakses pasar lain di kawasan ini," kata Najib.

Menurut dia, tanpa ASEAN, pengangguran juga akan lebih banyak. Peningkatan pengangguran dari 10 negara ASEAN bisa ditekan lebih rendah karena ASEAN atraktif menarik penanaman modal asing langsung.

"Tanpa ASEAN, warga juga tidak akan senang melakukan perjalanan karena harus mengurus visa," kata Najib. (Ant.)