EWI : Skandal Freeport-Petral Momentum Pembersihan mafia Migas

NERACA

Pontianak - Direktur Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinan Hutahean menyatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo hendaknya menjadikan terkuaknya skandal Freeport dan Petral sebagai momentum pembersiham mafia Migas di Indonesia.

"Ada yang menarik dari dua skandal memalukan itu, yaitu adanya satu sosok yang selama ini dicurigai sebaga mafia Migas berinisial MRC yang mempermalukan bangsa serta terindikasi merugikan keuangan negara trilliunan rupiah," kata Ferdinan Hutahean dalam keterangan tertulisnya di Pontianak, Senin (23/11).

Dia juga menjelaskan sosok MRC, hadir disetiap lumbung sumber kekayaan negara, sehingga diduga mafia atau tikus yang menggerogoti sumber daya alam negara ini, baik disektor Migas maupun mineral."Bahkan dalam skandal permintaan saham Freeport oleh SN yang kini ditangani oleh Majelis Kehormatan Dewan DPR RI, juga hadir sosok MRC, yang hingga kini publik masih menduga-duga kapasitas dan perannya dalam skandal tersebut," ungkap dia.

EWI menduga kehadiran MRC di skandal tersebut adalah ingin memperluas jaringannya dan mencari kolaborasi baru, serta ingin menjadikan dirinya sebagai pihak yang berjasa kepada presiden karena kemampuan kapitalnya yang sangat tidak diragukan lagi.

"Andaikan permintaan saham itu dipenuhi oleh Freeport, diduga MRC lah yang akan mengambilnya dan menggantinya dengan uang tunai dan membaginya kepada nama-nama yang disebutkan dalam skandal tersebut," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Ferdinan menambahkan, alasan mengapa banyak pihak yang begitu ngotot membela SN dalam skandal tersebut?. Dia menduga bahwa mereka satu gerombolan dan harus saling melindungi, saling mendukung atau istilahnya simbiosis mutualisma antara kepentingan yang tidak berpihak pada rakyat."Sehingga dengan terbukanya skandal saham Freeport ini, presiden mestinya menjadikan ini momentum bersih-bersih diseluruh perusahaan tambang yang beroperasi di negara ini," ujar dia.

Bila perlu, menurut dia, bongkar saja semua, untuk membersihkan perilaku koruptif pejabat yang bermain disektor ini, sehingga kehilangan pendapatan negara sangat besar disektor tambang bahkan ribuan trilliun setiap tahunnya dapat diatasi.

Sementara, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria mengingatkan Presiden Joko Widodo terkait pernyataan Menkopolhukam bahwa presiden tidak akan memperpanjang kontrak Freeport Indonesia."Jika benar pemerintah atau presiden sudah memutuskan tidak akan memperpanjang kontrak FI, itu tentunya sebuah keputusan yang sangat hebat dan memiliki keberanian yang luar biasa dan pantas didukung," kata Sofyano, Jumat lalu (20/11).

Amerika adalah sebuah negara adidaya dan pemerintahnya selalu terbukti berperan langsung melindungi kepentingan bisnis pengusaha mereka. Karenanya jika benar apa yang disampaikan Menkopolhukam bahwa presiden tidak memperpanjang kontrak FI, maka sebagai anak bangsa harus kompak menghadapi reaksi dan sikap yang mungkin dilakukan Amerika terhadap bangsa dan pemerintah ini."Artinya pula jangan sampai, keputusan Jokowi tidak memperpanjang kontrak FI adalah sebuah "bujukan ular" yang dilakukan orang-orang di sekitarnya yang bertujuan untuk menghancurkan Jokowi sendiri," ujar dia.

Seharusnya, menurut dia, sesuai dengan fungsi yang ada dalam kabinet keputusan tidak memperpanjang kontrak FI merupakan keputusan resmi pemerintah yang diambil dalam sidang kabinet, harusnya disampaikan oleh Menko Perekonomian bukannya oleh Menkopolhukam.

"Menurut saya pernyataan itu sangat aneh, jika ternyata presiden akhirnya memperpanjang kontrak FI, maka pernyataan Menkopolhukam tersebut bisa 'berpengaruh negatif' terhadap keberadaan dan kewibawaan presiden RI. Keputusan tidak memperpanjang kontrak FI, Juga bisa dinilai sebagai ketidakadilan sikap pemerintah terhadap investor asing khususnya jika dikaitkan dengan perpanjangan kontrak Blok Mahakam yang telah terbukti kontrak dengan Total dan Inpex tidak dihentikan tetapi hanya merubah pola pembagian sahamnya saja," ungkap dia. Ant