Pemkot Sukabumi tak Mampu Bebaskan Biaya Kesehatan

NERACA

Sukabumi - Wacana pembebasan seluruh biaya pelayanan dasar kesehatan, di Kota Sukabumi belum dapat diwujudkan. Karena seperti yang diungkapkan oleh Walikota Sukabumi, H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, kemampuan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi belum mencukupi. Selain itu, juga dapat memberikan dampak yang kurang mendidik bagi warga masyarakat, untuk dapat hidup mandiri.

Dikatakannya, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, sudah sangat mudah dan murah. Hal tersebut dapat dibuktikan, dengan telah tersedianya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di setiap kecamatan, dan Puskesmas Pembantu di setiap kelurahan.

“Disamping itu, tarif pelayanan dasar kesehatan tersebut juga sangat murah, yakni hanya sebesar Rp 3 ribu. Tarif tersebut sudah mencakup jasa pelayanan, tenaga medis, paket obat-obatan, dan alat kesehatan habis pakai,”jelas Muslikh.

Menyinggung rencana kenaikan tarif pelayanan dasar Puskesmas di Kota Sukabumi, yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi kepada DPRD Kota Sukabumi, menurut Walikota, kurang dari 70 persen, yakni dari yang semula sebesar Rp3 ribu menjadi Rp 5 ribu.

Ditandaskannya, apabila melihat hasil kajian ATP dan WTP, yang dilaksanakan oleh pihak Universitas Indonesia (UI), tepatnya pada tahun 2006, bahwa warga masyarakat Kota Sukabumi sudah mempunyai kemauan dan kemampuan sebesar Rp 26. 400 rupiah. “Hal tersebut menunjukan, bahwa kenaikan tarif pelayanan dasar di Puskesmas tersebut, jauh di bawah dari hasil kajian yang dilakukan oleh pihak UI,”tandas Walikota.

Sedangkan pengaturan tarif Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, dan tarif pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, yang diatur dalam dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), ditujukan untuk pasien Kelas III RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, Non Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Sementara bagi pasien yang berasal dari warga masyarakat tidak mampu, yang telah memiliki Kartu Jamkesmas dan Jamkesda dari pejabat yang berwenang, Pemerintah Kota Sukabumi sudah membebaskan biaya pelayanan kesehatan di Kelas III RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, dan di seluruh Puskesmas se Kota Sukabumi.

BERITA TERKAIT

Audit Tak Standar, Laporan Keuangan Garuda Berpotensi Kena Sanksi

Oleh: Djony Edward Kementerian Keuangan menyimpulkan bahwa audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) tidak sesuai standar akuntansi yang…

Bupati Pandeglang Minta ASN Tak Tergiur Pungli dan Korupsi

Bupati Pandeglang Minta ASN Tak Tergiur Pungli dan Korupsi NERACA Pandeglang - Bupati Pandeglang Irna Narulita meminta seluruh Aparatur Sipil…

42 Labu Darah Terkumpul Dalam Kegiatan Sosial Polsek Gunungpuyuh Sukabumi

42 Labu Darah Terkumpul Dalam Kegiatan Sosial Polsek Gunungpuyuh Sukabumi NERACA Sukabumi - Sebanyak 42 labu darah terkumpul dalam kegiatan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Aspek Legalitas dan Pembinaan Jadi Fokus Pengawasan Koperasi

Aspek Legalitas dan Pembinaan Jadi Fokus Pengawasan Koperasi NERACA Mataram - Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno mengatakan aspek…

Menteri LHK: Kerja Sama Kehutanan Indonesia – Korsel Akan Libatkan Kaum Milenial

Menteri LHK: Kerja Sama Kehutanan Indonesia – Korsel Akan Libatkan Kaum Milenial NERACA Incheon – Kerja sama bidang kehutanan dan…

Menteri LHK: Indonesia Belanda Mantapkan Kerja Sama Lingkungan Hidup

Menteri LHK: Indonesia Belanda Mantapkan Kerja Sama Lingkungan Hidup NERACA Karuizawa, Jepang - Pemantapan kerja sama bidang lingkungan hidup dilakukan…