Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencurigai adanya permainan kartel komoditas pangan, khususnya beras. Kecurigaan tersebut muncul lantaran menipisnya stok di pasar secara tiba-tiba.  Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pasokan beras tersedia cukup.

NERACA

"Informasi dari pedagangnya sih katanya pasokannya yang berkurang. Tapi kami tidak percaya begitu saja, karena menurut data dari BPS pasokannya itu ada. Karena itu kita akan menyelidiki," kata Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11).

Hal ini terungkap setelah Syarkawi saat inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Sidak dilakukan lantaran KPPU mendapat laporan berkurangnya pasokan beras. Setelah mendapat jaminan dan dukungan dari Presiden Jokowi untuk memberantas kartel beras, KPPU melaksanakan sidak ke pasar tersebut, Rabu (18/11).

"Kami mendapatkan informasi kalau terjadi penurunan pasokan beras medium atau IR 64 atau beras golongan III di Pasar Induk Cipinang," ujar Syarkawi. Akibat penurunan pasokan beras medium, konsumen beras kelas menengah ke bawah terpaksa harus membeli beras yang harganya lebih tinggi sebesar Rp 9.000 per kg.

Syarkawi menambahkan, untuk mengetahui kebenaran dugaan kartel beras, pihaknya akan mendatangi gudang-gudang beras baik yang ada di Jakarta dan Jawa Barat. "Kita akan lihat nanti kondisi di gudang-gudang beras. Apakah benar tidak ada atau ada yang sengaja menahannya," kata Syarkawi.

Selain beras, KPPU juga menengarai ada permainan kartel komoditas daging, garam, jagung, dan kedelai. Saat ini, Syarkawi mengaku sudah ada dua pengusaha daging yang terlapor namun belum diungkap ke publik.

"Bila diketemukan ada yang bermain dengan komoditas pangan, mereka terancam pidana dan denda sebesar-besarnya Rp 100 miliar. Untuk mengawasi ini, kami sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian," uujarnya.

Ketua Umum Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang Zulkifly Rasyid mengatakan, penurunan pasokan beras medium ini harus direspon pemerintah dengan membuka keran impor beras jenis medium. Desakan itu muncul untuk mengantisipasi momen akhir tahun yakni Perayaan Natal dan Tahun Baru yang berpotensi mengerek naik harga bila tidak ada pasokan baru.

Kartel muncul karena lemahnya manajemen pangan nasional dan ketidakcakapan pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan. Ketidakberdayaan pemerintah menggenjot produksi pangan nasional menjadi alasan membuka keran impor. Satu per satu produkpangan diimpor hingga hampir seluruh komoditas pangan masuk membanjiri pasar domestik. Pemerintah kecanduan impor pangan sebagai jalan pintas penyelesaian masalahpangan nasional.

Ketergantungan impor pangan membuka peluang kongkalikong pengusaha importir dengan pejabat korup. Impor pangan hanya dikuasai sedikit pemain sehingga menyebabkan tataniaga pangan terkonsentrasi dan membentuk pasar yang oligopolis. Praktik kotor kartel pangan dijalankan dengan menciptakan kelangkaan artifisial, yakni sengaja menimbun barang di gudang atau pelabuhan dengan bantuan “oknum” birokrat korup.

Untung Triliunan Rupiah

Hasil penelitian LP3E Kadin (2013) menunjukkan, importir bahan pangan mengambil untung lebih dari 30%. Dengan perhitungan dari setiap impor bahan pangan per kg, importir mendapat

 fee Rp 1.000, aksi kartel selama setahun bisa meraup keuntungan Rp 11,3 triliun. Tidak mengherankan bila harga daging sapi di Indonesia Rp100.000 per kg. Padahal, diMalaysia, Singapura, dan Thailand hanya Rp40.000-50.000 per kg.

Sebelumnya KPPU mencium permainan beras dilakukan oleh pelaku di level tengah, namun bukan pedagang besar nasional, melainkan pedagang besar atau spekulan di masing-masing daerah atau lokal.

Menurut Syarkawi, indikasinya yakni kenaikan harga beras di tiap-tiap daerah berbeda-beda. Di DKI Jakarta harga beras naik 30%, sedangkan di Jawa Barat harga beras naik hanya 10%.  

Sementara itu di Makassar harga beras naik antara 10%-15%, dan di Samarinda harga beras naik hingga 20%. Indikasi kedua, dalam beberapa minggu terakhir perdagangan beras antar pulau berkurang. Misalnya, kata dia, tidak ada pengiriman beras dari Jawa Timur ke Samarinda, begitu pula pengiriman dari Sulawesi Selatan. Akibatnya, Samarinda yang bukan sentra produksi mengalami kenaikan harga beras hingga 20%.  

Syarkawi menjelaskan, dengan struktur pasar yang oligopolis dimana hanya segelintir pelaku yang menguasai penggilingan dan perdagangan besar, spekulasi paling mungkin terjadi di level tengah dari proses mata rantai di perberasan. Adapun yang dimaksud dengan kartel adalah persekongkolan untuk bersama-sama menetapkan harga, menetapkan produksi, dan membagi wilayah pemasaran.

Syarkawi memastikan, kegiatan kartel biasanya berupa persekongkolan. Jika spekulasi dilakukan individual tanpa koordinasi antara satu pemain dan pemain lain, KPPU tidak mendefinisikannya sebagai kegiatan kartel. Menurut dia, spekulasi individual merupakan respon yang dilakukan oleh masing-masing pengusaha terhadap kecenderungan yang ada di pasar.

Menurut informasi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, ada empat faktor yang menentukan instabilitas harga beras. Pertama, permintaan-pasokan. Mundurnya masa tanam-panen menyebabkan pasokan berkurang. Kedua, nilai tukar yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menambah pasokan dari impor. Ketiga, persoalan distribusi, dan keempat adanya spekulasi.

Selain itu, penjualan beras sekarang wajib mencantumkan label berbasa Indonesia. Keterangan pada label harus mudah dibaca dan mudah dimengerti, tidak mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak. Hal ini harus dipenuhi untuk menjamin perlindungan konsumen.

Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan Widodo mengatakan, pedagang harus memperhatikan kebenaran label dengan barang jualannya. Kebenaran label meliputi jenis dan kualitas beras, berat, dan tingkat kepecahannya.

“Selain wajib berlabel dalam bahasa Indonesia, kemasan beras yang sesuai ketentuan, dalam hal ini food grade, juga wajib mencantumkan logo tara pangan dan kode daur ulang,” kata Widodo, dalam keterangan tertulisnya, pekan ini.

Logo tara pangan merupakan penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan aman digunakan untuk pangan. Sementara itu, kode daur ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan dapat didaur ulang. "Itu instrumen yang digunakan dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi beras impor," ujarnya.

Widodo mengajak kementerian dan lembaga nonkementerian lainnya untuk ikut mengawasi peredaran beras. Misalnya, mengajak Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Kementerian Pertanian, maupun dinas terkait di provinsi dan kabupaten/kota mengenai jaminan keamanan beras. bari/mohar/fba