Pemerintah Presiden Joko Widodo telah mencanangkan sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritas kebijakannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, dalam lima tahun (2015-2019), pemerintah mencanangkan pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km, jalan baru 2.650 km, dan pemeliharaan jalan 46.770 km.

Khusus infrastruktur jalan, pemerintah akan menggenjot pembangunannya agar tercipta konektivitas antarwilayah, sehingga biaya logistik turun dan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dapat ditekan.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun 15 bandara baru, pengadaan 20 pesawat perintis, dan mengembangkan bandara untuk pelayanan kargo udara di sejumlah lokasi. Tidak hanya itu saja. Pemerintah bakal membangun 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal barang perintis, pengadaan dua kapal ternak, dan pengadaan 500 unit kapal rakyat.

Di sisi lain, pemerintah akan membangun jalur kereta api sepanjang 3.258 km di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Jalur KA tersebut meliputi KA antarkota sepanjang 2.159 km dan KA perkotaan 1.099 km. Itu belum termasuk pembangunan pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi dan pengadaan 50 unit kapal penyeberangan perintis.

Menurut pengamat infrastruktur Universitas Indonesia, Suyono Dikun, dalam membangun infrastruktur pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Apalagi, kata dia, dana yang dibutuhkan untuk menggarap proyek tersebut mencapai Rp5.500 triliun untuk lima tahun ke depan. Sementara negara, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara, hanya mampu mencukupi sekitar Rp500 triliun per tahun, atau dalam lima tahun ke depan hanya sekitar Rp3.000 triliun.

"Dengan kata lain, ada financial gap sekitar 40%-50% yang harus ditanggung pihak swasta," kata Suyono di Jakarta, Selasa (17/11). Lebih jauh dirinya mengungkapkan, saat ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah memfokuskan pembangunan sektor infrastruktur. Pasalnya, menurut Suyono, di tengah kondisi ekonomi yang masih melambat justru sektor ini harus dibangun secara masif.

Ia pun bercerita pada krisis ekonomi 1997-1998 ketika perekonomian Indonesia terpuruk sektor infrastruktur pun ikut dikorbankan. "Justru harus sebaliknya. Karena sektor infrastruktur menunjang pertumbuhan ekonomi. Itu kuncinya," terang guru besar UI itu.

Bisnis Besar

Suyono menambahkan, untuk menambal financial gap tersebut maka pemerintah harus bersungguh-sungguh menerapkan mekanisme public private partnership (PPP). "Jadi, sebenarnya konsep PPP itu harus bisa berjalan karena swasta pasti mampu. Jangan setengah hati. Kapasitas keuangan pemerintah tidak kuat untuk membangun infrastruktur sendirian," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Nusantara Infrastructure Tbk, M. Ramdani Basri mengamini apa yang dikatakan Suyono Dikun. Menurut dia, mekanisme PPP masih belum maksimal berjalan. Namun, dengan regulasi yang tengah dijajaki pemerintah membuat pembangunan infrastruktur yang digarap swasta lebih bergairah.

Ia lalu memberikan contoh regulasi untuk sektor jalan tol. “Dahulu, investor tidak berminat dengan pembangunan jalan tol karena belum jelasnya regulasi pemerintah. Tapi, saat ini regulasi tersebut sudah berjalan seperti penataan rute jalan dan penetapan kenaikan tarif, selain tentunya, pembebasan lahan,” ujar Ramdani.

Dari sisi bisnis, menurut Ramdani, proyek infrastruktur merupakan bisnis besar karena berkaitan dengan ketahanan perekonomian suatu negara. Hal itu dikarenakan proyek infrastruktur menjadi salah satu faktor yang bisa meningkatkan perekonomian atau justru menurunkan perekonomian suatu negara. 

"Paling tahan kondisi ekonomi jawabnya infrastruktur. Jika ada yang bertanya, apa yang dilakukan pemerintah untuk hidupkan ekonomi kembali, ya, jawabnya infrastruktur. Karena itu, meski PPP belum maksimal diterapkan, tapi regulasi pemerintah membuat swasta lebih bergairah lagi,” jelas dia.

Ramdani mengungkapkan bahwa saat ini diperlukan pola pikir yang mesti diubah. Sehingga siapa pun yang nantinya membangun infrastruktur satu tujuan yaitu memberikan manfaat pada masyarakat.

Dengan demikian, apapun mekanismenya entah kerja sama pemerintah dengan swasta, atau kebijakan-kebijakan baru yang dilahirkan pemerintah bagi swasta bisa dikerjakan sebaik mungkin dan tentu hasilnya berguna bagi masyarakat.

"Kita harapan ke depannya, swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Kami pun tetap berharap bahwa kami bagian dari keseluruhan pertumbuhan untuk sama-sama membangun infrastruktur. Jadi siapapun yang membangun infrastruktur yang diuntungkan adalah masyarakat,” tandasnya.

Rencana 2016

Sementara Direktur Operasional PT Nusantara Infrastructure Tbk, Omar Danni Hasan mengatakan, tahun depan pihaknya masih akan menggenjot penerimaan dari sektor jalan tol, yang saat ini berkontribusi besar terhadap pendapatan perseroan. Bahkan, tahun depan perusahaan berharap bisa mengalami peningkatan jumlah pengguna jasa jalan tol sebesar 10% dibanding tahun ini.

Saat ini, Nusantara Infrastructure menggeluti empat sektor usaha yaitu jalan tol, pengelolaan air, menara telekomunikasi, dan konstruksi. Hingga kuartal III 2015, pendapatan perusahaan tercatat sebesar Rp397,79 miliar, di mana sektor jalan tol berkontribusi Rp246,65 miliar (62%), menara telekomunikasi sebesar Rp 129,36 miliar (32,52%), penjualan air bersih sebesar Rp20,91 miliar (5,25%), dan konstruksi sebesar Rp1,28 miliar (0,23%).

Pada 2016, perseroan berencana meningkatkan jumlah menara dari saat ini berjumlah 1.000 unit menjadi 1.500-2.000 unit. Selain itu, perusahaan juga akan berencana untuk menambah penyediaan air bersih bagi industri. Khusus jalan tol, Danni mengaku tetap akan berkontribusi besar terhadap pendapatan, namun mungkin porsinya akan lebih kecil dibanding sebelumnya. “Mungkin nanti di bawah 60% (kontribusinya). Kita juga berniat memperpanjangkan ruas tol yang kami operatori di Makassar karena ada Pelabuhan New Makassar. Saat ini masih dalam lobi,” tukas Danni. [ardi]