Kita semua mengetahui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama ini dikenal terlalu berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang bersifat strategis. Bahkan karena terlalu hati-hatinya, dia sering kehilangan momentum. Padahal politik adalah seni memanfaatkan momentum dengan tepat waktu.

Kali ini ternyata presiden serius, dan siap merampungkan seluruh proses dan tahapan perombakan kabinet pada pekan ini, dan hasilnya diumumkan paling lambat 20 Oktober, atau tepat 2 tahun pemerintahan periode kedua. Saat ini memang momentum tepat bagi SBY untuk merombak kabinet ketika perhatian dan harapan rakyat tertuju pada perbaikan kinerja menteri dan pemerintahan.

“Bahwa reshuffle paruh waktu ini tepat sebab jika setiap tahun dilakukan bongkar pasang kabinet, menteri berganti tentu tidak bukan tidak menimbulkan kontinuitas dan stabilitas. Ini segaris dengan padangan saya. Saya ingin reshuffle sekarang ini sebutlah hampir paruh waktu lebih solid dan efektif, tidak ada reshuffle lagi,” ujar SBY kepada pers di Cikeas, Kamis (13/10).

Kita tentu berharap postur Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pasca perombakan dapat memenuhi harapan masyarakat Indonesia, apalagi saat ini Amerika Serikat dan Eropa lagi dilanda krisis finansial, yang dampaknya sudah pasti menjalar ke Indonesia. Nah, adanya reshuffle setidaknya untuk menjawab kepastian bagi rakyat yang menanti perbaikan kesejahteraan hidupnya.  

Hanya sayangnya, perombakan kabinet sekarang kurang fokus ke model zaken cabinet atau kabinet kerja, melainkan tetap meminta pertimbangan pimpinan partai koalisi. Padahal, SBY sejatinya mampu merombak kabinet dengan hak prerogatif yang dimilikinya, tanpa harus berkonsultasi dengan pimpinan partai.

Publik berharap reshuffle kabinet tidak lagi berorientasi pada pertimbangan like or dislike apalagi presiden mendengar saran dari ”Ring I” sekitarnya, namun menteri baru seharusnya mempunyai basis kompetensi dan profesionalitas sehingga mampu bekerja efektif bagi kepentingan rakyat Indonesia.

Bagaimanapun, jika presiden tetap meminta pertimbangan pimpinan partai koalisi, hal ini bisa dimanfaatkan pihak parpol untuk menaikkan posisi tawar dengan menekan Istana. Jangan model kabinet pelangi seperti sekarang, dimana banyak instruksi presiden tidak dijalankan dengan benar oleh sebagian menterinya, seperti terungkap dari hasil penilaian tim Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4).

Tidak hanya itu. Untuk kepentingan kemaslahatan bangsa dan negara, presiden hendaknya mengesampingkan pertimbangan emosional dan personal dalam memilih figur calon menteri/wakil menteri, tapi lebih mengedepankan pertimbangan rasional dan asas manfaat bagi rakyat.

Bandingkan dengan zaman Orde Baru ketika Presiden Soeharto hendak menyusun kabinet, dia cukup menelepon calon-calon menteri, tidak ribut-ribut seperti saat ini. Fit and proper test cukup dengan melihat rekam jejak calon menteri bersangkutan. Selain lebih efektif, bagi menteri yang tidak jadi dipilih pun tidak merasa kecewa atau kehilangan muka.

Kita teringat pada era Pak Harto, sejumlah orang yang merasa punya potensi menjadi menteri terjangkit ”AIDS” (aku ingin ditelepon Soeharto). Zaman sekarang tentu berbeda dengan dulu, meski gaya seperti Pak Harto masih bagus untuk ditiru. Hanya kita berharap seleksi calon menteri sekarang melalui fit and proper test jangan sekadar formalitas, atau bahkan lips service. Jangan ada lagi orang gagal jadi menteri setelah lewat uji kelayakan seperti itu.