Oleh: Prof. Firmanzah., PhD

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Rilis terakhir tentang angka kemiskinan oleh BPS menunjukkan per Maret 2015 terdapat 28,59 juta penduduk miskin atau sekitar 11,22% dari total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk miskin Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 860 ribu jiwa atau 0,26% bila dibandingkan dengan posisi September 2014. Bertambahnya jumlah dan persentase penduduk miskin pada Maret 2015 membuat banyak kalangan khawatir dan terlebih dalam APBNP ditargetkan angka kemiskinan turun menjadi 10,3%.

Banyak kalangan yang khawatir jumlah dan persentase penduduk miskin akan lebih tinggi lagi apabila BPS melakukan survei pada September 2015. Kebakaran hutan dan bencana asap yang melanda banyak daerah di Sumatera dan Kalimantan berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di daerah tersebut.

Persentase penduduk miskin di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Jumlah penduduk miskin di pedesaan sebanyak 17,94 juta jiwa dan di perkotaan tercatat sebanyak 10,65 juta jiwa. Salah satu penyebab angka kemiskinan di pedesaan tinggi dikarenakan inflasi di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi nasional. Selama periode September 2014-Maret 2015, inflasi nasional tercatat sebesar 4,03%. Sementara dalam kurun waktu yang sama, inflasi di pedesaan tercatat 4,4%. Penduduk miskin sangat sensitif terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok utamanya beras. BPS mencatat secara rata-rata terdapat kenaikan harga beras sebesar 14,48% dari September 2014-Maret 2015.

Indeks keparahan kemiskinan juga meningkat menjadi 0,535 dari sebelumnya di bulan September 2014 di level 0,435. Indeks ini menunjukkan bahwa beda pengeluaran antar penduduk miskin semakin jauh dan tidak terkumpul pada satu angka. Program intervensi dan kebijakan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan juga perlu lebih beragam bagi penduduk miskin. Semakin tersebarnya pola konsentrasi pengeluaran antar penduduk miskin membuat program pengentasan kemiskinan perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran.

Selain itu juga, indeks kedalaman kemiskinan juga meningkat dan di level 1,971. Indeks ini menunjukkan bahwa jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan semakin jauh. Hal ini semakin menegaskan bahwa program-program pengentasan kemiskinan perlu dikaji ulang dan stabilisasi harga kebutuhan pokok mendesak dilakukan.

Tentunya tanggung jawab pengentasan kemiskinan merupakan tugas kolektif dari kita semua. Meskipun tetap tanggung jawab terbesar ada di negara dan pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi kita. Baik pemerintah pusat maupun daerah perlu merancang program-program pengentasan kemiskinan yang terpadu, terukur dan tepat sasaran. Terlebih kompleksitas kemiskinan di Indonesia semakin tinggi dan pemecahannya tidak hanya bisa mengandalkan pendekatan ekonomi saja. Seringkali pendekatan sosial-budaya serta edukasi masyarakat menjadi penting untuk memutus rantai kemiskinan. Selain pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan LSM juga semakin banyak yang terlibat secara aktif dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. Sinergi nasional perlu kita lakukan agar inisiatif-inisiatif yang selama ini dilakukan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.