Disiplin Pengusaha Angkot Menurun, PAD Pun Ikut Menurun

Kuningan – Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan pesimis bisa mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2011, pasalnya ada retribusi yang tidak tercapai termasuk salah satunya dari perpanjangan trayek.

Kepala Dinas Perhubungan, Jaka Chaerul melalui Kabid Angkutan, Dadi Suryadi, kepada Harian Ekonomi Neraca, Kamis (13/10), menjelaskan, tingkat disiplin para pengusaha angkutan kota (angkot) dan angkutan pedesaan (angdes) saat ini menurun. Mereka tidak mau memperpanjang trayek (daptar ulang trayek) sebesar Rp 75 ribu perkendaraan pertahun. Padahal teguran lisan maupun tertulis telah dilakukan, namun hasilnya tetap saja ‘membandel’.

Dari 1.034 jumlah angkot dan angdes yang ada di Kuningan, sebanyak 213 kendaraan tidak meregistrasi trayeknya hingga September 2011. Akibatnya, target PAD sektor trayek sebesar Rp 96, 6 juta tidak akan tercapai. Sampai September saja, targetnya baru terkejar 65, 40 % atau sebesar Rp 63, 2 juta. “Waktu sampai akhir tahun ini tinggal beberapa bulan lagi. Kami pesimis bisa mencapai target. Andai saja yang 213 ini mau daptar ulang, setidaknya bisa terkejar,” paparnya.

Kondisi menurunnya tingkat disiplin pada pengusaha angkot dan angdes sudah terjadi sejak lama. Terlebih ketika banyak pilihan alat transportasi, seperti travel, jemputan dan kendaraan roda dua menyebabkan mereka lesu karena pendapatan menurun. “Ketika Kami desak untuk memperpanjang, alasan mereka selalu demikian, yaitu sepinya penumpang,” ujarnya.

Yang lebih menyedihkan lagi, tidak adanya sosialisasi kepada pengusaha angkot/angdes serta sopirnya. Menurutnya, vakumnya sosialisasi itu terjadi sejak tahun 2002, Dishub tidak lagi menggelar penyuluhan secara rutin kepada masyarakat, pengusaha dan awak kendaraan. Alasannya, anggaran sosialisasi sejak tahun 2002 selalu dicoret. Sementara, untuk menggelar penyuluhan rutin tersebut membutuhkan dana yang rutin pula.

Dampaknya, para awak kendaraan seolah tidak peduli, karena tidak lagi diingatkan. “Tetapi, jika ada kumpulan, apalagi secara rutin dari Dishub, mereka setidaknya teringatkan dan bisa jadi, mereka malu sendiri jika tidak memperpanjang trayek,” ungkap Dadi.

Kasus pencoretan anggaran ternyata tidak hanya terjadi pada sosialisasi, namun pada item lainnya di Dishub pun selalu dicoret. Padahal Dishub saat ini mempunyai beban untuk memajukan Terminal Type A, yang merupakan terminal terbesar dan mimpi semua kendaraan bisa masuk ke Terminal tersebut, baik angkot, angdes, elf, Bus AKAP, Bus AKDP. Tapi kenyataannya, fasilitas untuk menunjang ke arah tersebut belum tersedia, termasuk SDMnya.

BERITA TERKAIT

Pengusaha Suriah Jajaki Bangun Pabrik di Indonesia

NERACA Jakarta – Para pengusaha asal Suriah yang tergabung dalam Arrasyid for Industry and Trade Group menggandeng Kedutaan Besar Republik…

Istana Sebut Tingkat Korupsi di Berbagai Bidang Menurun

Istana Sebut Tingkat Korupsi di Berbagai Bidang Menurun  NERACA Jakarta - Istana melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyebut secara umum…

Pengusaha Berharap Volatilitas Rupiah Terjaga

      NERACA   Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) berharap volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Legislator Kritisi Pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan Jabar

Legislator Kritisi Pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan Jabar NERACA Bandung - Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat (Jabar) Didin Supriadin mengkritisi…

Klaim Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja Sukabumi Capai Rp20 Miliar Lebih - Sampai Desember 2018

Klaim Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja Sukabumi Capai Rp20 Miliar Lebih Sampai Desember 2018 NERACA Sukabumi - Besaran klaim santunan kecelakaan…

Turis Lokal dan Asing Ramai Kunjungi TM Thamrin City

Turis Lokal dan Asing Ramai Kunjungi TM Thamrin City NERACA Jakarta - Trade Mall Thamrin City Jakarta kini semakin ramai…