Disiplin Pengusaha Angkot Menurun, PAD Pun Ikut Menurun

Kuningan – Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan pesimis bisa mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2011, pasalnya ada retribusi yang tidak tercapai termasuk salah satunya dari perpanjangan trayek.

Kepala Dinas Perhubungan, Jaka Chaerul melalui Kabid Angkutan, Dadi Suryadi, kepada Harian Ekonomi Neraca, Kamis (13/10), menjelaskan, tingkat disiplin para pengusaha angkutan kota (angkot) dan angkutan pedesaan (angdes) saat ini menurun. Mereka tidak mau memperpanjang trayek (daptar ulang trayek) sebesar Rp 75 ribu perkendaraan pertahun. Padahal teguran lisan maupun tertulis telah dilakukan, namun hasilnya tetap saja ‘membandel’.

Dari 1.034 jumlah angkot dan angdes yang ada di Kuningan, sebanyak 213 kendaraan tidak meregistrasi trayeknya hingga September 2011. Akibatnya, target PAD sektor trayek sebesar Rp 96, 6 juta tidak akan tercapai. Sampai September saja, targetnya baru terkejar 65, 40 % atau sebesar Rp 63, 2 juta. “Waktu sampai akhir tahun ini tinggal beberapa bulan lagi. Kami pesimis bisa mencapai target. Andai saja yang 213 ini mau daptar ulang, setidaknya bisa terkejar,” paparnya.

Kondisi menurunnya tingkat disiplin pada pengusaha angkot dan angdes sudah terjadi sejak lama. Terlebih ketika banyak pilihan alat transportasi, seperti travel, jemputan dan kendaraan roda dua menyebabkan mereka lesu karena pendapatan menurun. “Ketika Kami desak untuk memperpanjang, alasan mereka selalu demikian, yaitu sepinya penumpang,” ujarnya.

Yang lebih menyedihkan lagi, tidak adanya sosialisasi kepada pengusaha angkot/angdes serta sopirnya. Menurutnya, vakumnya sosialisasi itu terjadi sejak tahun 2002, Dishub tidak lagi menggelar penyuluhan secara rutin kepada masyarakat, pengusaha dan awak kendaraan. Alasannya, anggaran sosialisasi sejak tahun 2002 selalu dicoret. Sementara, untuk menggelar penyuluhan rutin tersebut membutuhkan dana yang rutin pula.

Dampaknya, para awak kendaraan seolah tidak peduli, karena tidak lagi diingatkan. “Tetapi, jika ada kumpulan, apalagi secara rutin dari Dishub, mereka setidaknya teringatkan dan bisa jadi, mereka malu sendiri jika tidak memperpanjang trayek,” ungkap Dadi.

Kasus pencoretan anggaran ternyata tidak hanya terjadi pada sosialisasi, namun pada item lainnya di Dishub pun selalu dicoret. Padahal Dishub saat ini mempunyai beban untuk memajukan Terminal Type A, yang merupakan terminal terbesar dan mimpi semua kendaraan bisa masuk ke Terminal tersebut, baik angkot, angdes, elf, Bus AKAP, Bus AKDP. Tapi kenyataannya, fasilitas untuk menunjang ke arah tersebut belum tersedia, termasuk SDMnya.

BERITA TERKAIT

Bank Daerah dan Swasta Didorong Ikut Danai Proyek Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)…

PEMERINTAH DAN PENGUSAHA KECEWA KEBIJAKAN UE - CPO Dinilai Bukan Produk Bahan Bakar

Jakarta-Pemerintah dan pengusaha sawit merasa prihatin dan akan mengambil langkah tegas terhadap putusan Komisi Uni Eropa terkait kebijakan minyak sawit…

PAD Palembang Meningkat Berkat "Tapping Box"

PAD Palembang Meningkat Berkat "Tapping Box" NERACA Palembang - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang dari pajak hotel dan restoran…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Jokowi Naik Sepeda Onthel, Jogja Gegap Gempita

Jokowi Naik Sepeda Onthel, Jogja Gegap Gempita NERACA Yogyakarta - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara…

Pemprov Jabar Alokasikan Hibah untuk BPSK Rp7,25 Miliar

Pemprov Jabar Alokasikan Hibah untuk BPSK Rp7,25 Miliar NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Perindustrian…

Dorong Ekspor UKM, Kemenkop Perkuat Sinergitas

Dorong Ekspor UKM, Kemenkop Perkuat Sinergitas NERACA Yogyakarta - Kementerian Koperasi dan UKM komitmen untuk terus mendorong koperasi dan UKM…