Disiplin Pengusaha Angkot Menurun, PAD Pun Ikut Menurun

Kuningan – Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan pesimis bisa mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2011, pasalnya ada retribusi yang tidak tercapai termasuk salah satunya dari perpanjangan trayek.

Kepala Dinas Perhubungan, Jaka Chaerul melalui Kabid Angkutan, Dadi Suryadi, kepada Harian Ekonomi Neraca, Kamis (13/10), menjelaskan, tingkat disiplin para pengusaha angkutan kota (angkot) dan angkutan pedesaan (angdes) saat ini menurun. Mereka tidak mau memperpanjang trayek (daptar ulang trayek) sebesar Rp 75 ribu perkendaraan pertahun. Padahal teguran lisan maupun tertulis telah dilakukan, namun hasilnya tetap saja ‘membandel’.

Dari 1.034 jumlah angkot dan angdes yang ada di Kuningan, sebanyak 213 kendaraan tidak meregistrasi trayeknya hingga September 2011. Akibatnya, target PAD sektor trayek sebesar Rp 96, 6 juta tidak akan tercapai. Sampai September saja, targetnya baru terkejar 65, 40 % atau sebesar Rp 63, 2 juta. “Waktu sampai akhir tahun ini tinggal beberapa bulan lagi. Kami pesimis bisa mencapai target. Andai saja yang 213 ini mau daptar ulang, setidaknya bisa terkejar,” paparnya.

Kondisi menurunnya tingkat disiplin pada pengusaha angkot dan angdes sudah terjadi sejak lama. Terlebih ketika banyak pilihan alat transportasi, seperti travel, jemputan dan kendaraan roda dua menyebabkan mereka lesu karena pendapatan menurun. “Ketika Kami desak untuk memperpanjang, alasan mereka selalu demikian, yaitu sepinya penumpang,” ujarnya.

Yang lebih menyedihkan lagi, tidak adanya sosialisasi kepada pengusaha angkot/angdes serta sopirnya. Menurutnya, vakumnya sosialisasi itu terjadi sejak tahun 2002, Dishub tidak lagi menggelar penyuluhan secara rutin kepada masyarakat, pengusaha dan awak kendaraan. Alasannya, anggaran sosialisasi sejak tahun 2002 selalu dicoret. Sementara, untuk menggelar penyuluhan rutin tersebut membutuhkan dana yang rutin pula.

Dampaknya, para awak kendaraan seolah tidak peduli, karena tidak lagi diingatkan. “Tetapi, jika ada kumpulan, apalagi secara rutin dari Dishub, mereka setidaknya teringatkan dan bisa jadi, mereka malu sendiri jika tidak memperpanjang trayek,” ungkap Dadi.

Kasus pencoretan anggaran ternyata tidak hanya terjadi pada sosialisasi, namun pada item lainnya di Dishub pun selalu dicoret. Padahal Dishub saat ini mempunyai beban untuk memajukan Terminal Type A, yang merupakan terminal terbesar dan mimpi semua kendaraan bisa masuk ke Terminal tersebut, baik angkot, angdes, elf, Bus AKAP, Bus AKDP. Tapi kenyataannya, fasilitas untuk menunjang ke arah tersebut belum tersedia, termasuk SDMnya.

BERITA TERKAIT

Pengusaha Berharap Sengketa Pelabuhan Marunda Segera Selesai

Pengusaha Berharap Sengketa Pelabuhan Marunda Segera Selesai   NERACA Jakarta - Ketua Umum Indonesia Shipowner Association (INSA) Carmelita Hartoto berharap sengketa…

TERKAIT RENCANA REVISI UU DUNIA USAHA - Presiden Minta Masukan dari Kalangan Pengusaha

Jakarta-Presiden Jokowi memanggil kalangan pengusaha yang tergabung Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Kadin Indonesia dan Hipmi, untuk meminta masukan terobosan baru…

Menteri Dalam Negeri - Disiplin Adalah Kunci Bangun Etos Kerja

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Disiplin Adalah Kunci Bangun Etos Kerja  Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan kedisiplinan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Aspek Legalitas dan Pembinaan Jadi Fokus Pengawasan Koperasi

Aspek Legalitas dan Pembinaan Jadi Fokus Pengawasan Koperasi NERACA Mataram - Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno mengatakan aspek…

Menteri LHK: Kerja Sama Kehutanan Indonesia – Korsel Akan Libatkan Kaum Milenial

Menteri LHK: Kerja Sama Kehutanan Indonesia – Korsel Akan Libatkan Kaum Milenial NERACA Incheon – Kerja sama bidang kehutanan dan…

Menteri LHK: Indonesia Belanda Mantapkan Kerja Sama Lingkungan Hidup

Menteri LHK: Indonesia Belanda Mantapkan Kerja Sama Lingkungan Hidup NERACA Karuizawa, Jepang - Pemantapan kerja sama bidang lingkungan hidup dilakukan…