Konsumerisme vs Praktik Korupsi

Banyak pihak melihat pola gaya hidup konsumtif menjadi salah satu akar penyebab maraknya praktik korupsi di negeri ini. Memang ada benarnya, karena tak bisa dipungkiri, jika semakin banyak masyarakat kita terjerumus ke dalam lingkaran dunia konsumtif, maka ukuran kesenangan, kepuasan dan kebahagiaan hidup ditentukan oleh banyaknya harta yang dimiliki dan yang dikonsumsi.

Jadi, hidup di dunia adalah untuk membeli dan memiliki beraneka barang, meski produk itu belum tentu dibutuhkan. Artinya, keberadaan seseorang ditentukan dari apa yang dimilikinya, dan dari apa yang dipakainya. Barang dinilai bukan dari fungsi dan kemanfaatannya, melainkan dari bagaimana harta itu memberi citra, status serta gengsi bagi buat pemakainya.

Dunia konsumtif kini tidak lagi mementingkan substansi. Yang ditekankan adalah kemasan atau bungkus. Sedangkan yang sangat didewa-dewakan adalah penampilan, bukan isi. Sementara karya, kreativitas dan budaya kerja keras dianggap tidak terlalu penting bagi individual penikmat kekayaan harta.

Menyimak pendapat Juliet Schorr, ekonom dari Harvard University AS, dalam bukunya, The Overspent American, adagium uang tidak akan mampu membeli kebahagiaan telah benar-benar dilupakan oleh masyarakat dunia konsumtif. Menurut dia, konsumerisme baru (new consumerism) menegaskan bahwa kebahagiaan justeru hanya bisa dicapai jika kita semakin banyak membelanjakan uang dan semakin banyak memiliki rumah mewah, mobil bagus, perabotan luks, pakaian bermerek dan sebagainya.

Sukses orang kebanyakan diukur dengan uang dan harta yang dimilikinya. Untuk menggapainya, masyarakat dunia konsumtif berada pada dua pilihan: mencari uang dan menghabiskan uang. Hidup akhirnya seolah hanya untuk mencari uang dan bagaimana menghabiskannya. Padahal, tidak semua bisa dibeli dengan uang.

Meski demikian, gemerlapnya dunia membuat semakin banyak orang menempuh berbagai upaya demi mendapatkan uang lebih banyak dan membelanjakannya lebih banyak lagi. Salah satunya lewat jalan pintas yaitu, dengan memanfaatkan jabatan dan kekuasaan untuk melakukan korupsi, seperti yang marak terjadi di negeri ini.

Praktik korupsi tampaknya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku para petinggi negeri ini. Meski agenda pemberantasan korupsi terus digalakkan, praktik korupsi toh semakin menjadi-jadi. Kita akhirnya sulit membedakan mana pejabat dan mana penjahat.

Bagaimanapun, korupsi bukan hanya bisa dilihat sebagai masalah struktur politik dan kekuasaan semata, tetapi juga bisa dilihat sebagai masalah struktur ekonomi, budaya, sosial atau pun moral kelompok dan moral perseorangan.

Memperbaiki remunerasi maupun gaji para pejabat negara serta memperbaiki sistem birokrasi dengan maksud mencegah mereka agar tidak mudah korupsi adalah langkah bagus. Namun, bila perilaku konsumtif mereka tidak pernah bisa terkendali, sepertinya sulit berharap mereka untuk tidak tergoda melakukan korupsi di kemudian hari.

Sudah saatnya para petinggi negeri ini memberi contoh tauladan bagaimana menjalankan hidup sederhana yang sebenarnya. Mereka seharusnya menjadi model pejabat memberikan contoh gaya hidup sangat sederhana. Sayang, alih-alih memberi contoh bagaimana hidup sederhana, sebagian besar pemimpin negeri ini justeru malah memberi contoh bagaimana berlomba mengejar hidup mewah.

BERITA TERKAIT

Integrasi OSS dan INSW, Kemudahan Usaha & Pencegahan Korupsi

Oleh:  Johana Lanjar Wibowo, Pemeriksa Pajak Pertama Ditjen Pajak Kemenkeu Presiden Republik Indonesia menaruh atensinya terhadap pencegahan korupsi. Pencegahan dan…

Jerat Korupsi PLN

Ketika Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih bersaksi di KPK, terungkap bahwa Dirut PT Perusahaan Listrik Negara…

Tersangka Mantan Walkot dan Sekda Depok Terkesan Janggal Tidak Ditahan - Proses Penyidikan Tersangka Korupsi APBD-P 2015 Jalan Nangka

Tersangka Mantan Walkot dan Sekda Depok Terkesan Janggal Tidak Ditahan Proses Penyidikan Tersangka Korupsi APBD-P 2015 Jalan Nangka NERACA Depok…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Persaingan Ketat dalam Pilpres 2019 Terjadi di Enam Provinsi

  Oleh: Stanislaus Riyanta, Kandidat Doktor bidang Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Administrasi UI Pilpres 2019 akan diikuti oleh dua pasang…

Penghargaan WP untuk Apresiasi Kontribusi Kepatuhan

Oleh: Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas Kanwil DJP WP Besar Walaupun batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh…

Swasembada Gula Wujud Kedaulatan Pangan

Oleh: Prof Dr. Umar Basalim, Guru Besar Ekonomi Universitas Nasional Liberalisasi perdagangan produk pertanian diatur oleh WTO dalam Agreement on…