NERACA. Kekurangan energi, pangan, dan political deficit, mengancam runtuhnya peradaban manusia di bumi. Demikian tiga ultimatum peringatan yang kerap diutarakan Ketua Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia (Aspermigas), Effendi Siradjuddin. 

Pria kelahiran Kota Sukabumi Jawa Barat, dan berdarah Makasar Sulawesi Selatan ini, memang tak surut melakukan penelitian atas kondisi sumber daya alam di Indonesia bahkan seluruh dunia.

“Nation in Trap,” sebuah judul buku yang akan dirilis November mendatang, menjadi stimulus dari hasil penelitian dan rangkaian diskusi panjang yang melibatkan banyak kalangan peneliti, pemerhati dan pengambil kebijakan, baik dalam dan luar negeri. “Ini sebuah peringatan bagi umat manusia atas pengelolaan sumber daya alam dimuka bumi,” ujarnya, kelak buah karyanya akan dibuat dalam berbagai versi bahasa dan diterbitkan dimancanegara.

Effendi, akrab ia disapa menuturkan, bahwa bukti dan realitas yang mengarah pada ketiga ancaman tersebut demikian nyata dan jelas. Selama satu dekade, jelas Fendi, jumlah lahan pertanian didunia turun 30%, berubah menjadi padang pasir, lalu mengancam bencana banjir, sementara temperatur bumi naik, air tanah yang berkurang, “Berkurang irigasi pertanian berakibat turunnya produksi pangan secara drastis,” ujarnya.

Dan yang paling mengancam adalah naiknya permukaan air laut. Dengan tingginya tingkat karbon emisi yang terus bertambah, kata Effendi, maka air laut akan naik hingga tujuh meter dalam waktu 10 tahun, sehingga memukul habis sentra-sentra produksi pangan yang umumnya terdapat dipinggir sungai, “Delta Sungai Kuning di China, Sungai Nil di Mesir, Sungai Eferat di Afrika bahkan sungai di Amerika yang memproduksi gandum, musnah tersapu banjir,” ungkapnya.

Begitu pun dengan deficit energy yang mengancam dunia.  Menurut lulusan Fakultas Perminyakan ITB tahun 1975 ini, bahwa sekarang jumlah mobil didunia mencapai 600 juta dan terus bertambah seiring semakin terbatasnya sumber daya alam, baik batubara, minyak, gas, dan tambang-tambang mineral sebagai elemen dasar pembangunan, “Pada masanya, kita akan memasuki the end of growth,” tegasnya.

Effendi menjelaskan bahwa bumi memiliki daya dukung terhadap kehidupan. Misalnya air tanah bagi pertanian, “Air tanah kian menyusut karena banyaknya penggunaan air tanah, ditambah lagi dengan banyaknya bangunan, jalan, penebangan pohon-pohon sehingga air hujan tidak meresap dan menimbulkan banjir,” jelas dia seputar kian melemahnya daya dukung bumi bagi proses kehidupan didalamnya.

Dari dua ancaman tersebut (energi dan pangan), lanjut Effendi, maka semua akan bermuara pada terjadinya instabilitas disegenap sektor kehidupan, termasuk politik, “Kepercayaan terhadap pemerintah kian pupus karena rakyat menderita, lalu negara dianggap gagal (fail state), sehingga terjadilah chaos (kerusuhan) diseluruh penjuru negeri,” ujar pria yang pernah menekuni karier di perusahaan minyak asal Amerika, ARCO Indonesia.

Dalam sebuah buku berjudul, “State of The World,” disebutkan tentang skenario keterbatasan pertumbuhan selama 200 tahun. Sejak tahun 1900, industri makanan terus dipacu dan akan mengalami puncaknya pada tahun 2010. Populasi manusia akan meningkat tajam mulai tahun 2000 hingga puncaknya pada 2040 seiring menurunnya jumlah bahan bakar dan makanan. Dan semua akan mengalami penurunan rata-rata 25% sekitar tahun 2020.

Artinya negara Indonesia hanya memiliki waktu sekitar 9 tahun untuk mulai bekerja pada tahun 2012, “Merubah strategi dan membentuk pemerintahan yang sepenuhnya didukung rakyat Indonesia dalam mengambil sikap tegas mengurai persoalan ancaman energi dan pangan dunia,” ujarnya.

Untuk membentuk pemerintahan yang kuat, akuntabel, dan sesuai nilai-nilai demokrasi, Effendi pun mengusulkan konsep three in one (3 in 1), sebuah konsep suksesi kepemimpinan negara.

Enterpreneur dan pendiri sekitar 20 perusahaan migas dibidang jasa kontraktor, training, konsultan, eksplorasi dan produksi hingga wireline service ini, menuturkan harapannya dengan wajah Indonesia yang mampu mengatasi tiga ancaman dunia melalui pemerintahan yang kuat dan tegas mengambil keputusan diatas kepentingan rakyat. Karena ia memandang, bila sistem politik kedepan sebaiknya sepenuhnya merupakan hak kedaulatan rakyat, “Dan bukan oleh pemegang kekuasaan ekonomi,” ungkapnya.

Caranya? kembalikan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam membentuk pemerintahan, dan bukan hanya menunjuk kepala negara tapi seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Partai politik dan koalisinya, kelak mengajukan formatur pemerintahan dalam satu paket. Paket tersebut berisi calon presiden dan wakilnya beserta jajaran kabinet. “Paket juga berisi calon kepala pemerintahan daerah,” ujar Effendi. Paket tersebut juga memuat program kerja yang disosialisasikan 3-4 tahun sebelum pemilu dilaksanakan.

“Selain memperjelas program kerja dan dukungan rakyat atas paket suksesi tertentu, penyelenggaraan pemilu yang banyak menguras dana akan terpangkas dalam satu kali putaran pemilu,” ungkapnya menyarankan, “Biarlah rakyat memilih the dream team yang akan mengantar bangsa ini menuju keadilan, kemakmuran dan aman,” tegas dia.

Indonesia mendatang, ungkap pria kelahiran November 1949 ini, harus mampu melakukan inovasi sosial dan ekonomi dalam mengatasi ancaman energi, pangan, dimasa mendatang. Karena itu dibutuhkan langkah raksasa dalam sebuah keputusan politik, “Kita tawarkan kedepan dengan pendekatan digital yang lebih cepat, efektif, grassroots, dan suistainable terkait ancaman energi dan pangan,” ujar Effendi.

Menurut dia, bangsa Indonesia membutuhkan banyak entepreneurial yang bekerja keras dalam menghasilkan nilai tambah, dengan biaya serendah mungkin bagi penyelenggara negara, “Dan kita bersatu dalam mengatasinya dengan pendekatan ‘perang’ terhadap ancaman ini,” ungkapnya.

Langkah pertama yang harus kita dilakukan adalah merubah mindset seputar konsep ketahanan nasional, “Ancaman krisis energi dan pangan sangat jelas. Dan kita lakukan pendekatan ‘perang’ dalam mengatasinya. Ini bentuk keseriusan dalam mempertahankan ketahanan pangan, energi dan keamanan negara dari kebangkrutan yang menyengsarakan rakyat,” tegasnya.

Ia mencontohkan, untuk anggaran pertahanan negara yang selama ini mencapai Rp 1,5 triliun, dapat dipotong 20% untuk membiayai restorasi kemampuan produksi pangan, restorasi terhadap sumber air tanah, restorasi lahan sehingga bisa kembali ditanami dan menyerap air untuk mencegah banjir.

“Harus ada langkah tegas dan jelas dari para pemimpin Indonesia dimasa mendatang, dalam menyelamatkan bangsa dari krisis energi dan pangan, seperti yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya oleh banyak negara di dunia,” ungkapnya, seperti ia tuangkan dalam bukunya Nation in Trap.