Kominfo Siapkan Sanksi Pidana Bagi content provider Nakal

NERACA. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang didampingi Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) baru saja melakukan pertemuan dengan perwakilan operator untuk membahas kasus pencurian pulsa dari layanan konten premium.

Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto, apa yang diutarakan operator tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut. ”Lihat perkembangannya, kalau ternyata ada bukti pengaduan kita harus fair dengan menindak tegas,” terangnya. Pertemuan yang dilakukan tersebut menghasilkan 5 butir kesepakatan, yaitu yang pertama adalah tidak ada maksud dari operator untuk memfasilitasi content provider (CP) yang meresahkan masyarakat. Sebab mereka sadar kalau hukumnya tegas dan bisa menyangkut pidana.

Kedua, kalau CP terbukti bersalah dan menjalankan praktek bisnis yang tidak baik seperti melakukan penipuan atau pencurian pulsa, maka operator berhak menghentikan perjanjian dengan CP tersebut secara sepihak. Butir kedua ini sebenarnya dimaksudkan agar lebih ketat kerja sama bisnis di antara keduanya. Kemudian untuk selanjutnya bakal diberikan persyaratan terkait sanksi pidana, jadi kalau ada kesalahan CP tersebut tahu sanksi pidananya, biar ada efek jera.

Sanksi tegas pun berlaku pula bagi operator yang jika melakukan pelanggaran maka akan mendapat sanksi dari BRTI atau Kementerian Kominfo. Sedangkan yang ketiga, pihak operator diimbau untuk membuat semacam posko pengaduan secara fisik atau hot line. Jadi jika ada masalah dari para pelanggan mereka dimungkinkan untuk langsung mengadu ke operator.

Butir yang keempat adalah kemungkinan tergerusnya pulsa dari long number (081***********) sangat kecil, namun hal ini bukan berarti tidak mungkin. Tapi kalau berasal nomor short code, akan lebih besar kemungkinannya. Biasanya dalam pesan tersebut ada yang mengarahkan untuk teregistrasi dengan layanan penipuan yang menjerat masyarakat.

Mengedukasi secara berulang dan masif terkait penipuan dari CP nakal yang terjadi di masyarakat. ”Kominfo pun meminta dengan sangat agar operator membuat iklan layanan secara masif. Iklan ini terkait reg-unreg, pengaduan, dan lainnya. Sehingga pelanggan bisa lebih jelas dalam menggunakan layanan diberi pencerahan,” papar Gatot.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Sapta Pesona tadi dipimpin oleh Gatot dan ditemani oleh perwakilan BRTI Danrivanto Budhijanto. Sementara dari operator yang datang perwakilan dari humas, regulatory, dan divisi bisnis Value Added services (VAS). ”Ini baru permulaan, nanti akan kita perjelas lagi setelah ada pertemuan dengan lingkup yang lebih besar dengan melibatkan Kementerian Sosial, YLKI, pihak Kepolisian, Bank Indonesia, dan LSM,” tegasnya.

BERITA TERKAIT

Natal dan Tahun Baru, Bank Mandiri Siapkan Rp16,39 triliun

    NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri Persero Tbk menyiapkan pasokan dana Rp16,39 triliun untuk mengantisipasi lonjakan penarikan…

Menkop Beri Penghargaan Bagi 21 UKM Inspiratif

Menkop Beri Penghargaan Bagi 21 UKM Inspiratif NERACA Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga memberikan penghargaan bagi 21…

Produk Otomotif China Tambah Pilihan Bagi Konsumen

Dua industri otomotif asal Tiongkok yakni PT SGMW Motor Indonesia (Wuling Motors) dan PT Sokonindo Automobile tahun ini resmi memasuki…

BERITA LAINNYA DI

Sisa Kanal 3G Jadi Rebutan - Pemerintah Undur Jadwal Lelang

    NERACA Persaingan operator seluler makin tak terbendung. Peningkatan kualitas layanan serta tranformasi teknologi komunikasi adalah sebagian dari pemicunya,…

Operator Seluler Tangkap Peluang Ramadan - Momentum untuk Bersilaturahmi

Ramadan memberikan berkah tersendiri bagi operator. Ini dipicu karakter masyarakat Indonesia yang memanfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk bersilaturahmi maupun mempererat hubungan…

Kuota Habis, Internet Tetap Jalan

NERACA AlwaysOn, memberi keleluasaan mengakses internet tanpa khawatir dibatasi kuota maupun masa aktif yang terlalu singkat. Akses internet telah menjadi…