Harga BBM Premium Takkan Dinaikkan - Demi Target Pertumbuhan dan Inflasi

NERACA

Jakarta---Demi mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah tetap bertahan, takkan menaikkan harga BBM bersubsidi pada 2012. Bahkan lebih memilik kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi ketimbang harus menaikkan harga. "Saya kira harus cermat ekonomi ke depan ini, tahun 2012 kita harus memperluas ekonomi kita,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa ketika kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/10)

Selain menjaga target pertumbuhan, kata Hatta, pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat. Karena itulah tekanan inflasi perlu dicermati dengan seksama. “Kita harus menjaga inflasi kita, kita harus menjaga daya beli masyarakat, daya belinya harus dijaga," tambahnya

Lebih jauh kata Hatta, pemerintah bersama DPR telah menyepakati konsumsi BBM subsidi mencapai 40 juta kiloliter (KL) dengan nilai Rp 123 triliun pada 2012. Karena itu, kuota 40 juta KL ini bisa tercapai dengan usaha yang dilakukan pemerintah lewat pengaturan atau pembatasan konsumsi BBM subsidi. "Ada keinginan dari DPR untuk menurunkan lagi dari 40 juta KL itu. Artinya harus ada extra effort," terangnya.

Sementara itu, Direktur ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengungkapkan ketimbang pemerintah terus berwacana soal pembatasan konsumsi BBM subsidi. Maka sebaiknya jalan tengahnya adalah menaikkan harga BBM subsidi Rp 500-1.000 per liter.

Alasanya, kata Pri Agung, kenaikan harga BBM subsidi merupakan cara tepat menekan angka subsidi BBM. Sebab saat ini mayoritas pengguna BBM subsidi adalah orang mampu yang menggunakan mobil pribadi. "Kebijakan yang seharusnya diambil sebenarnya memang bukan pembatasan dengan memaksa pengguna kendaraan pribadi beralih ke pertamax, tapi adalah menaikkan harga BBM subsidi (khususnya premium dan solar)," jelasnya

Lebih jauh Pri Agung menilai, pemerintah lebih baik menaikkan harga BBM subsidi berkisar Rp 500 hingga Rp 1.000 per liter. Masalahnya keengganan pemerintah untuk memutuskan menaikkan harga BBM subsidi, bukan karena alasan penghematan anggaran APBN. Tapi lebih karena alasan politis. "Kebijakan tersebut juga mestinya tidak berdasarkan berapa pertamax di suatu waktu. Karena bisa saja hari ini rendah harganya. Tapi, 2 minggu kemudian harga minyak naik dan kurs melemah misalnya," lanjutnya.

Kemudian, jika memang pemerintah tidak mau atau tidak berani menaikkan harga BBM bersubsidi, maka bisa saja dilakukan pembatasan BBM bersubsidi. Dengan syarat perlu disiapkan infrastruktur dan segala antisipasi adanya kemungkinan penolakkan dari masyarakat akibat kebijakan tersebut.

"Semua harus disiapkan. Termasuk antisipasi dalam hal kemungkinan kebijakan tersebut tidak efektif. Misalkan, disparitas harga pertamax dan premium yang disubsidi sangat lebar. Sehingga banyak kebocoran. Itu adalah konsekuensi yang mungkin harus ditanggung pemerintah," tutur Pri Agung.

Sudah berulangkali diingatkan yang lebih rasional dan efektif adalah tetap dengan cara menaikkan BBM bersubsidi. "Kalau pemerintah dan DPR punya pertimbangan lain dan memutuskan tetap melakukan pembatasan ya biar masyarakat yang menilai sendiri apakah itu menjadi yang lebih baik atau tidak," tambahnya.

Seperti diketahui, berdasarkan keputusan kemarin malam pada sidang Banggar bersama pemerintah, ditetapkan agar BBM subsidi tahun depan diputuskan 40 juta KL. Lalu BBM bersubsidi ditetapkan tidak akan naik, ditambah pemerintah harus menahan BBM bersubsidi untuk ditekan lagi penghematannya hingga 2,5 juta kiloliter (KL). **cahyo

BERITA TERKAIT

Demi Keadilan, Hakim Tipikor Semestinya Membebaskan SAT

Demi Keadilan, Hakim Tipikor Semestinya Membebaskan SAT NERACA Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor yang mengadili mantan Ketua BPPN…

Polri-BPH Migas Sepakati Pengawasan Distribusi BBM

Polri-BPH Migas Sepakati Pengawasan Distribusi BBM NERACA Jakarta - Polri meneken kesepakatan bersama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas…

BTN Genjot Pertumbuhan KPR di Jawa Timur - Dorong Program Sejuta Rumah

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. bakal terus memacu ekpansi bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Provinsi Jawa Timur (Jatim)…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Naik Rp1,25 Triliun, Banggar Tetapkan Anggaran Subsidi Energi Rp157,79 Triliun

      NERACA   Jakarta - Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR menyetujui alokasi subsidi energi sebesar Rp157,79 triliun…

Operasi Pasar Beras Bulog Tak Diserap Maksimal

      NERACA   Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengakui bahwa beras yang digelontorkan melalui operasi…

Presiden Teken Perpres Defisit BPJS Kesehatan Ditutupi dari Cukai Rokok

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penggunaan cukai…