Penjualan ORI Digenjot Capai Rp5 T

NERACA

Jakarta---Pemerintah tampaknya terus menggenjot penjualan obligasi ritel Indonesia (ORI). Bahkan dalam tiga hari, penjualan ORI008 mampu mencapai Rp 5,012 triliun dengan jumlah pemesan mencapai 7.901. “Hari ini (hari ketiga) pemesanan Rp 1,722 triliun, secara kumulatif (tiga hari) Rp 5,012 triliun," kata Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto kepada wartawan di Jakarta,12/10

Sebelumnya, pemerintah telah lima kali menerbitkan ORI hingga ORI 007 pada Agustus 2010 lalu. Malah Rahmat sempat menyebutkan untuk situasi krisis ORI merupakan instrumen investasi paling aman karena dijamin negara. Selain itu, kupon atau bunga ORI008 sebesar 7,3% lebih tinggi dari rata-rata deposito dan pajaknya hanya 15%, lebih kecil dibanding deposito yang pajaknya 20%.

Keuntungan lain dari ORI ini, lanjut Rahmat adalah bisa dibeli maksimal Rp 3 miliar dan semuanya dijamin penuh oleh negara. Beda halnya dengan deposito yang dijamin hanya Rp 2 miliar dengan bunga penjaminan lebih rendah yaitu 7,25%. ORI008 mulai ditawarkan sejak 7 Oktober hingga 21 Oktober 2011.

Ditempat terpisah, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Riza Damanik menegaskan pemerintah harus menghentikan proposal hutang agraria karena keterlibatan pendanaan internasional justru merugikan masyarakat pesisir dan nelayan serta memperparah kehancuran lingkungan.

Lebih jauh Riza, mengemukakan, dalam empat dekade terakhir keterlibatan pendanaan Lembaga Keuangan Internasional (LKI) seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam sejumlah proyek kelautan dan perikanan di Indonesia telah memperparah ketimpangan sosial. "Sayangnya, pembengkakan dana pinjaman internasional itu justru melahirkan program dan kebijakan yang menjauhkan masyarakat pesisir dan nelayan dari sumber daya alam yang mereka miliki. Tak sedikit pula yang semakin masif kerusakan lingkungannya" kata Riza.

Program tersebut diinisiasi untuk memperluas praktek privatisasi serta komersialisasi berkedok pengentasan kemiskinan, konservasi ekosistem dan isu perubahan iklim, katanya.

Sementara itu Presidium Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Region Sumatera, Tajjrudin Hasibuan menilai program hutang agraria bagi pengembangan kelautan dan perikanan telah gagal dalam hal pemberdayaan komunitas.

Berdasarkan data Kiara, posisi utang Indonesia untuk sektor kelautan kepada ADB (Bank Pembangunan Asia) sebesar 119,570 juta dollar AS (periode 2000-2006), tidak dibarengi kesuksesan ekonomi pesisir bahkan memperparah kehancuran lingkungan.

Riza menyarankan agar pemerintah melakukan audit berupa evaluasi aspek ekologi dan sosial yang menyeluruh atas proyek-proyek hutang di sektor kelautan dan perikanan, guna menghindari kerugian yang lebih besar. "Sudah seharusnya pemerintah mempertimbangkan dampak negatif dari program-program proyek Bank Dunia dan ADB yang justru merugikan masyarakat terutama nelayan dan warga pesisir," kata Riza. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Tetapkan Hasil Penjualan SBR004 Rp7,3 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menetapkan hasil penjualan Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR004 sebesar Rp7,3 triliun dengan…

Penjualan Marga Abhinaya Terkoreksi 50%

NERACA Jakarta - PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA) membukukan penjualan dan pendapatan di semester pertama 2018 turun 50% menjadi…

IMBAS KENAIKAN DOLAR TERHADAP PENJUALAN TEKSTIL

Calon pembeli memilih bahan kain di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta, Jumat (14/9). Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Naik Rp1,25 Triliun, Banggar Tetapkan Anggaran Subsidi Energi Rp157,79 Triliun

      NERACA   Jakarta - Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR menyetujui alokasi subsidi energi sebesar Rp157,79 triliun…

Operasi Pasar Beras Bulog Tak Diserap Maksimal

      NERACA   Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengakui bahwa beras yang digelontorkan melalui operasi…

Presiden Teken Perpres Defisit BPJS Kesehatan Ditutupi dari Cukai Rokok

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penggunaan cukai…