NERACA

Jakarta –  Tingkat kemacetan lalu lintas di jalan tol yang makin menjadi-jadi belakangan ini, mengindikasikan keterlibatan PT Jasa Marga sebagai pengelola tol saat ini dinilai tidak mampu mengatasi kemacetan parah tersebut. Malah sebaliknya, BUMN pengelola jalan tol itu  melemparkan masalah itu dengan berdalih, produsen otomotif yang terus meningkatkan jumlah produksinya yang membuat jaringan jalan, termasuk jalan tol, menjadi macet.

Ini sebagai akibat tingginya volume kendaraan yang terus meningkat setiap hari khususnya di kota besar, tingkat kemacetan di jalan tol sulit kini sulit diatasi. Sementara upaya pelebaran jalan sudah tidak bisa dilakukan, mengingat makin sempitnya lahan untuk fasilitas jalan bebas hambatan tersebut.

Direktur Operasi PT Jasa Marga Tbk. Adityawarman mengatakan, pertumbuhan kendaraan roda empat sekarang sulit diatasi. Pada 2010 saja, jumlah kendaraan roda empat tumbuh 800.000 unit per tahun. ”Jadi kemacetan tol dalam kota memang sudah sulit sekali diatasi karena pelebaran jalan sudah tidak bisa dilakukan oleh PT Jasa Marga,” katanya di Jakarta, Selasa (11/10).

Yang berat, menurut dia,  adalah kondisi tol dalam kota dan ruas tol JORR yang sudah terbatas gardunya, jadi tidak bisa dilebarkan lagi. Dari awal dibangun memang sudah dua gardu, dan pertumbuhan kendaraan luar biasa sekali pesatnya.

Untuk tol dalam kota , per hari ada sekitar 600.000 kendaraan yang melintas dan jumlahnya terus tumbuh tiap tahun sehingga kemacetan kendaraan sulit diatasi.

"Jalan tol di kota besar, seperti di ruas dalam kota sudah tidak bisa dilebarkan dalam tahun tertentu pasti akan lebih padat lagi. Mengingat juga, tiap hari bisa ada 2.000 kendaraan baru yang dijual, dan sebesar 30% masuk ke tol, kira-kira ada 600.000  kendaraan," ujarnya.  

Menanggapi pendapat Adityawarman itu, pakar transportasi Danang Parikesit  mengatakan kenaikan volume kendaraan roda empat merupakan respon dari kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi yang layak dan aman.

“Kita lihat sendiri faktanya di lapangan, bagaimana kondisi transportasi di Jakarta. Tidak salah kalau masyarakat lebih baik memakai kendaraan pribadi, meskipun pemda DKI menyediakan layanan TransJakarta,” kata Danang kepada Neraca, kemarin.

Saling menyalahkan antara pihak Jasa Marga dengan industri otomotif, sebenarnya berada di wilayah kebijakan pemerintah pusat. Artinya, di sini pemerintah harus memutuskan mana yang harus diprioritaskan, apakah memakai kendaraan pribadi atau menggunakan angkutan umum.

“Di satu sisi, masyarakat harus diarahkan bagaimana supaya menggunakan tarnsportasi umum. Di sisi lain, pemerintah perlu segera membenahi sistem regulasi jalan raya, mengganti seluruh angkutan umum karena sudah tidak layak pakai, menciptakan kenyamanan dan keamanan, serta ongkos yang terjangkau,” tandasnya.

Pendapat yang berbeda justeru diungkapkan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Menurut dia, di dunia ini tidak ada yang menang negosiasi dengan industri otomotif, baik secara politik dan uang. “Mau tidak mau, suka tidak suka. Harus membangun transportasi massal berbasis rel. Contohnya mass rapid transit (MRT), kereta api, atau trem,” ujarnya, Selasa.

Kemudian, lanjut dia, pajak dan harga parkir kendaraan pribadi harus dinaikkan. Agus menambahkan, saat sekarang jangan terjebak di perdebatan antara ruas jalan tetap dan volume kendaraan pribadi bertambah. “Itu itung-itungan zaman kuno. Industri otomotif sudah pintar. Harus tegas dan juga dicari pemimpin yang ‘gila’,” papar dia.

Tidak pantas

Menyoal kemacetan di ruas jalan tol dan harga yang harus dibayar, menurut Bien Benyamin, anggota DPD dari daerah pemilihan DKI Jakarta, memang tidak pantas jika tarif tol naik sementara kondisi kemacetan belum tertanggulangi.  ”Oleh karena itu perlu peran pemerintah untuk langsung menanganinya,” ujarnya.

Dia mengatakan setuju untuk diadakannya pembatasan produksi kendaraan pribadi guna menekan kemacetan yang terjadi.

Pasalnya, saat ini jumlah ruas jalan yang ada relatif tidak banyak bertambah, dan sangat kurang dibandingkan jumlah kendaraan yang ada. ”Bukan bermaksud menyalahkan produsen kendaraan, tetapi kalau dikurangi saya rasa akan berdampak baik bagi transportasi kita,” tegasnya.

Namun, yang terpenting adalah kesadaran warga negara itu sendiri dalam menggunakan sarana transportasi umum. Jika mereka lebih memilih jenis transportasi ini, niscaya kemacetan akan berkurang.

”Namun kan ini juga perlu waktu, ini tidak bisa dipaksakan, apalagi kalau kenyamanan kendaraan umum masih seperti ini, sangat sedikit rasanya yang memilih alat transportasi umum ini,” tegasnya.

Meski menyetujui pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, ia menyatakan agar pihak-pihak terkait tidak saling menyalahkan satu sama lain. Tetapi mereka khususnya pemerintah harus bersinergi untuk mencari solusi dari permasalahan ini.

”Transportasi kita harusnya bisa lebih baik lagi dari sekarang,” tutupnya. ahmad/ardi/iwan/agus