NERACA

Jakarta-Kementrian Pekerjaan Umum mengungkapkan hingga saat ini sekitar 60 juta rakyat masih membutuhkan air minum dan 35 juta penduduk masih butuh sanitasi. Alasanya sanitasi dan air minum merupakan kebutuhan dasar rakyat. Sehingga  berpengaruh  pada upaya pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah harus  menyediakan  layanan air minum untuk hampir 60 juta rakyat dan layanan sanitasi  untuk 35 juta penduduk. Ini tantangan yang luar besar dan membutuhkan  kerja ekstra,” kata Menteri PU Joko Kirmanto ketika membuka Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) yang berlangsung di Jakarta,11/10

Menurut Joko, sektor air minum merupakan salah satu  dari delapan  tujuan yang diupayakan  untuk dicapai  pada 2015 melalui sasaran pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDGs).  “Keduanya merupakan  satu paket tujuan untuk  pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

Lebih jauh kata Joko, sebenarnya sejak 2000, Indonesia  bersama 189  negara telah  menyepakati  komitmen global  untuk mencapai  8 sasaran  pembangunan MDGs. ”Berbagai upaya penting yang telah dilakukan pemerintah  untuk pencapaian target  air minum dan sanitasi antara lain adalah melalui  pendekatan berbasis masyarakat dan berbasis kelembagaan,” ucapnya

Dikatakan Joko, terkait penyediaan air minum dan sanitasi baik  yang didanai APBN, APBD dan swasta maupun dukungan donor. Setidaknya hingga akhir  2009 menunjukkan bahwa cakupan  pelayanan secara nasional terhadap  sumber air  minum layak baru  mencapai  47,71%. Sementara cakupan  layanan sanitasi dasar layak baru  mencapai 51,19%. ”Namun pengelolaan  limbah domestik  melalui sistem perpipaan (sewerage system) baru mencapai 1% secara nasional,” ungkapnya

Yang jelas, kata Joko, target pencapaian MDGs pada sektor air minum dan sanitasi adalah mengurangi  hingga separuh jumlah penduduk  yang tidak memiliki  akses terhadap  sumber air minum dan sanitasi dasar  pada 2015. ”Artinya  pada 2015 sebesar 68,87% penduduk Indonesia  harus memiliki akses terhadap sumber air minum layak dan sebesar 62,41% penduduk memiliki akses  terhadap  fasilitas sanitasi dasar yang layak,” tandasnya.

Berdasarkan data terakhir (BPS, 2009)  masih terdapat kesenjangan dari target  yang harus dicapai sebesar 21,16% untuk air minum dan 10,22% untuk sanitasi. Data di lapangan  menunjukkan  peningkatan  akses terhadap air minum layak berkisar 1%-2% per tahun dan 3%-4% per tahun untuk peningkatan akses terhadap sanitasi dasar layak.

Joko mengatakan untuk mencapai  target MDGs akan membutuhkan  usaha 5-6 kali  lipat di sektor air minum dan 2-3 kali lipat di sektor sanitasi. ”Secara umum pembangunan air minum dan sanitasi Indonesia  masih harus terus ditingkatkan  dengan melakukan  percepatan dan no business as usual, sehingga target dapat tercapai,” katanya. **agus