PU : 60 Juta Rakyat Butuh Air Minum

NERACA

Jakarta-Kementrian Pekerjaan Umum mengungkapkan hingga saat ini sekitar 60 juta rakyat masih membutuhkan air minum dan 35 juta penduduk masih butuh sanitasi. Alasanya sanitasi dan air minum merupakan kebutuhan dasar rakyat. Sehingga berpengaruh pada upaya pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah harus menyediakan layanan air minum untuk hampir 60 juta rakyat dan layanan sanitasi untuk 35 juta penduduk. Ini tantangan yang luar besar dan membutuhkan kerja ekstra,” kata Menteri PU Joko Kirmanto ketika membuka Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) yang berlangsung di Jakarta,11/10

Menurut Joko, sektor air minum merupakan salah satu dari delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada 2015 melalui sasaran pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDGs). “Keduanya merupakan satu paket tujuan untuk pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

Lebih jauh kata Joko, sebenarnya sejak 2000, Indonesia bersama 189 negara telah menyepakati komitmen global untuk mencapai 8 sasaran pembangunan MDGs. ”Berbagai upaya penting yang telah dilakukan pemerintah untuk pencapaian target air minum dan sanitasi antara lain adalah melalui pendekatan berbasis masyarakat dan berbasis kelembagaan,” ucapnya

Dikatakan Joko, terkait penyediaan air minum dan sanitasi baik yang didanai APBN, APBD dan swasta maupun dukungan donor. Setidaknya hingga akhir 2009 menunjukkan bahwa cakupan pelayanan secara nasional terhadap sumber air minum layak baru mencapai 47,71%. Sementara cakupan layanan sanitasi dasar layak baru mencapai 51,19%. ”Namun pengelolaan limbah domestik melalui sistem perpipaan (sewerage system) baru mencapai 1% secara nasional,” ungkapnya

Yang jelas, kata Joko, target pencapaian MDGs pada sektor air minum dan sanitasi adalah mengurangi hingga separuh jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum dan sanitasi dasar pada 2015. ”Artinya pada 2015 sebesar 68,87% penduduk Indonesia harus memiliki akses terhadap sumber air minum layak dan sebesar 62,41% penduduk memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dasar yang layak,” tandasnya.

Berdasarkan data terakhir (BPS, 2009) masih terdapat kesenjangan dari target yang harus dicapai sebesar 21,16% untuk air minum dan 10,22% untuk sanitasi. Data di lapangan menunjukkan peningkatan akses terhadap air minum layak berkisar 1%-2% per tahun dan 3%-4% per tahun untuk peningkatan akses terhadap sanitasi dasar layak.

Joko mengatakan untuk mencapai target MDGs akan membutuhkan usaha 5-6 kali lipat di sektor air minum dan 2-3 kali lipat di sektor sanitasi. ”Secara umum pembangunan air minum dan sanitasi Indonesia masih harus terus ditingkatkan dengan melakukan percepatan dan no business as usual, sehingga target dapat tercapai,” katanya. **agus

BERITA TERKAIT

Volkswagen Segera Mampu Produksi 15 Juta Mobil Listrik

Volkswagen mengumumkan akan memiliki kapasitas untuk membangun hingga 15 juta mobil listrik selama beberapa tahun ke depan, berdasarkan laporan Reuters…

Pemerintah Diminta Transparan Tindaklanjuti Jatuhnya Lion Air

Pemerintah Diminta Transparan Tindaklanjuti Jatuhnya Lion Air NERACA Jakarta - Ketua Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) Dr Laksanto Utomo meminta…

Batam Butuh Regulasi Pasti

  Oleh: Dr. Enny Sri Hartati Direktur Indef Pertama, kita sering gagal paham. Dulu pak Habibie membangun Batam adalah sebagai…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

China Berhasil Kuasai Ekonomi Dunia Dalam Waktu Singkat

      NERACA   Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ahmad Helmy Fuady menunjukkan data bahwa Cina…

Pemerintah Izinkan KEK Arun Lhokseumawe

      NERACA   Aceh - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat telah memberikan izin Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe,…

Butuh Rp600 Triliun untuk Benahi Transportasi Jabodetabek

  NERACA   Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) membutuhkan pembiayaan Rp600 triliun untuk mengimplementasikan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek…