Pemerintah Konsentrasi Hanya Jual BBM Bersubsidi - BBM Non Subsidi Dilepas

NERACA

Jakarta –Rencana pemerintah melakukan pembatasan BBM bersubsidi pada 2012 di Jawa Bali membuat pemerintah focus hanya menjual premium. Oleh karena itu pemerintah akan menghindari penjualan bensin katagori premium non subsidi. “Untuk premium non subsidi, kita menghindari itu,” kata Dirjen Migas Evita Herawati Legowo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/10)

Lebih jauh kata Evita, alasan pemerintah lebih berkonsentrasi pada penjualan BBM bersubsidi adalah demi menghindari dualisme harga BBM yang berjenis sama. “Kita menghindari adanya dua harga untuk BBM yang sama, jadi kalau beda BBM ya beda harganya," tambahnya

Namun Evita tidak mengatakan berapa harga bensin premium keekonomian (tanpa subsidi) saat ini. Bensin premium subsidi saat ini dihargai pemerintah Rp 4.500 per liter.

Banyak masyarakat pengendara mobil yang berminat untuk menggunakan premium ketimbang menggunakan Pertamax yang harganya tinggi di atas Rp 8.000 per liter. “Soal opsi pembatasan BBM subsidi tahun depan, kita sudah menyiapkan semuanya,” imbuhnya.

Ditempat terpisah, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani Sutomo mengaku

Pertamina sejak 2011 sudah dengan semangat tinggi melakukan pembatasan konsumsi BBM subsidi. Hanya saja kebijakan itu batal "Kita semenjak 2011 sudah siap melaksanakan pembatasan. Tapi kan kemarin tidak jadi, jadi semangatnya turun. Awalnya tinggi semangat kita," ucapnya

Meskipun begitu, Djaelani mengatakan Pertamina bakal siap melaksanakan pembatasan BBM subsidi di 2012 mendatang. "Kita sekarang siap nggak siap harus siap," ungkap Djaelani.

Ditambahkan Djaelani, jika nantinya pembatasan BBM bersubsidi jadi dilakukan, pihaknya tidak akan melakukan penambahan impor untuk produk BBM jenis pertamax (non subsidi).

Rencananya Pertamina tinggal menaikkan produk BBM seperti premium (BBM subsidi) untuk dinaikkan kualitasnya menjadi pertamax. "Jadi oktannya akan ditingkatkan," singkatnya.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mendesak pemerintah agar mengalihkan sebagian subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk angkutan kereta api pada APBN 2012. Alasanya, kebijakan subsidi BBM selama ini tidak memihak pada transportasi publik seperti kereta api. Dari besaran subsidi BBM pada APBN 2011 sebesar Rp187,6 triliun, sebanyak 89% dinikmati oleh angkutan darat.

Khusus untuk premium, kata Yudi, 53% dinikmati oleh mobil-mobil pribadi. Oleh karena itu, Yudi mendesak agar alokasi subsidi untuk mobil pribadi dialihkan saja untuk menyubsidi BBM kereta api. "Tahun 2012, BBM bersubsidi diperkirakan akan melambung menjadi Rp253,35 triliun, sehingga tidak adil jika subsidi sebesar itu tidak menyentuh transportasi massal. Pemerintah harus berani stop subsidi BBM kendaraan pribadi dan mengalihkan ke transportasi publik seperti kereta api," tegas Yudi.

Dengan subsidi, lanjut Yudi, pengelola kereta api dapat berinvestasi untuk pembangunan jaringan rel baru, pengadaan rangkaian-rangkaian gerbong, serta membuat tarif yang terjangkau oleh masyarakat. "Jika layanan transportasi publik jauh lebih baik dibanding saat ini, maka penggunaan mobil pribadi akan jauh berkurang sehingga solusi atas kemacetan dengan sendirinya teratasi," ujarnya

Dalam pengelolaan transportasi publik seperti kereta api, lanjut Yudi, juga jangan bertumpu pada target ingin mendapatkan untung besar secara langsung. Kereta api sebagai transportasi publik jangan diposisikan sebagai pusat untuk mengeruk keuntungan. Keuntungan bagi pengelola kereta api bisa didapat, misalnya, dengan hak mengelola aset, seperti stasiun dan lahan sekitarnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Polri-BPH Migas Sepakati Pengawasan Distribusi BBM

Polri-BPH Migas Sepakati Pengawasan Distribusi BBM NERACA Jakarta - Polri meneken kesepakatan bersama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas…

Pemerintah Tetapkan Hasil Penjualan SBR004 Rp7,3 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menetapkan hasil penjualan Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR004 sebesar Rp7,3 triliun dengan…

Pemerintah & DPR Sepakat Kurs Rp 14.500 per US$ - PERUBAHAN ASUMSI MAKRO EKONOMI RAPBN 2019

Jakarta-Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya sepakat untuk mengubah kembali asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp14.500 dari…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Naik Rp1,25 Triliun, Banggar Tetapkan Anggaran Subsidi Energi Rp157,79 Triliun

      NERACA   Jakarta - Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR menyetujui alokasi subsidi energi sebesar Rp157,79 triliun…

Operasi Pasar Beras Bulog Tak Diserap Maksimal

      NERACA   Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengakui bahwa beras yang digelontorkan melalui operasi…

Presiden Teken Perpres Defisit BPJS Kesehatan Ditutupi dari Cukai Rokok

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penggunaan cukai…